KKP komitmen wujudkan 1.000 wirausahawan sektor perikanan 2024

Pertamina raih empat penghargaan terkait SDGs di ISDA 2021

Pemkot Bogor anggarkan Rp37 miliar untuk perbaikan 22 Sekolah Dasar

Penjualan SR015 BRI melonjak, capai Rp2,98 triliun

ExxonMobil apresiasi FOGM2 tampil kompetitif di kualifikasi Misano

Ketua DPR dukung RI jadi pusat produksi vaksin global

Produsen mobil gandeng komposer cari nada khas kendaraan listrik

VOOPOO : DRAG X PRO Global Release, TPP X POD Brings Highly Powerful Experience

SUV Tata Safari Gold Edition diluncurkan

Wamendag: Diperlukan sinergi bangun ekosistem sistem resi gudang

Gandeng Telkom, Peruri sediakan meterai elektronik

IndiHome cari bakat seni masyarakat untuk tampil di World Expo Dubai

Desa Devisa binaan LPEI akan ekspor kopi perdana ke Arab Saudi besok

Dolar menguat ke tertinggi 3 minggu, terkerek data baru ekonomi AS

Scout Gaming the Leading Provider of B2B Daily Fantasy Sports Enters US Market via Partnership with SCCG.

World’s Top Universities Look to Scale a Certified Blockchain Workforce

BI dan PP Muhammadiyah sepakati kerja sama perkuat ekonomi syariah

Shareschart Launches Its Online Proprietary Stock Analysis Software

TVS Motor Company Forays Into the Personal E-Mobility Business With a Majority Stake in European E-Bike Brand EGO Movement

Survei: Kredit baru perbankan pada Agustus banyak tersalurkan ke KPR

Kemenkeu paparkan kementerian dan lembaga dengan BMN paling besar

Kemenkeu: Aset negara masih aman dibandingkan kewajiban

Ni Hsin Signs MoU with Tailg for Electric Vehicles Collaboration

FULONGMA heralds Thailand’s EV sanitation equipment breakthrough

NovationWire Announces Job Openings for Top Media Click-Through Analysts and Promotion Managers

KKP kembangkan teknologi budi daya ikan bubara

Kemenperin: Kontribusi sektor industri agro lampaui 50 persen

Pemerintah resmi perpanjang diskon PPnBM hingga Desember 2021

Rupiah Jumat pagi melemah 15 poin

Makin kuat pascamerger Indosat-H3I, analis rekomendasikan saham ISAT

Airlangga minta daerah percepat penyerapan anggaran COVID-19

Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran, guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, UKM dan penanganan COVID-19. Hal ini dapat diimplementasikan melalui PEN sesuai kewenangan pemerintah daerah

Jakarta () – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto minta pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran penanganan COVID-19 dan memaksimalkan potensi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran, guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, UKM dan penanganan COVID-19. Hal ini dapat diimplementasikan melalui PEN sesuai kewenangan pemerintah daerah,” ujar Menko Airlangga dalam keterangannya, Sabtu.
Menko Airlangga menyampaikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sejumlah Rp744,75 triliun pada 2021 dan juga telah dialokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp780,48 triliun. Namun dana TKDD tersebut baru terealisasi Rp373,86 triliun atau sebesar 47,9 persen dari total alokasi.

Ia juga menyampaikan bahwa melalui otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk mandiri dalam mengaktualisasikan potensi yang dimiliki dalam mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri.

Otonomi daerah sekaligus merupakan instrumen untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah serta meningkatkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Regulasi yang mengatur otonomi daerah telah diatur sejak 1999 dan mengalami penyempurnaan hingga saat ini berlaku UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 lalu telah memberikan tekanan terhadap kondisi perekonomian. Meski demikian, pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif masih lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya di dunia. Di saat memasuki tahun 2021 kita terus berada di dalam tren pemulihan,” ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya penyederhanaan regulasi melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut merupakan langkah untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045 melalui transformasi ekonomi.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengidentifikasi dan merencanakan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Kemudian, pemerintah daerah juga harus mampu berinovasi dan menerapkan perkembangan teknologi dalam pengembangan wilayah kota/kabupaten (smart city) dengan tetap menjaga keberlangsungan lingkungan hidup (green infrastructure). Selain juga mampu melakukan mitigasi bencana untuk memiminalkan kerugian yang timbul akibat bencana.

“Pemerintah Daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerahnya melalui otonomi daerah, memanfaatkan instrumen regulasi yang telah ditetapkan, serta mampu menemukan strategi pendanaan yang tidak menitikberatkan pada APBN dan APBD saja,” kata Airlangga.

 

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © 2021