UpBots Launches Version 2.0 of its Crypto Trading Platform

Toyota pangkas produksi karena kekurangan suku cadang

Ombudsman: Baru lima daerah di NTT penuhi syarat uji kir kendaraan

Penjualan naik, Kemenperin dorong industri alat berat pacu produksi

Anggota DPR: Siapkan langkah antisipasi terkait potensi krisis energi

Peragaan busana batik Nusantara di Shanghai

Sentimen risiko “rebound”, dolar akhiri kenaikan lima minggu beruntun

Sri Mulyani tekankan transisi hijau dalam tangani perubahan iklim

UpBots Launches Version 2 of Its Crypto Trading Platform

Danabijak resmi kantongi izin OJK

BI perkirakan terjadi inflasi 0,08 persen pada Oktober 2021

StrongNode Partners with Blockpass for KYC Provision

BSI dorong kemitraan UMKM permudah akses pembiayaan

Toyota: Production Plans in November 2021, as of October 15

Teknologi injeksi uap tingkatkan produksi minyak di Lapangan Duri

BPS: Mobilitas penduduk di tempat belanja alami pemulihan

Dolar bersiap hentikan kenaikan 5 minggu, yen sentuh terendah 3 tahun

Mitsubishi Motors Reveals the Design of the All-New Outlander PHEV Model

IEA sebut krisis energi dapat mengancam pemulihan ekonomi global

Erick Thohir: Merger Pelindo realisasikan harapan besar Presiden

Menteri ESDM nilai Blok Rokan masih potensial produksi migas

Driving the Digital Economy – The 2021 Global Digital Trade Conference and Wuhan (Hankoubei) Commodities Fair thematic event “Digital Trade and Technology” held in Wuhan, Hubei

Loh Boon Chye, CEO of SGX: Strengthen market connectivity and capital flows, and support China’s internationalisation

Indonesia Develops Blue Economy to Boost National Manufacturing Industry Growth

AOTS, NTT DOCOMO and Mobile Innovation to Conduct Trial of 5G-Enabled Remote Technical Training

Topelia Australia launches US$25M Series A call for COVID-19 ATT Ziverdox

Spikes Asia Awards 2022 Announces the Integration of the Tangrams Awards and Launch of the Strategy & Effectiveness Spike

All-New Lexus LX Premieres as the 2nd Model of Lexus Next Generation Following NX

Minyak naik di Asia, harga gas tinggi dapat picu peralihan ke minyak

Menteri PUPR tekankan pentingnya hunian inklusif bagi semua masyarakat

Airlangga: Penempatan pekerja migran RI berkontribusi terhadap ekonomi

Biaya pelatihan dan sertifikat kompetensi kerja akan dibebankan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja

Jakarta () – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki kontribusi terhadap perekonomian serta dalam perluasan kesempatan kerja.

Sebelum pandemi COVID-19,  menurut Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, rata-rata remitansi PMI dari tahun 2015 hingga 2019 mencapai 9,8 miliar dolar AS per tahun, yang sebagian besar berasal dari Arab Saudi, Malaysia, dan Taiwan.

"Dengan demikian, pemerintah melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah menerbitkan aturan tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI,” ujarnya.

Menurutnya, penerbitan peraturan tersebut dilandasi oleh besarnya potensi penempatan PMI juga dibarengi berbagai tantangan, lain sebesar 63 persen PMI masih didominasi oleh pekerja dengan pendidikan SMP ke bawah, lebih dari 50 persen penempatan PMI bekerja pada sektor informal, serta penempatan PMI non prosedural.

Melalui aturan tersebut, pemerintah membebaskan biaya penempatan bagi PMI pada 10 jenis jabatan yang cukup rentan, seperti pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lanjut usia, juru masak, supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, petugas ladang/perkebunan, dan awak kapal perikanan migran.

Airlangga menyebutkan biaya yang dibebaskan seperti tiket keberangkatan dan pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi, hingga akomodasi.

"Biaya pelatihan dan sertifikat kompetensi kerja akan dibebankan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja," ucap dia.

Namun, sambung dia, implementasi peraturan ini menemui beberapa tantangan, di nya ketersediaan dana daerah yang memadai untuk melaksanakan pembebasan biaya penempatan PMI serta memastikan agar Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) bertanggung jawab terhadap proses pemenuhan hak PMI selama bekerja.

Adanya pandemi menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan PMI di beberapa negara pada tahun 2020, hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59 persen dan penurunan remitansi sebesar 17,5 persen dibanding tahun 2019.

Baca juga: Dubes RI usulkan perbaikan tata kelola pengiriman pekerja migran

Untuk membantu mengatasi dampak hal tersebut serta mendorong penempatan dan perlindungan terhadap PMI, pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak Rp372 miliar hingga Desember 2020.

Selain itu, untuk peningkatan kompetensi, para PMI dapat memaksimalkan Balai Latihan Kerja untuk mendapatkan pelatihan tertentu.

Adapun untuk purna PMI, Airlangga menuturkan BP2MI bekerja sama dengan PMO Program Kartu Prakerja untuk mendirikan posko pendampingan pendaftaran Program Kartu Prakerja di 92 titik layanan di seluruh Indonesia.

“Diharapkan para purna PMI dapat meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, baik upskilling maupun reskilling, sehingga dapat kembali bekerja setelah pulang ke tanah air,” tuturnya.

Baca juga: PPATK-BP2MI bangun sinergi tingkatkan perlindungan tenaga kerja migran
 

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © 2021