Wapres: Ekonomi maju jika 10 persen penduduk merupakan pelaku usaha

CKB Group tangani jasa logistik PT Vale Indonesia

Kemendag lepas ekspor perdana pinang ke Arab Saudi

PT PP dukung pengembangan desa wisata di lima destinasi pariwisata

GM dapat kontrak buat SUV untuk keamanan diplomatik AS

Dolar AS menguat dipicu ketidakpastian atas krisis utang Evergrande

Perekonomian Banten kembali tumbuh positif

Toyota Yaris WRC Returns to Home Roads for an Autumn Rally Finland

Xilinx and NEC Accelerate Next-Generation 5G Radio Units for Global Deployment

Mitsui Chemicals Teams up With NEC and dotData to Trial AI-based Price Change Forecasting for Market-Sensitive Products

Gradiant Mencapai Pertumbuhan Yang Kuat Di Seluruh Asia di Pengolahan Air Cleantech selama Pandemi

BI: Peningkatan kredit UMKM wujud optimisme saat pandemi

Airlangga: Realisasi KUR capai Rp183,78 triliun per 20 September

Rupiah ditutup terkoreksi masih dipengaruhi sinyal tapering The Fed

Moonstake Joins Hyper Protect Accelerator, A Startup Incubator Program of IBM

Justin Sun: Preserve the Blockchain Spirit of Compliance and Transparency

Fujitsu Sources 100% of Energy Needs for Global HQ from Renewables

Kemenperin: Kawasan Peruntukan Industri dorong ekonomi daerah

Chengxin China akan berinvestasi dalam proyek lithium di Indonesia

Agilex Biolabs Announced as Citeline Award Finalist for COVID-19 Vaccine Toxicology Preclinical Research

Animoca Brands uses Blockpass’ On-chain KYC(TM) to verify NFT prize winners

Pelumas ECSTAR punya varian baru untuk motor dan mesin kapal

Honda and Google Collaborate on In-vehicle Connected Services

LPEI danai Rp50 Miliar ke PT Sarinah dukung UMKM Go Global

Produksi baja global anjlok pada Agustus, pertama kali dalam setahun

StanChart sebut krisis Evergrande tidak kurangi antusiasme untuk China

ACROMEC’s associated Life Science Incubator launches Co-working Labspace

Dolar AS tergelincir terseret meningkatnya sentimen risiko global

FBS Trader App Shows a Perfect Example of Economic Calendar

Perbankan diminta lindungi nasabah dari serangan siber

Asosiasi harap tarif cukai hasil tembakau tak naik tahun depan

Jakarta () – Asosiasi Pengusaha Penghantar Nikotin Indonesia (Appnindo) berharap tarif cukai hasil tembakau atau CHT, terutama untuk hasil produk tembakau lainnya (HPTL), tak naik tahun depan mengingat kondisi industri yang masih lesu akibat pandemi COVID-19.

Ketua Appnindo Roy Lefrans mengatakan, pada semester I-2021 penjualan HPTL sudah anjlok sampai 50 persen dan sampai akhir tahun ini diperkirakan penurunan penjualan tersebut bertambah sekitar 30 persen.

"Toko-toko banyak yang tutup permanen dan produsen akhirnya mengurangi produksi. Produksi yang turun, otomatis membuat produsen mengerem pemesanan cukai. Kami berharap pemerintah lebih bijaksana dalam menentukan kebijakan terkait cukai. Pilihan mempertahankan beban cukai adalah yang paling tepat untuk kondisi saat ini," ujar Roy dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Selain itu, lanjut Roy, mempertahankan beban cukai HPTL juga dapat berguna untuk membatasi peredaran HPTL ilegal. Mengacu data Bea Cukai Kementerian Keuangan tahun 2018, tercatat ada 218 penindakan terhadap produk HPTL ilegal dengan nilai barang hasil penindakan (BHP) Rp1,59 miliar. Sedangkan pada 2019, penindakan menurun menjadi 104 kasus dengan nilai BHP Rp522 juta.

Hal itu sedikit banyak dinilai mencerminkan pelaku HPTL cukup patuh membayar cukai. Kenaikan beban cukai diharapkan tidak menimbulkan polemik baru terkait HPTL ilegal.

Sementara itu, Ketua Umum Koalisi Bebas TAR (Kabar) Ariyo Bimmo mengatakan, selain mempertahankan beban cukai untuk HPTL, pemerintah juga diharapkan membuat aturan cukai khusus bagi HPTL.

“Regulasi atau PMK khusus jelas perlu ada, karena produk HPTL memiliki profil risiko yang berbeda. Semangat pengawasan cukai adalah soal profil risiko. Saat risiko suatu produk lebih rendah, penghitungan seharusnya dibedakan dan lebih rendah," ujar Ariyo.

Ketentuan cukai HPTL masih diatur dalam PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Beleid tersebut mengatur cukai seluruh produk hasil tembakau.

Ariyo juga menambahkan, karena memilki sifat harm reduction, produk-produk HPTL bisa menjadi solusi alternatif bagi para perokok dewasa. Dia bahkan mendukung diberikannya insentif untuk produk-produk HPTL agar lebih mudah diakses oleh perokok dewasa agar dapat menurunkan prevalensi merokok.

"Pemerintah harus bisa melihat lebih luas. Kenaikan CHT bisa diimbangi dengan insentif untuk pelaku HPTL yang terus melakukan inovasi agar produknya bisa jauh lebih rendah risikonya. Sehingga perokok dewasa bisa mendapat akses produk rendah risiko," kata Ariyo.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah pun menyepakati hal itu. Ia mengatakan, ada urgensi keberadaan regulasi khusus HPTL karena pengguna HPTL yang makin banyak. Kini ditaksir ada sampai 2 juta pengguna HPTL di Indonesia.

"Jumlah pengguna HPTL ini makin banyak sehingga perlu dibuat regulasi tersendiri agar ekosistem industri juga bisa berkembang. Karena produk ini juga merupakan produk yang berbeda dari rokok, sehingga perlu diatur pula secara berbeda," ujar Trubus.

Trubus menambahkan, insentif juga menjadi hal yang penting karena pelaku HPTL mayoritas merupakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan bersifat padat karya sehingga berperan penting dalam aspek penyerapan tenaga kerja. Insentif juga bisa diberikan terkait investasi di industri HPTL.

 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © 2021