FCQ Launches Global Blockchain Real Estate Platform

EQIFI Launches Suite of Decentralized Financial Products Powered by a Global, Licenced Bank

Mitsubishi Shipbuilding Concludes Technical Cooperation Agreement with Namura Shipbuilding on LPG powered Very Large LPG/Ammonia Carrier Construction

Mitsubishi Shipbuilding Begins Verification Testing of Marine-based CO2 Capture System

Singapore Cycling Federation Partners Singapore’s largest private physiotherapy group, Core Concepts for Sports Massages and Treatments for National Team Singapore Riders

Eisai Receives Award for Excellence in Corporate Communications at the 37th Corporate Communications Awards

Following Series A Financing, Scivita Medical Completes Series B Financing of Nearly RMB0.4 Billion to Accelerate the Strategic Layout of Globalization

Glasstech Asia x PERAFI Webinar Attracted Global Audience from 12 Countries

AsiaPresswire Launching Crypto Press Release Distribution Packages in Korea

Mentan pilih produk BUMN Pertani salurkan bantuan benih padi ke Bekasi

Kementerian BUMN dan BRI komitmen dukung UMKM untuk naik kelas

From Red Gold to Olympic Gold: Seedo Corp. Seeks Solutions for Athletes and More

Yuan China melemah ke 6,4691 per dolar AS Kamis

Membangunkan raksasa tidur sektor properti di tengah pandemi

Rupiah Kamis pagi melemah 17 poin

Wakil Ketua MPR dukung “marketplace” tutup akses barang impor

Habitat for Humanity to hold Asia-Pacific Housing Forum in Thailand for the third time

Kemarin, subsidi kuota internet hingga pengelolaan limbah medis

AsiaPresswire Launches Cryptocurrency PR Distribution Packages in Korea

The 26th edition of World AI Show shed light on the need to accelerating the adoption of AI in Malaysia

Moonstake to Host Joint Webinar with Partner IOST on 12 August 2021

Tiens Group Mengadakan Forum Industri Kesehatan Internasional – Menjelajahi jalur perkembangan industri kesehatan global

Menkeu sebut Rp2,3 triliun untuk kuota internet Kemendikbudristek

HKTDC Food Expo and five concurrent events open next week

Sri Mulyani: Bantuan subsidi kuota internet ringankan beban ekonomi

BI prediksi transaksi digital banking capai Rp35.600 triliun pada 2021

Bluewill U.S. Online Shopping Platform launch on August 4

Hitachi Rail Enters Agreement to Acquire Thales’ Ground Transportation Systems Business

Fujitsu AI Scoring Platform Powers New Galileo XAI Solution from LARUS for Financial Services

Spritzer Malaysia Offers Exclusive Promotions to Quench Thirst on Hot Days

Bakal rugikan petani tebu, APTRI tolak penerapan PPN sembako

Kami dengan tegas menolak jika rencana tersebut benar-benar diterapkan karena akan memberatkan kehidupan petani

Kudus () – Dewan Pimpinan Nasional, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) meminta pemerintah mengkaji ulang rencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bahan pokok (sembako) yang tertuang dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

"Kami dengan tegas menolak jika rencana tersebut benar-benar diterapkan karena akan memberatkan kehidupan petani," kata Sekjen DPN APTRI M Nur Khabsyin di Kudus, Jumat.

Ia berharap kebijakan tersebut dikaji ulang, terlebih saat ini masih masa pandemi dan situasi perekonomian sedang sulit. Keputusan tersebut akan berimbas ke seluruh Indonesia dan membuat gaduh masyarakat, terutama masyarakat petani.

Dalam draf beleid tersebut, komoditas gula konsumsi menjadi salah satu barang kebutuhan pokok yang dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN, sehingga gula konsumsi akan dikenakan PPN. Sebelum tahun 2017 gula konsumsi sudah dikenakan PPN, namun protes petani tebu dengan unjuk rasa di Jakarta.

Akhirnya, sejak 1 September 2017 gula konsumsi dibebaskan dari PPN. Saat itu petani beralasan gula termasuk sembako sama seperti beras.

Pengenaan PPN, kata Khabsyin, dipastikan akan merugikan seluruh petani tebu yang ada di Tanah Air karena pengenaan PPN terhadap gula konsumsi pada ujungnya akan menjadi beban petani sebagai produsen.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi IV tolak PPN bahan pokok dari sektor pertanian

"Pedagang akan membeli gula tani dengan memperhitungkan beban PPN yang harus dibayarkan. Ini tentu akan berdampak pada harga jual gula tani," ungkapnya.

Misal, saat ini harga jual gula di tingkat petani hanya laku Rp10.500/kg, apabila dikenakan PPN 12 persen maka yang diterima petani tinggal Rp9.240/kg. Sedangkan biaya pokok produksinya mencapai Rp11.500/kg sehingga selisihnya cukup besar. Padahal tahun 2020 gula tani laku Rp11.200/kg tanpa ada PPN.

Dasar pengenaan PPN sembako karena harga pangan naik 50 persen sehingga ada kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP), kata Khabsyin, tak berdasar karena sekarang ini harga pangan justru turun.

Baca juga: Pemerintah diminta cari alternatif lain tingkatkan rasio pajak

 

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © 2021