SWI minta masyarakat waspadai penawaran aset kripto tak terdaftar

OJK: TPAKD salurkan Kredit Melawan Rentenir senilai Rp1,25 triliun

Kemenko: Presidensi G20 bawa manfaat ekonomi dan strategis

Yen, franc Swiss menguat dipicu kekhawatiran Omicron dan kebijakan Fed

Ada pembebasan denda pajak di Aceh hingga tahun depan

OJK sebut stabilitas jasa keuangan di Jatim terjaga

BNI dan IPB University kolaborasi dorong Campus Financial Ecosystem

Asabri perbarui aplikasi guna optimalkan layanan saat pandemi

Rupiah Kamis pagi melemah 18 poin

Rand Afsel “menggelepar” saat Omicron menakuti investor

OECD sebut inflasi adalah risiko utama terhadap prospek ekonomi global

Dolar pulih dalam menghadapi Omicron, mata uang komoditas tergelincir

Anggota DPR soroti kesiapan rencana terkait penerbitan rupiah digital

Rupiah Selasa pagi menguat 8 poin

Dolar naik, yen dan franc tergelincir saat kekhawatiran Omicron surut

Sri Mulyani: Kenaikan konsumsi & produksi bekal pemulihan 2022

OJK dorong perbankan perkuat manajemen risiko TI

Kemenkop: Realisasi KUR UMKM capai Rp262,95 triliun

Rupiah berpeluang menguat seiring meredanya kekhawatiran Omicron

Menko Airlangga targetkan hasil kerja sama nyata di Presidensi G20

Kemenko Perekonomian: Sinergi pusat-daerah sukseskan Kartu Prakerja

Wagub Riau: Pandemi bukan alasan serapan APBD rendah

Bapenda Kota Malang dorong e-Tax dari pengusaha hotel & restoran

Evaluasi pembangunan, Pemkab Bangka gelar FGD

Luhut ingin ada peningkatan peran Indonesia melalui KTT G20

Kemarin, restorasi mangrove KTT G20 Bali hingga PLN raih modal

Bank Mandiri Taspen gandeng UGM beri fasilitas kredit untuk dosen

Yen dan franc Swiss menguat karena varian COVID kurangi selera risiko

OJK sebut penguatan struktur dan daya saing jadi tantangan perbankan

Harga aset kripto disebut ikut terdongkrak “hype” Metaverse

Bappenas luncurkan kerangka pembangunan ekonomi biru

Potensi blue economy diperkirakan mencapai 1,33 miliar dolar AS dan mampu menyerap 45 juta lapangan kerja

Jakarta () – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas meluncurkan buku Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru untuk Transformasi Ekonomi RI atau Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation.

Buku ini disusun bersama Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sebagai acuan pemangku kepentingan dalam mendefinisikan ekonomi biru sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.

"Potensi blue economy diperkirakan mencapai 1,33 miliar dolar AS dan mampu menyerap 45 juta lapangan kerja,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.

Upaya Bappenas dalam penyusunan kerangka ini mendapat dukungan dari OECD serta pemerintah Swedia, sehingga kolaborasi tersebut akan dilanjutkan dalam perumusan Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Biru untuk Indonesia, dan kemudian menjadi salah satu agenda pembahasan Development Working Group di G20 mendatang.

Dalam rangka pemulihan dan transformasi ekonomi pasca pandemi COVID-19, Indonesia perlu memiliki pendekatan baru dan mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga blue economy adalah salah satu jawabannya.

Kerangka pembangunan ekonomi biru merupakan penjabaran dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) 2005-2025, khususnya mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan tangguh melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, kerangka tersebut juga merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN) 2020-2024 yang menekankan pentingnya pengelolaan kelautan dengan baik untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan.

Suharso berpendapat kerangka pembangunan ekonomi biru juga mendukung inisiatif global dalam pencapaian Agenda 2030 on Sustainability Development Goals, khususnya tujuan ke-14, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan ke-17.

“Kerangka pembangunan ekonomi biru diarahkan untuk mengoptimalkan modalitas yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman sumber daya kelautan, dan posisi Indonesia yang strategis secara politik dan ekonomi di kawasan,” tuturnya.

Lebih lanjut, manfaat dari pengembangan ekonomi biru adalah kelestarian keanekaragaman hayati laut dan ekosistem laut dan pesisir, serta mata pencaharian yang berkelanjutan, utamanya bagi masyarakat pesisir.

Ia menjelaskan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjalankan pemulihan biru pasca pandemi COVID-19 dan mendorong transisi dari upaya ekstraktif menjadi penciptaan nilai tambah dan produktivitas.

Ekonomi biru juga merupakan ruang untuk menciptakan inovasi dan kreativitas baru, baik pada sektor yang sudah ada maupun yang sedang berkembang, sehingga ekonomi biru dapat menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan yang inklusif.

"Transisi Indonesia ke ekonomi biru juga diharapkan menjadi model pengembangan industri berbasis kelautan yang berkelanjutan yang mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif," tutup Suharso.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © 2021