Wapres: Ekonomi maju jika 10 persen penduduk merupakan pelaku usaha

CKB Group tangani jasa logistik PT Vale Indonesia

Kemendag lepas ekspor perdana pinang ke Arab Saudi

PT PP dukung pengembangan desa wisata di lima destinasi pariwisata

GM dapat kontrak buat SUV untuk keamanan diplomatik AS

Dolar AS menguat dipicu ketidakpastian atas krisis utang Evergrande

Perekonomian Banten kembali tumbuh positif

Toyota Yaris WRC Returns to Home Roads for an Autumn Rally Finland

Xilinx and NEC Accelerate Next-Generation 5G Radio Units for Global Deployment

Mitsui Chemicals Teams up With NEC and dotData to Trial AI-based Price Change Forecasting for Market-Sensitive Products

Gradiant Mencapai Pertumbuhan Yang Kuat Di Seluruh Asia di Pengolahan Air Cleantech selama Pandemi

BI: Peningkatan kredit UMKM wujud optimisme saat pandemi

Airlangga: Realisasi KUR capai Rp183,78 triliun per 20 September

Rupiah ditutup terkoreksi masih dipengaruhi sinyal tapering The Fed

Moonstake Joins Hyper Protect Accelerator, A Startup Incubator Program of IBM

Justin Sun: Preserve the Blockchain Spirit of Compliance and Transparency

Fujitsu Sources 100% of Energy Needs for Global HQ from Renewables

Kemenperin: Kawasan Peruntukan Industri dorong ekonomi daerah

Chengxin China akan berinvestasi dalam proyek lithium di Indonesia

Agilex Biolabs Announced as Citeline Award Finalist for COVID-19 Vaccine Toxicology Preclinical Research

Animoca Brands uses Blockpass’ On-chain KYC(TM) to verify NFT prize winners

Pelumas ECSTAR punya varian baru untuk motor dan mesin kapal

Honda and Google Collaborate on In-vehicle Connected Services

LPEI danai Rp50 Miliar ke PT Sarinah dukung UMKM Go Global

Produksi baja global anjlok pada Agustus, pertama kali dalam setahun

StanChart sebut krisis Evergrande tidak kurangi antusiasme untuk China

ACROMEC’s associated Life Science Incubator launches Co-working Labspace

Dolar AS tergelincir terseret meningkatnya sentimen risiko global

FBS Trader App Shows a Perfect Example of Economic Calendar

Perbankan diminta lindungi nasabah dari serangan siber

BI : Bank harus penuhi minimal pembiayaan inklusif 20 persen pada 2022

Kewajiban pemenuhan RPIM dilakukan secara bertahap yaitu paling sedikit sebesar 20 persen pada 2022, 25 persen pada 2023, dan 30 persen pada 2024

Jakarta () – Bank umum konvensional, bank syariah, dan unit usaha syariah diwajibkan untuk memenuhi rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) minimal 20 persen dari total pembiayaan pada Juni 2022 jika tidak ingin mendapatkan sanksi, demikian salah satu substansi peraturan terbaru Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021.

“Kewajiban pemenuhan RPIM dilakukan secara bertahap yaitu paling sedikit sebesar 20 persen pada 2022, 25 persen pada 2023, dan 30 persen pada 2024,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya mengenai PBI tersebut, di Jakarta, Kamis.

Pembiayaan Inklusif merupakan penyediaan dana yang diberikan oleh bank kepada UMKM, Korporasi UMKM, atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR).

Salah satu penyebab timbulnya pengaturan ini adalah agar fungsi intermediasi perbankan atau penyaluran pembiayaan lebih seimbang kepada berbagai kelompok nasabah dan juga lebih berkualitas.

“Pengaturan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial perlu memperluas cakupan pembiayaan kredit atau pembiayaan UMKM dengan memperhatikan keahlian dan model bisnis bank,” kata Bank Sentral dalam peraturan itu.

BI akan memberikan sanksi dari teguran tertulis hingga sanksi kewajiban membayar maksimal Rp 5 miliar jika perbankan melanggar ketentuan RPIM.

Pasal 24 Bab IX dalam PBI ini mengatur sanksi akan berupa teguran tertulis untuk pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Juni 2022 dan posisi akhir bulan Desember 2022.

Kemudian sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar untuk pemenuhan RPIM sejak posisi akhir bulan Juni 2023.

“Sanksi administratif berupa kewajiban membayar dihitung berdasarkan hasil perkalian konstanta sebesar 0,1 persen dan nilai kekurangan RPIM. Sanksi administratif berupa kewajiban membayar ditetapkan paling banyak sebesar Rp5 miliar,” tulis BI dalam peraturannya.

Dengan berlakunya PBI ini, maka PBI Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © 2021