Realisasi bantuan pemerintah triwulan I-2022

Rupiah Selasa pagi menguat 13 poin

IMF peringatkan risiko stagflasi di Asia, pangkas prospek pertumbuhan

Dolar AS menguat ke level tertinggi dua tahun, sementara yuan jatuh

MES Sulsel: Optimalisasi pengelolaan zakat dapat entaskan kemiskinan

Rupiah Senin pagi melemah 130 poin

PPATK sebut telah blokir ribuan transaksi investasi ilegal

Sri Mulyani paparkan kegiatannya di hari kelima di Washington DC

KSP: BLT minyak goreng sudah tersalurkan ke 17,2 juta keluarga

Sepekan, proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi hingga G20 soal Ukraina

PPATK katakan terus pantau transaksi platform investasi ilegal

3 pasar rakyat di Padang mulai sediakan pembayaran digital

Dolar capai tertinggi 2 tahun, ditopang prospek bunga Fed yang agresif

BRI kembali buka program rekrutmen pegawai baru

BI catat aliran modal asing masuk senilai Rp0,45 triliun pekan ini

Pemegang saham setujui Mitratel bagi dividen Rp966,7 miliar

BI: Perang Rusia-Ukraina perkuat kompleksitas G20 jaga pemulihan dunia

Rupiah Jumat pagi melemah 16 poin

Yuan anjlok lagi 498 basis poin menjadi 6,4596 terhadap dolar AS

Yen dan yuan menderita saat Fed akan naikkan suku bunga lebih cepat

Ketua bank sentral Rusia Nabiullina hadapi krisis di masa jabatan baru

Yuan terpangkas lagi 102 basis poin menjadi 6,4098 terhadap dolar AS

Sri Mulyani: KTT ketahanan pangan AS perkuat hadapi krisis

Rupiah Kamis pagi menguat 17 poin

Aksi “walk out” AS hingga Inggris, Sri Mulyani: G20 jaga kerja sama

BI sebut G20 dorong kebijakan moneter terintegrasi

Yuan tergelincir 276 basis poin menjadi 6,3996 terhadap dolar AS

Rupiah Selasa pagi menguat tipis 1 poin

Dolar AS sentuh puncak baru 2 tahun, dipicu prospek kenaikan bunga Fed

CORE sarankan pemerintah tingkatkan proporsi pembiayaan ekspor UMKM

BPK berikan sejumlah catatan pada laporan keuangan Kementan 2020

Jakarta () – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan sejumlah catatan pada hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2020 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan harus terus diperbaiki oleh Kementerian Pertanian dalam laporan keuangan tahun 2020 sehingga permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.

Permasalahan dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian tersebut, lain belanja untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda yang belum dipertanggungjawabkan tepat waktu, aset tetap yang belum didukung dokumen kepemilikan yang sah dan tidak memuat lokasi/alamat.

Hal tersebut bisa mengakibatkan aset tetap tidak dapat diyakini asersi keberadaannya dan tidak dapat diyakini berada dalam kepemilikan Kementerian Pertanian serta berpotensi dikuasai pihak lain.

Selain itu realisasi belanja Pelaksanaan Pengolahan Lahan Kawasan Food Estate seluas 30.000 hektare tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang memadai, belanja penanganan pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Badan Ketahanan Pangan (BKP) tidak sesuai ketentuan pengelolaan keuangan dan ketentuan penanganan COVID-19. Hal itu mengakibatkan realisasi belanja barang bukan untuk masyarakat atau Pemda tidak dapat diyakini keterjadiannya dan terjadi kelebihan pembayaran.

Selanjutnya, permasalahan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Belanja Subsidi Pupuk Pada UAKPA BUN Kementerian Pertanian Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian lain seperti tagihan subsidi pupuk melebihi data realisasi penyaluran dalam sistem aplikasi penyalur, pengujian dokumen tagihan oleh kuasa pengguna anggaran sebagai dasar pembayaran subsidi pupuk tidak sepenuhnya sesuai ketentuan penyaluran dan pembayaran subsidi pupuk.

Baca juga: 49,1 persen kelebihan bayar gaji PNS di DKI telah dikembalikan

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun mengingatkan kepada Menteri Pertanian dan jajarannya untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK secara maksimal. Hal tersebut bertujuan agar LHP BPK bermanfaat untuk perbaikan tata kelola.

“Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan,” ungkap Isma Yatun.

Kementerian Pertanian mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2020 yang diterima langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © 2021