Ujicoba pembukaan kawasan wisata makam Presiden Soekarno di Blitar

Pemerintah ajak masyarakat kelola sampah lewat film

Pemerintah tender offer delapan seri Global Bonds

Rupiah Selasa pagi melemah 10 poin

KKP: Kearifan lokal pondasi jaga kekayaan sumber daya laut nasional

Coinbase batalkan rencana program pinjaman kripto

Kemarin, Erick Thohir terkesan dengan santri sampai kartu kredit UMKM

Mata uang kripto catat aliran masuk selama 5 minggu berturut-turut

GM – LG lanjutkan produksi modul baterai Bolt EV

Dolar menguat, yuan jatuh di tengah kekhawatiran pengembang Evergrande

SMEStreet Global Women Leadership Awards and International Forum for Economic Empowerment Through Women Entrepreneurship to be Organized

Ecopark launches world’s greenest residential complex

Resiliency and optimism shine through in Vietnam across the video industry

Honda: Toni Bou Wins 15th Consecutive FIM Trial World Championship Title

Dates Announced for ASEAN Ceramics as Messe Munchen & Asian Exhibition Services Collaborate to Stage the Shows from 2022

ST Telemedia Global Data Centres, Equinix, Oracle, Digital Realty and Cohesity to lead Datacentre and Cloud Summit 2021

Hydrogen-powered Engine Corolla Takes on the Challenge of Transporting Imported Hydrogen at Super Taikyu Series 2021 Suzuka S-tai

TVS Motor Company terjun ke bisnis e-mobility personal dengan saham mayoritas di merek e-bike Eropa EGO Movement

BRI lakukan right issue untuk kembangkan ekosistem Ultra Mikro

Rupiah Senin pagi melemah 35 poin

Dolar AS merayap naik di Asia, jelang pertemuan beberapa bank sentral

Bluebik (SET: BBIK) debuts September 16 trading on SET

Pemkot Bekasi evaluasi kontrak kerja sama TPST Bantargebang

Bank BJB nilai transformasi digital bantu kinerja saat pandemi

Kemarin, penanganan PMI di Kepri sampai Menhub cek prosedur kesehatan

Kenali sebab getaran mesin mobil saat AC dihidupkan

Hyundai manfaatkan robot Spot awasi keselamatan kerja pabrik

SpaceX mendarat hingga Piaggio segarkan Aprilia SR 160

Surplus neraca perdagangan jadi motor penggerak ekonomi

KKP komitmen wujudkan 1.000 wirausahawan sektor perikanan 2024

BPK berikan sejumlah catatan pada laporan keuangan Kementan 2020

Jakarta () – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan sejumlah catatan pada hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2020 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan harus terus diperbaiki oleh Kementerian Pertanian dalam laporan keuangan tahun 2020 sehingga permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.

Permasalahan dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian tersebut, lain belanja untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda yang belum dipertanggungjawabkan tepat waktu, aset tetap yang belum didukung dokumen kepemilikan yang sah dan tidak memuat lokasi/alamat.

Hal tersebut bisa mengakibatkan aset tetap tidak dapat diyakini asersi keberadaannya dan tidak dapat diyakini berada dalam kepemilikan Kementerian Pertanian serta berpotensi dikuasai pihak lain.

Selain itu realisasi belanja Pelaksanaan Pengolahan Lahan Kawasan Food Estate seluas 30.000 hektare tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang memadai, belanja penanganan pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Badan Ketahanan Pangan (BKP) tidak sesuai ketentuan pengelolaan keuangan dan ketentuan penanganan COVID-19. Hal itu mengakibatkan realisasi belanja barang bukan untuk masyarakat atau Pemda tidak dapat diyakini keterjadiannya dan terjadi kelebihan pembayaran.

Selanjutnya, permasalahan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Belanja Subsidi Pupuk Pada UAKPA BUN Kementerian Pertanian Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian lain seperti tagihan subsidi pupuk melebihi data realisasi penyaluran dalam sistem aplikasi penyalur, pengujian dokumen tagihan oleh kuasa pengguna anggaran sebagai dasar pembayaran subsidi pupuk tidak sepenuhnya sesuai ketentuan penyaluran dan pembayaran subsidi pupuk.

Baca juga: 49,1 persen kelebihan bayar gaji PNS di DKI telah dikembalikan

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun mengingatkan kepada Menteri Pertanian dan jajarannya untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK secara maksimal. Hal tersebut bertujuan agar LHP BPK bermanfaat untuk perbaikan tata kelola.

“Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan,” ungkap Isma Yatun.

Kementerian Pertanian mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2020 yang diterima langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © 2021