Realisasi bantuan pemerintah triwulan I-2022

Rupiah Selasa pagi menguat 13 poin

IMF peringatkan risiko stagflasi di Asia, pangkas prospek pertumbuhan

Dolar AS menguat ke level tertinggi dua tahun, sementara yuan jatuh

MES Sulsel: Optimalisasi pengelolaan zakat dapat entaskan kemiskinan

Rupiah Senin pagi melemah 130 poin

PPATK sebut telah blokir ribuan transaksi investasi ilegal

Sri Mulyani paparkan kegiatannya di hari kelima di Washington DC

KSP: BLT minyak goreng sudah tersalurkan ke 17,2 juta keluarga

Sepekan, proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi hingga G20 soal Ukraina

PPATK katakan terus pantau transaksi platform investasi ilegal

3 pasar rakyat di Padang mulai sediakan pembayaran digital

Dolar capai tertinggi 2 tahun, ditopang prospek bunga Fed yang agresif

BRI kembali buka program rekrutmen pegawai baru

BI catat aliran modal asing masuk senilai Rp0,45 triliun pekan ini

Pemegang saham setujui Mitratel bagi dividen Rp966,7 miliar

BI: Perang Rusia-Ukraina perkuat kompleksitas G20 jaga pemulihan dunia

Rupiah Jumat pagi melemah 16 poin

Yuan anjlok lagi 498 basis poin menjadi 6,4596 terhadap dolar AS

Yen dan yuan menderita saat Fed akan naikkan suku bunga lebih cepat

Ketua bank sentral Rusia Nabiullina hadapi krisis di masa jabatan baru

Yuan terpangkas lagi 102 basis poin menjadi 6,4098 terhadap dolar AS

Sri Mulyani: KTT ketahanan pangan AS perkuat hadapi krisis

Rupiah Kamis pagi menguat 17 poin

Aksi “walk out” AS hingga Inggris, Sri Mulyani: G20 jaga kerja sama

BI sebut G20 dorong kebijakan moneter terintegrasi

Yuan tergelincir 276 basis poin menjadi 6,3996 terhadap dolar AS

Rupiah Selasa pagi menguat tipis 1 poin

Dolar AS sentuh puncak baru 2 tahun, dipicu prospek kenaikan bunga Fed

CORE sarankan pemerintah tingkatkan proporsi pembiayaan ekspor UMKM

BPK terima LKPP Tahun 2021 “unaudited” dari pemerintah

BPK menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah karena di tengah pandemi COVID-19 telah berhasil menyelesaikan penyusunan LKKL, LKBUN dan LKPP Tahun 2021 unaudited tepat waktu

Jakarta () – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 unaudited (belum diaudit) yang diserahkan pemerintah dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2021.

“BPK menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah karena di tengah pandemi COVID-19 telah berhasil menyelesaikan penyusunan LKKL, LKBUN dan LKPP Tahun 2021 unaudited tepat waktu,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna di Jakarta, Rabu.

LKPP adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dihasilkan dari proses konsolidasi LKKL (Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga) dan LKBUN (Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara) sehingga kualitasnya dipengaruhi oleh kualitas LKKL dan LKBUN karena merupakan laporan keuangan konsolidasian.

Agung menjelaskan sejak diberikan pertama kali pada 2005 ternyata opini LKPP terus mengalami perbaikan yang tidak terlepas dari kualitas LKKL dan LKBUN.

LKKL dan LKBUN pun mengalami sejumlah perbaikan seperti dari sisi jumlah LKKL dan LKBUN yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setidaknya dalam lima tahun terakhir.

Pada pemeriksaan LKPP Tahun 2021 ini, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program PC- PEN termasuk pemenuhan kebutuhan pendanaannya masih menjadi salah satu fokus pemeriksaan.

BPK berharap pemerintah telah melakukan upaya perbaikan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban program PC-PEN, termasuk terkait beberapa permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan LKPP Tahun 2020.

Pemerintah pun perlu melakukan penyesuaian pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LKPP, LKKL dan LKBUN Tahun 2021.

Penyesuaian itu adalah dengan menyajikan informasi tambahan mengenai realisasi anggaran belanja yang dikaitkan dengan capaian output khususnya yang menjadi bagian dari program prioritas nasional dan PC-PEN.

Hal tersebut sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas atas implementasi kebijakan money follow program serta redesain sistem perencanaan dan penganggaran.

Pada pemeriksaan LKPP Tahun 2021, BPK juga akan melaksanakan reviu pelaksanaan transparansi fiskal, teviu kesinambungan fiskal dan reviu kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan kualitas hasil review pelaksanaan transparansi fiskal maka BPK akan melakukan review atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) dan Neraca Sumber Daya Alam yang disusun pemerintah.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © 2022