Redsun Properties and Redsun Services again garner “China Property Award of Supreme Excellence” and “Quality Property Management Award”

Moonstake Integrates Muse Finance for MUSE Lockdrop and Advanced DeFi Connectivity

Leo Secures a Total of HKD1.15 Billion Green Loan after Successful Completion of Third Round of Green Financing

VFS Global opens new UAE Attestation Centres in the Philippines

Airlangga: Modernisasi koperasi agar adaptif dan berdaya saing

Kemendag berupaya tingkatkan ekspor produk organik UKM Indonesia

Kemenhub terbitkan perubahan SE perjalanan dengan moda kereta api

MPV dan SUV masih merajai pasar kendaran bekas

Kredit Usaha Rakyat pada sektor pertanian perlu untuk ditingkatkan

JWD to acquire 20% stake in ESCO, sealing partnership with PSA

Mandalika Circuit could emerge as favorite in racing world: Expert

Pemerintah serap Rp13,15 triliun dari lelang sukuk

Pengamat: Efektivitas PPKM dapat cegah peningkatan angka pengangguran

Risma rencanakan bantuan tak hanya bisa dibelanjakan di e-Warung

CORE: Dana PEN dapat topang pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021

Mute Offers Preview of Long-Awaited Layer 2 DEX Set to Launch

Airlangga: Pemulihan dorong perbaikan kinerja emiten

China Dynamics Changes Name to Ev Dynamics

Motul powers Honda motorbikes to a weekend full of victories

EC Healthcare Announced Quarterly Sales Volume, Successfully Expanded New Flagship Service Centre

Objek wisata Banjarnegara tutup hingga 2 Agustus, termasuk Dieng

Yuan “rebound” 29 basis poin, menjadi 6,4734 terhadap dolar AS

Land Rover sedang kerjakan Defender SVR

Rupiah Selasa pagi menguat 3 poin

Peneliti ungkap cara kuatkan hubungan dagang Indonesia-Inggris

Digipay solusi penyelamatan uang negara dan optimalisasi Program PEN

Singapore cord blood bank Cryoviva establishes footprint in the UAE

KemenESDM: Pipa gas Gresik-Semarang siap penuhi kebutuhan masyarakat

VW Amarok W580X hadir di Australia kerjasama dengan Walkinshaw

Biogen and Eisai Announce ADUHELMTM (aducanumab-avwa) Data Presentations at Alzheimer’s Association International Conference 2021

BPKH jamin keamanan dana haji milik masyarakat

Penerimaan kami sudah di atas Rp14 triliun dengan dua kali musim haji. Pendapatan dari nilai manfaat kami sudah di atas segitu. ….

Jakarta () – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjamin pengelolaan dan keamanan dana haji milik masyarakat yang pada 2021 telah mencapai Rp8 triliun dengan total penerimaan di atas Rp14 triliun.

Ketua BPKH Anggito Abimanyu di Jakarta, Selasa, memastikan pihaknya juga terus memperkuat kelembagaan BPKH agar memiliki nilai manfaat yang cukup sehat dan membangun sustainabilitas keuangan.

"Penerimaan kami sudah di atas Rp14 triliun dengan dua kali musim haji. Pendapatan dari nilai manfaat kami sudah di atas segitu. Tahun ini bisa lebih tinggi dan mendapatkan nilai manfaat yang cukup baik meskipun di tengah pandemi," katanya.

Ia menuturkan hingga kini BPKH masih berinvestasi pada surat berharga karena imbal hasil yang bagus dan juga aman. Nanti secara bertahap BPKH akan merencanakan investasi dengan medium to high risk.

"Portofolio investasi tidak banyak sekarang, aset syariah pun sedikit sekali sehingga kami gunakan investasi surat berharga yang risikonya termitigasi karena dijamin oleh negara. Tidak berarti kalau kami investasi ke sukuk itu tidak membangun ekonomi karena uangnya dipakai untuk ekonomi melalui pemerintah," katanya.

Saat ini, ia memaparkan penempatan dan investasi dana haji berada pada sektor yang aman salah satunya adalah pembiayaan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH).

BPKH juga melakukan kerja sama investasi dengan Islamic Development Bank (IsDB) dengan memperhatikan Visi Saudi 2030 maupun penambahan jamaah haji serta era digitalisasi dalam mempermudah proses bisnis.

Baca juga: Kemenkeu dorong BPKH tingkatkan nilai manfaat dana haji

Di sisi lain, BPKH juga kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan 2020, atau yang merupakan ketiga kalinya berturut-turut sejak 2018.

"Opini WTP juga menjadi bukti bahwa dana haji telah dikelola secara profesional, hati-hati, transparan dan akuntabel. Selain itu, Opini WTP ketiga kalinya ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji aman dan likuid sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku," kata Anggito.

Dalam kesempatan yang sama, pakar ekonomi syariah Adiwarman Karim mengatakan perlunya pembagian tugas yang lebih tegas lagi Kementerian agama yang mengurusi efisiensi biaya pelaksana haji, dengan BPKH yang mengurus soal optimalisasi maupun imbal hasil investasi.

Menurut dia, sebagai lembaga baru yang muncul sebagai amanah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, BPKH telah menyiapkan sistem dan pondasi pengelolaan keuangan haji yang bagus dan aman.

Selain itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menjamin dana haji yang disimpan di perbankan dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir karena pengawasan terhadap dana haji dilakukan oleh berbagai otoritas.

Keamanan dana haji juga diatur dalam Peraturan LPS (PLPS) Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PLPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan.

Regulasi ini menyatakan bahwa dana yang disimpan oleh BPKH di perbankan termasuk dalam kategori simpanan milik pihak lain (beneficary), yakni  jamaah calon haji.

Pewarta: Satyagraha
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © 2021