PIP dorong pemulihan ekonomi melalui promosi usaha ultramikro

Rupiah Senin pagi melemah 24 poin

Pemerintah siapkan Rp451 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

BRI dapat alokasi KUR sebesar Rp260 triliun pada 2022

Bank Dunia memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 5,2 persen

Kemenkeu wajibkan ada KPI untuk penerima PMN

Ditjen Pajak sebut harta yang dilaporkan sukarela capai Rp2,33 triliun

Dua anak usaha BUMN kolaborasi, dorong inklusi keuangan di Indonesia

Bappenas-Pansus RUU IKN kunjungi lokasi penting pembangunan IKN

Rupiah akhir pekan ditutup turun tipis, pasar pesimis pada ekonomi AS

BNI raih anugerah Campus Financial Ecosystem dari Kemendikbudristek

Rupiah Jumat pagi melemah 11 poin

Indodax: Developer aset kripto dalam negeri tak kalah inovatif

Dolar AS tergelincir terhadap hampir semua mata uang utama

BSI UMKM Center, mudahkan pelaku usaha pasarkan produk

Pakar sebut penurunan kredit berisiko BNI sebagai indikator positif

Pemerintah serap Rp11 triliun dari lelang sukuk awal tahun

Rupiah Rabu pagi menguat 2 poin

Bank Dunia turunkan proyeksi pertumbuhan global 2022 jadi 4,1 persen

Dolar melemah setelah kesaksian Powell, mata uang berisiko menguat

Rupiah menguat dipicu pesimisnya data tenaga kerja AS

DJP sebut PPh Final dari pengungkapan sukarela capai Rp125,52 miliar

Realisasi pendapatan APBD Jawa Tengah 2021 capai Rp26,578 triliun

Dirut LPDB-KUMKM ungkap strategi pembiayaan dana bergulir tahun 2022

Indef: Dana PEN kesehatan perlu diperkuat guna tangkal dampak Omicron

Yuan berbalik menguat 89 basis poin menjadi 6,3653 terhadap dolar AS

Rupiah Senin pagi menguat 21 poin

Dolar menguat di perdagangan Asia jelang data inflasi AS

Ketika pebasket sombong hampir kalah lawan pegawai BNI

Menko Airlangga: Program prioritas PEN digenjot sejak awal tahun

Bupati Bangka pertimbangkan penghapusan piutang wajib pajak

Sungailiat, Bangka () – Bupati Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung Mulkan mempertimbangkan penghapusan piutang wajib pajak subsektor pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) guna mendorong pencapaian penerimaan pendapatan daerah tahun berikutnya.

"Kami mempertimbangkan untuk menghapus atau pemutihan piutang bagi wajib pajak," katanya di Sungailiat, Senin, menanggapi banyaknya wajib pajak terhutang terutama PBB-P2.

Hanya saja, sebelum memutuskan untuk menghapus piutang bagi wajib pajak, kata dia, pihaknya terlebih dahulu melakukan verifikasi wajib pajak dan objek pajak sehingga memperoleh data yang akurat.

"Selain verifikasi, kami akan melihat dasar hukumnya, sehingga dalam menentukan kebijakan nantinya tidak melanggar ketentuan yang berlaku," jelas Mulkan.

Pengelolaan keuangan daerah menentukan suatu daerah mendapatkan prestasi opini wajar tanpa pengecualian dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

"Penghapusan piutang wajib pajak merupakan salah satu strategi dengan harapan mampu mempercepat capaian penerimaan pendapatan daerah dari subsektor PBB P2," katanya.

Bupati memberikan apresiasi besar bagi wajib pajak yang telah berperan mendukung pembangunan daerah dengan membayar kewajibannya. PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan.

"Pemerintah hanya memfasilitasi menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pembangunan," ujar Mulkan.

Pewarta: Kasmono
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © 2021