IFAWG G20 bahas upaya perkuat dukungan pendanaan bagi negara miskin

Satgas BLBI sita aset barang jaminan obligor Santoso Sumali

LPS proyeksikan kredit perbankan tumbuh hingga 8,9 persen pada 2022

LPS yakin “tapering” Fed tak akan timbulkan volatilitas drastis

LPS pertahankan tingkat bunga penjaminan Bank Umum sebesar 3,5 persen

Yuan kembali anjlok 364 basis poin menjadi 6,3746 terhadap dolar AS

Rupiah Jumat pagi menguat 17 poin

Dolar AS hadapi minggu cerah, saat ekspektasi kenaikan suku bunga

Uang kripto Binance berharap Rusia bantu pertumbuhannya di regional

Dolar melonjak, bank sentral AS bersiap naikkan suku bunga lebih cepat

Rupiah Kamis pagi melemah 31 poin

Yuan anjlok 136 basis poin jadi 6,3382 per dolar setelah keputusan Fed

Dolar bertahan kuat di Asia, ketua Fed indikasikan kenaikan suku bunga

Fed kemungkinan naikkan suku bunga Maret, Powell janji perangi inflasi

Dolar menguat ke tertinggi lima minggu setelah keputusan kebijakan Fed

Rupiah Rabu pagi menguat 15 poin

IMF: Konflik Rusia-Ukraina akan dorong inflasi tinggi lebih lama

IMF: G20 harus dongkrak upaya bantu negara-negara pangkas risiko utang

IMF pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022 jadi 4,4 persen

Euro jatuh ke terendah satu bulan, investor lari ke dolar

Yuan turun tipis tujuh basis poin menjadi 6,3418 terhadap dolar AS

Emas datar, kehati-hatian jelang pertemuan Fed imbangi risiko Ukraina

Rupiah Selasa pagi melemah 16 poin

Korsel pertimbangkan perluasan perdagangan won ke pasar internasional

Bank sentral Singapura perketat kebijakan moneter terkait inflasi

Yuan terangkat 81 basis poin menjadi 6,3411 terhadap dolar AS

Rupiah Senin pagi menguat 24 poin

PNM buka kantor layanan baru di Maluku Tengah dan SBB

BNI salurkan bantuan untuk keluarga Pekerja Migran Indonesia

Kesenjangan di Indonesia menyempit

CORE minta pemerintah percepat digitalisasi bantuan sosial

Jakarta () – Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini meminta pemerintah mempercepat digitalisasi pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk mendukung pembentukan big data.

"Digitalisasi bansos yang sekarang mau diterapkan, direncanakan baru diimplementasikan pada 2024. Menurut kami ini terlalu lambat, terlalu lama, perlu ada percepatan," kata Hendri dalam webinar "Refleksi Ekonomi Akhir Tahun 2021" yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, big data yang telah terbentuk nantinya dapat bisa diolah oleh suatu lembaga pemerintah yang juga memiliki wewenang untuk membagikan data tersebut ke stakeholder terkait.

Pengolahan big data bansos, menurut dia, dapat mengikuti data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) yang saat ini bisa digunakan banyak pihak.

"Bagaimana big data ini bisa dimanfaatkan agar membantu juga percepatan pembangunan ekonomi," imbuh Hendri.

Lebih lanjut, ia mencontohkan data 18,8 juta penerima bansos yang digunakan menjadi big data dapat bermanfaat untuk penerima bansos itu karena pemerintah akan dapat melihat kebutuhan apa yang diperlukan oleh penerima bansos di suatu daerah.

"Maka akan bisa kelihatan kelompok paling bawah penerima bansos itu mereka perlunya karbohidrat dari apa, daerah apa perlu pertanian atau produk protein apa," lanjutnya.

Dengan demikian, Hendri memandang digitalisasi bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.

Baca juga: Ekonom CORE sebut diperlukan strategi agar dampak digitalisasi merata

Baca juga: CORE: potensi kenaikan bunga kredit bank di 2022 patut diwaspadai

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © 2021