Realisasi bantuan pemerintah triwulan I-2022

Rupiah Selasa pagi menguat 13 poin

IMF peringatkan risiko stagflasi di Asia, pangkas prospek pertumbuhan

Dolar AS menguat ke level tertinggi dua tahun, sementara yuan jatuh

MES Sulsel: Optimalisasi pengelolaan zakat dapat entaskan kemiskinan

Rupiah Senin pagi melemah 130 poin

PPATK sebut telah blokir ribuan transaksi investasi ilegal

Sri Mulyani paparkan kegiatannya di hari kelima di Washington DC

KSP: BLT minyak goreng sudah tersalurkan ke 17,2 juta keluarga

Sepekan, proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi hingga G20 soal Ukraina

PPATK katakan terus pantau transaksi platform investasi ilegal

3 pasar rakyat di Padang mulai sediakan pembayaran digital

Dolar capai tertinggi 2 tahun, ditopang prospek bunga Fed yang agresif

BRI kembali buka program rekrutmen pegawai baru

BI catat aliran modal asing masuk senilai Rp0,45 triliun pekan ini

Pemegang saham setujui Mitratel bagi dividen Rp966,7 miliar

BI: Perang Rusia-Ukraina perkuat kompleksitas G20 jaga pemulihan dunia

Rupiah Jumat pagi melemah 16 poin

Yuan anjlok lagi 498 basis poin menjadi 6,4596 terhadap dolar AS

Yen dan yuan menderita saat Fed akan naikkan suku bunga lebih cepat

Ketua bank sentral Rusia Nabiullina hadapi krisis di masa jabatan baru

Yuan terpangkas lagi 102 basis poin menjadi 6,4098 terhadap dolar AS

Sri Mulyani: KTT ketahanan pangan AS perkuat hadapi krisis

Rupiah Kamis pagi menguat 17 poin

Aksi “walk out” AS hingga Inggris, Sri Mulyani: G20 jaga kerja sama

BI sebut G20 dorong kebijakan moneter terintegrasi

Yuan tergelincir 276 basis poin menjadi 6,3996 terhadap dolar AS

Rupiah Selasa pagi menguat tipis 1 poin

Dolar AS sentuh puncak baru 2 tahun, dipicu prospek kenaikan bunga Fed

CORE sarankan pemerintah tingkatkan proporsi pembiayaan ekspor UMKM

Dirjen Pajak dorong masyarakat manfaatkan pengungkapan harta sukarela

Kami mengingatkan wajib pajak untuk segera memanfaatkan kesempatan PPS yang terbatas waktu enam bulan, daripada harta wajib pajak ditemukan oleh DJP di kemudian hari

Surabaya () – Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo meminta masyarakat untuk memanfaatkan program pengungkapan sukarela (PPS) yang terbatas waktu enam bulan, daripada harta wajib pajak ditemukan DJP di kemudian hari.

"Kami mengingatkan wajib pajak untuk segera memanfaatkan kesempatan PPS yang terbatas waktu enam bulan, daripada harta wajib pajak ditemukan oleh DJP di kemudian hari," kata Suryo dalam siaran persnya di Surabaya, Jumat.

Suryo usai kegiatan sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengatakan, bagi masyarakat yang belum paham mengenai program tersebut bisa dibuka di laman https://pajak.go.id/pps.

Dalam sosialisasi itu hadir Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan beberapa pemimpin tinggi madya Kementerian Keuangan, serta peserta sosialisasi dari wajib pajak prominen di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dan II.

Wamenkeu Suahasil dalam paparannya mengatakan, UU HPP adalah konstruksi baru perpajakan Indonesia, dan era baru ini disertai dengan kesepakatan politik, restu politik untuk melihat konstruksi baru perpajakan ke depan.

Ia berharap, dengan dilakukannya sosialisasi UU HPP di beberapa kota materi dalam UU itu dapat tersampaikan secara utuh, lengkap dan jelas, karena materi disampaikan langsung dari sumbernya, yakni pemerintah dan DPR RI.

Selain itu, dengan sosialisasi ini juga ingin lebih dekat dengan wajib pajak di daerah, karena seluruh wajib pajak di Indonesia tanpa terkecuali sama-sama berkontribusi dalam penerimaan pajak.

Sementara itu, sebelumnya sosialisasi UU HPP juga digelar di tiga kota, yaitu Bali, Jakarta dan Bandung.


 

Pewarta: Abdul Malik
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © 2022