Westar launches first permissionless public chain, Starcoin

Mitsubishi Heavy Industries Engineering Partners in New Concession of Dubai Metro and Dubai Tram in Joint Venture with Keolis and Mitsubishi Corp.

TOYOTA GAZOO Racing Announces Four-Car Team and All-New Toyota GR DKR Hilux T1+ for Dakar 2022

United States Infrastructure Bill Brings Cardano Billionaire to Washington

Mandalika Circuit to have Multiplier Effect on Lombok Tourism

SDK and SDMC Nominate H. Takahashi as New President and CEO

NEC Iris Recognition Technology Ranks first in NIST Accuracy Testing

Cielo Maintains No. 1 Global Ranking on 2021 HRO Today’s RPO Baker’s Dozen

RUPSLB Waskita Karya setujui rencana “right issue”

Spritzer Joins Hands with NGOs and Pledges Aid for Vulnerable Groups Affected by COVID-19

Subaru incar penjualan mobil otonom level 2 untuk jalan biasa

Kurs rupiah Rabu pagi melemah tipis dua poin

Citilink raih penghargaan maskapai dengan penerapan prokes terbaik

Kemarin, Bahlil undang Eropa sampai transaksi digital banking melonjak

Dewan IMF bertemu bahas tuduhan peran Georgieva di skandal data China

Mazda BT-50 hadir dengan mesin diesel baru

Ford Branco Raptor dikabarkan akan hadir di 2022

BlackRock, HSBC, UBS, pembeli terbesar obligasi China Evergrande

Novation Wire’s Global Distribution Helps Clients Achieve Global Audience for Less

Nano Labs Completed Another Round of Equity Financing Raising Tens of Millions of US

MC Reaches Agreement with Denbury on CO2 Transport and Storage Operations for Fuel Ammonia Production

BOJ diperkirakan pertahankan stimulus di tengah risiko deflasi

HUMAN Protocol (HMT) Now Listed on Bitfinex

Pacific Green Signs Offer for Debt Finance for Its First Battery Energy Storage Development at Richborough Energy Park

VYSYN Ventures Launches $30 Million Gaming Fund

Nolan Bushnell Joins the Inaugural Edition of World Esports & Gaming Summit in Asia

CEKD IPO shares oversubscribed by 131.61 times

Enigma Labs Launches “DragonScape” Play-to-Earn Public ICO

DSFR Announces Its Strategic Partnership with Mycashbackworld to Bring Cryptocurrency to Mainstream Commerce

Olympus Strengthens Surgical Portfolio with the Launch of POWERSEAL Advanced Bipolar Surgical Energy Devices

DJBC: Pengajuan dokumen manifes wajib cantumkan NPWP mulai 1 Agustus

Jakarta () – Pengajuan dokumen rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) dan manifes kedatangan sarana pengangkut atau inward manifest oleh pengangkut wajib mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima atau consignee.

Dalam keterangan resmi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Minggu, menyatakan hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan atas transaksi kepabeanan.

Tak hanya itu, perusahaan sarana pengangkut turut diwajibkan mencantumkan NPWP pengirim atau shipper dalam pengajuan manifes keberangkatan sarana pengangkut atau outward manifest.

Kebijakan ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 158/PMK.04/2017 j.o 97/PMK.04/2020 serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen) nomor PER-11/BC/2020.

Kemenkeu menjelaskan maksud diberlakukannya ketentuan ini di nya untuk menghindari penipuan atau penggunaan identitas penerima barang tanpa izin pada inward manifest.

Kemudian juga untuk mewujudkan tertib administrasi perpajakan atas transaksi kepabeanan baik impor maupun ekspor serta sebagai validasi dan bukti rekonsiliasi ke Direktorat Jenderal Pajak untuk outward manifest.

Baca juga: Penggabungan NPWP-NIK untuk kenakan pajak semua penduduk? Ini faktanya

Dengan pencantuman NPWP ini maka pengguna jasa akan mendapat notifikasi barang apabila sudah tiba sekaligus dapat melakukan entry PIB dengan menarik data manifes menggunakan referensi NPWP.

Identitas lain yang disertakan dalam pengajuan dokumen jika tidak memiliki NPWP yaitu berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) consignee/shipper WNI, Nomor Paspor consignee/shipper yang bukan WNI, atau identitas lain sesuai ketentuan PER-11/BC/2020.

Kebijakan ini sebelumnya telah tertuang dalam PMK nomor 158/PMK.04/2017 dengan jangka waktu implementasi 36 bulan sampai Desember 2020 dan sesuai PER-11/BC/2020 diperpanjang hingga 1 Agustus 2021.

Kemenkeu mengimbau para pengangkut dapat mematuhi kewajiban tersebut untuk menghindari penolakan atau reject dokumen saat penyampaian ke Bea Cukai.

Sementara untuk pengguna jasa yang mengimpor barang agar mencantumkan NPWP atau identitas resmi lainnya supaya penerapan aturan ini dapat dirasakan manfaatnya.

Bagi pengguna jasa yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center Bea Cukai 1500225 atau melalui live web chat di bit.ly/bravobc.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © 2021