Realisasi bantuan pemerintah triwulan I-2022

Rupiah Selasa pagi menguat 13 poin

IMF peringatkan risiko stagflasi di Asia, pangkas prospek pertumbuhan

Dolar AS menguat ke level tertinggi dua tahun, sementara yuan jatuh

MES Sulsel: Optimalisasi pengelolaan zakat dapat entaskan kemiskinan

Rupiah Senin pagi melemah 130 poin

PPATK sebut telah blokir ribuan transaksi investasi ilegal

Sri Mulyani paparkan kegiatannya di hari kelima di Washington DC

KSP: BLT minyak goreng sudah tersalurkan ke 17,2 juta keluarga

Sepekan, proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi hingga G20 soal Ukraina

PPATK katakan terus pantau transaksi platform investasi ilegal

3 pasar rakyat di Padang mulai sediakan pembayaran digital

Dolar capai tertinggi 2 tahun, ditopang prospek bunga Fed yang agresif

BRI kembali buka program rekrutmen pegawai baru

BI catat aliran modal asing masuk senilai Rp0,45 triliun pekan ini

Pemegang saham setujui Mitratel bagi dividen Rp966,7 miliar

BI: Perang Rusia-Ukraina perkuat kompleksitas G20 jaga pemulihan dunia

Rupiah Jumat pagi melemah 16 poin

Yuan anjlok lagi 498 basis poin menjadi 6,4596 terhadap dolar AS

Yen dan yuan menderita saat Fed akan naikkan suku bunga lebih cepat

Ketua bank sentral Rusia Nabiullina hadapi krisis di masa jabatan baru

Yuan terpangkas lagi 102 basis poin menjadi 6,4098 terhadap dolar AS

Sri Mulyani: KTT ketahanan pangan AS perkuat hadapi krisis

Rupiah Kamis pagi menguat 17 poin

Aksi “walk out” AS hingga Inggris, Sri Mulyani: G20 jaga kerja sama

BI sebut G20 dorong kebijakan moneter terintegrasi

Yuan tergelincir 276 basis poin menjadi 6,3996 terhadap dolar AS

Rupiah Selasa pagi menguat tipis 1 poin

Dolar AS sentuh puncak baru 2 tahun, dipicu prospek kenaikan bunga Fed

CORE sarankan pemerintah tingkatkan proporsi pembiayaan ekspor UMKM

DJBC: Pengajuan dokumen manifes wajib cantumkan NPWP mulai 1 Agustus

Jakarta () – Pengajuan dokumen rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) dan manifes kedatangan sarana pengangkut atau inward manifest oleh pengangkut wajib mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima atau consignee.

Dalam keterangan resmi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Minggu, menyatakan hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan atas transaksi kepabeanan.

Tak hanya itu, perusahaan sarana pengangkut turut diwajibkan mencantumkan NPWP pengirim atau shipper dalam pengajuan manifes keberangkatan sarana pengangkut atau outward manifest.

Kebijakan ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 158/PMK.04/2017 j.o 97/PMK.04/2020 serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen) nomor PER-11/BC/2020.

Kemenkeu menjelaskan maksud diberlakukannya ketentuan ini di nya untuk menghindari penipuan atau penggunaan identitas penerima barang tanpa izin pada inward manifest.

Kemudian juga untuk mewujudkan tertib administrasi perpajakan atas transaksi kepabeanan baik impor maupun ekspor serta sebagai validasi dan bukti rekonsiliasi ke Direktorat Jenderal Pajak untuk outward manifest.

Baca juga: Penggabungan NPWP-NIK untuk kenakan pajak semua penduduk? Ini faktanya

Dengan pencantuman NPWP ini maka pengguna jasa akan mendapat notifikasi barang apabila sudah tiba sekaligus dapat melakukan entry PIB dengan menarik data manifes menggunakan referensi NPWP.

Identitas lain yang disertakan dalam pengajuan dokumen jika tidak memiliki NPWP yaitu berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) consignee/shipper WNI, Nomor Paspor consignee/shipper yang bukan WNI, atau identitas lain sesuai ketentuan PER-11/BC/2020.

Kebijakan ini sebelumnya telah tertuang dalam PMK nomor 158/PMK.04/2017 dengan jangka waktu implementasi 36 bulan sampai Desember 2020 dan sesuai PER-11/BC/2020 diperpanjang hingga 1 Agustus 2021.

Kemenkeu mengimbau para pengangkut dapat mematuhi kewajiban tersebut untuk menghindari penolakan atau reject dokumen saat penyampaian ke Bea Cukai.

Sementara untuk pengguna jasa yang mengimpor barang agar mencantumkan NPWP atau identitas resmi lainnya supaya penerapan aturan ini dapat dirasakan manfaatnya.

Bagi pengguna jasa yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center Bea Cukai 1500225 atau melalui live web chat di bit.ly/bravobc.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © 2021