Brawijaya University develops IoT-based system for melon cultivation

Kementerian PUPR: 1.067 rumah subsidi di Kalsel dapat bantuan PSU 2021

Korean Businesses Distribute Press Releases with NovationWire’s Cryptocurrency Industry Distribution Packages

Kementerian ESDM inisiasi perdagangan karbon untuk kurangi emisi

Peneliti: Pengawasan Fintech perlu seiring edukasi literasi finansial

Taksi swakemudi baru bisa beroperasi massal 10 tahun lagi

Wuling kenalkan Formo S, mobil multiguna harga Rp150,8 juta

Ketua SWI: Masyarakat Bali segera lapor jika diteror pinjol ilegal

Dolar pangkas kerugian, Powell indikasikan pengurangan beli obligasi

Kemarin, pesantren ciptakan wirausaha hingga 22 bank terapkan BIFast

Hingga Oktober 2021, realisasi anggaran PEN baru capai 57,5 persen

Diluncurkan Desember, BI-Fast tetapkan biaya Rp2.500

XanPool Payments Infrastructure Builder Secures US$27M to Consolidate Presence in APAC and Expand Service Offerings

New Carriages for AGT System in Hiroshima Win “GOOD DESIGN AWARD 2021”

Habitat for Humanity’s Terwilliger Center for Innovation in Shelter Leads Transformational Investment to Increase Affordable Housing in India

Space Vikings LLC is Disrupting the $500+ BILLION Beer Industry

AppsFlyer Launches SKAdNetwork Ranking for the New Privacy Era in Latest Performance Index; Xiaomi is Fastest-growing Media Source in Southeast Asia

Kemenparekraf dukung ICAD XI tingkatkan gairah sektor ekraf

Kadin dorong peran swasta capai target penurunan emisi gas rumah kaca

Sandiaga: Potensi game di masa depan luar biasa bagi ekonomi Indonesia

Kipas portabel dan speaker vintage ceriakan interior mobil

Yuan berbalik melemah 142 basis poin menjadi 6,4032 terhadap dolar AS

Rupiah Jumat pagi melemah 25 poin

Legislator harap teknologi gudang beras Bulog ditingkatkan

XanPool, Payments Infrastructure Builder Secured $27 Million USD to Consolidate Its Presence in APAC and Expand Its Service Offerings

Bitcoin kembali cetak rekor, Indodax: Aset kripto sedang “bullish”

Dolar AS “rebound” setelah data pekerjaan dan perumahan membaik

Wamenkeu: Pemanfaatan EBT bukan lagi pilihan

Eco Expo Asia opens on 27 October featuring latest green tech and products

Universities and DENSO Develop Biosensor to Detect SARS-CoV-2 and Accelerate Development for Practical Application

DJP: Program Pengungkapan Sukarela kesempatan WP penuhi kewajiban

Ini bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela WP berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan

Jakarta () – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan kesempatan kepada wajib pajak (WP) untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi melalui Program Pengungkapan Sukarela atau Voluntary Disclosure Program.

Program ini masuk dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memang disusun pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP.

“Ini bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela WP berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor di Jakarta, Jumat.

Pemberian kesempatan kepada WP itu dilakukan melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi (OP) Tahun Pajak 2020.

Kemudian juga pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta Program Pengampunan Pajak atau amnesti pajak.

WP dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang DJP belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud mulai 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022.

Harta bersih yang dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Tarif yang berlaku dalam program ini dibagi menjadi dua kebijakan yaitu kebijakan pertama subjeknya adalah WP OP dan Badan peserta Program Pengampunan Pajak dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat mengikuti program ini.

Tarif PPh Final subjek tersebut adalah 11 persen untuk deklarasi luar negeri (LN), 8 persen untuk aset LN repatriasi dan aset dalam negeri (DN), serta 6 persen untuk aset LN repatriasi dan aset DN yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy.

Kebijakan kedua memiliki subjek WP OP dengan basis aset perolehan sejak 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.

Tarif PPh Final subjek tersebut adalah 18 persen untuk deklarasi LN, 14 persen untuk aset LN repatriasi dan aset DN, serta 12 persen untuk aset LN repatriasi dan aset DN yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy.

Setelah menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta maka WP akan memperoleh surat keterangan yang diterbitkan DJP.

Kemudian setelah WP mendapat surat keterangan maka DJP tidak akan menerbitkan surat ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan mulai Tahun Pajak 2016 sampai dengan Tahun Pajak 2020.

Neil menambahkan, Program Pengungkapan Sukarela turut memberikan kebebasan kepada WP untuk memilih tarif maupun prosedur yang digunakan dalam mengungkapkan harta yang belum dilaporkannya secara sukarela.

 

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © 2021