Kesenjangan di Indonesia menyempit

KPR BRI Virtual Expo sukses catatkan 4.000 pengajuan

Peruri siap arungi 2022 dengan mematangkan transformasi digital

Tito Karnavian apresiasi realisasi APBD Riau nomor 4 nasional

Dolar turun bersama “yields” obligasi AS, namun naik untuk minggu ini

Dirjen Pajak dorong masyarakat manfaatkan pengungkapan harta sukarela

Pertemuan Kelompok Kerja Infrastruktur G20 dorong pemulihan global

UNCTAD: FDI global “rebound” kuat tetapi pemulihan sangat tidak merata

Rupiah Kamis pagi menguat 22 poin

Pelaku fintech nilai pandemi percepat akselerasi digital

BRI dapat penghargaan sebagai Bank Umum Penyalur KUR Terbaik 2021

Prudential dorong peningkatan literasi keuangan untuk anak-anak

Trenggono keluarkan 44 instruksi, tindak lanjuti rekomendasi BPK

Rupiah Rabu pagi melemah 27 poin

Nilai tukar dolar AS naik dipicu lonjakan imbal hasil obligasi

2015-2021, penduduk miskin di Kalteng menurun

Dapat hibah, Baznas Kota Malang akan genjot pemasukan

Tekan inflasi, TPID Kota Cirebon gelar pasar murah selama 3 hari

PIP dorong pemulihan ekonomi melalui promosi usaha ultramikro

Rupiah Senin pagi melemah 24 poin

Pemerintah siapkan Rp451 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

BRI dapat alokasi KUR sebesar Rp260 triliun pada 2022

Bank Dunia memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 5,2 persen

Kemenkeu wajibkan ada KPI untuk penerima PMN

Ditjen Pajak sebut harta yang dilaporkan sukarela capai Rp2,33 triliun

Dua anak usaha BUMN kolaborasi, dorong inklusi keuangan di Indonesia

Bappenas-Pansus RUU IKN kunjungi lokasi penting pembangunan IKN

Rupiah akhir pekan ditutup turun tipis, pasar pesimis pada ekonomi AS

BNI raih anugerah Campus Financial Ecosystem dari Kemendikbudristek

Rupiah Jumat pagi melemah 11 poin

DJP sebut PPh Final dari pengungkapan sukarela capai Rp125,52 miliar

Jakarta () –

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat Pajak Penghasilan (PPh) Final senilai Rp125,52 miliar telah disetorkan melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sampai 9 Januari 2022.

 

Setoran tersebut berasal dari 2.118 Wajib Pajak dengan nilai harta bersih yang diungkapkan mencapai Rp1,04 triliun, sebagaimana dikutip dari laman resmi PPS.

 

Nilai harta bersih tersebut terdiri dari Rp893,05 miliar deklarasi harta dalam negeri, Rp59,29 miliar harta yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara, dan Rp93,81 miliar deklarasi harta di luar negeri.

 

Wajib Pajak Orang Pribadi dapat melaporkan hartanya secara sukarela melalui aplikasi pengungkapan dan pembayaran https://pajak.go.id/pps 24 jam dalam 7 hari sejak tanggal 1 Januari 2022 kemarin. Masyarakat umum juga dapat memantau perkembangan PPS melalui portal ini.

 

“Kita coba memberikan kemudahan dengan saluran penyampaiannya kita lakukan secara online. Bukti menunjukkan dua hari libur saja, tanggal satu kita baru bangun tidur, tahun baruan, ternyata sudah ada yang memanfaatkan,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo, beberapa waktu lalu.

 

Suryo juga mengatakan, untuk Wajib Pajak yang mengalami kesulitan, DJP menyediakan helpdesk PPS yang tersedia di seluruh unit vertikal DJP.

 

Apabila Wajib Pajak kesulitan namun tidak bisa datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, DJP menyediakan saluran-saluran non-tatap muka, yaitu helpdesk online melalui Whatsapp dengan nomor 081156-15008 dan Kring Pajak 1500-008 pada Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB.

 

Tidak hanya itu, semua saluran informasi DJP lainnya yang telah ada selama ini tetap dapat dimanfaatkan, seperti live chat www.pajak.go.id, email melalui informasi@pajak.go.id, dan twitter @kring_pajak.

Baca juga: Pengamat: Program pengungkapan pajak sukarela tambah penerimaan negara

 


Dalam waktu dekat, DJP akan mengirimkan email blast tentang PPS yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak. Email tersebut adalah imbauan DJP yang bertujuan agar WP tidak lupa dan terlewat dengan program PPS ini.

 

Lebih lanjut, mengingat PPS hanya diselenggarakan dalam enam bulan, DJP akan mengingatkan Wajib Pajak secara berkala melalui berbagai saluran, seperti iklan di media massa dan media sosial.

Baca juga: Kemenkeu permudah proses penelitian PPh Final pengalihan hak bagi pengembang
Baca juga: Kemenkeu: Tarif PPh final dorong kegiatan ekonomi

 

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © 2022