Rupiah Selasa pagi menguat 24 poin

Mata uang “safe haven” melemah, tertekan harapan gejala Omicron ringan

IMF serukan kerja sama global atasi pandemi, dukung pemulihan ekonomi

Dolar menguat tipis, ditopang minimnya perkembangan negatif Omicron

Kanwil DJPb Papua: penyaluran dana otsus 2021 terserap 75 persen

SWI minta masyarakat waspadai penawaran aset kripto tak terdaftar

OJK: TPAKD salurkan Kredit Melawan Rentenir senilai Rp1,25 triliun

Kemenko: Presidensi G20 bawa manfaat ekonomi dan strategis

Yen, franc Swiss menguat dipicu kekhawatiran Omicron dan kebijakan Fed

Ada pembebasan denda pajak di Aceh hingga tahun depan

OJK sebut stabilitas jasa keuangan di Jatim terjaga

BNI dan IPB University kolaborasi dorong Campus Financial Ecosystem

Asabri perbarui aplikasi guna optimalkan layanan saat pandemi

Rupiah Kamis pagi melemah 18 poin

Rand Afsel “menggelepar” saat Omicron menakuti investor

OECD sebut inflasi adalah risiko utama terhadap prospek ekonomi global

Dolar pulih dalam menghadapi Omicron, mata uang komoditas tergelincir

Anggota DPR soroti kesiapan rencana terkait penerbitan rupiah digital

Rupiah Selasa pagi menguat 8 poin

Dolar naik, yen dan franc tergelincir saat kekhawatiran Omicron surut

Sri Mulyani: Kenaikan konsumsi & produksi bekal pemulihan 2022

OJK dorong perbankan perkuat manajemen risiko TI

Kemenkop: Realisasi KUR UMKM capai Rp262,95 triliun

Rupiah berpeluang menguat seiring meredanya kekhawatiran Omicron

Menko Airlangga targetkan hasil kerja sama nyata di Presidensi G20

Kemenko Perekonomian: Sinergi pusat-daerah sukseskan Kartu Prakerja

Wagub Riau: Pandemi bukan alasan serapan APBD rendah

Bapenda Kota Malang dorong e-Tax dari pengusaha hotel & restoran

Evaluasi pembangunan, Pemkab Bangka gelar FGD

Luhut ingin ada peningkatan peran Indonesia melalui KTT G20

DPR: RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah guna perkuat fiskal daerah

Jakarta () – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan menilai Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) bertujuan memperkuat fiskal daerah guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"RUU HKPD ini di desain agar ada satu skema fiskal yang adil daerah yang kaya dan juga daerah-daerah yang miskin. Sehingga rumusan kita adalah rumusan yang lebih berkeadilan dan kita harapkan tidak ada disparitas kabupaten-kabupaten kaya dan miskin," kata Fathan dalam rilis di Jakarta, Senin.

Fathan menyebutkan sebagai instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi alat pendanaan dalam penyelenggaraan fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda), dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional melalui implementasi Undang-Undang (UU) 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Namun, lanjut politisi PKB itu, dalam rentang pelaksanaan kedua UU tersebut selama lebih dari satu dasawarsa, telah terjadi dinamika perkembangan keadaan yang cukup signifikan dan sekaligus munculnya berbagai tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, lanjut dia, perlu disusun kebijakan baru yang berorientasi pada peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pencapaian kinerja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dan kolaborasi mendukung target pembangunan nasional, ataupun peningkatan kapasitas perpajakan daerah melalui penyusunan RUU HKPD yang merupakan bentuk pengintegrasian dan penyempurnaan atas UU 33 Tahun 2004 dan UU 28 Tahun 2009.

Nantinya RUU HKPD tersebut, kata dia, mengatur secara komprehensif terkait peningkatan local taxing power, reformulasi transfer ke daerah yang lebih berkeadilan, sekaligus akan memuat pengaturan yang menjembatani sinergi kebijakan fiskal pusat dengan kebijakan fiskal daerah.

Hal tersebut, lanjutnya, diperlukan guna menjaga kesinambungan fiskal dan perekonomian nasional di tengah perekonomian dunia yang penuh ketidakpastian.

Sementara itu Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan dalam RUU HKPD yang sedang dibahas Komisi X DPR RI, harus diatur agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara nasional itu juga bisa rasakan kemanfaatannya oleh pemda.

Pasalnya, menurut politisi Golkar itu, pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat yang relatif sering dibanggakan, tetapi kerap tidak berkorelasi pemerataan pertumbuhan di berbagai daerah.

Anggota Komisi XI DPR Marinus Gea menuturkan ada sebuah formulasi baru dalam RUU HKPD yang diberikan kepada daerah-daerah yang memiliki APBD sangat rendah, sehingga ke depannya seluruh daerah yang terlihat ada ketimpangan akan ada pemerataan.

Politisi PDIP itu memastikan anggaran yang diberikan ke daerah dari pusat tidak akan berkurang, tetapi akan dilakukan pengetatan dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran negara.

Baca juga: Perluasan digitalisasi di daerah dorong inklusi keuangan

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © 2021