Realisasi bantuan pemerintah triwulan I-2022

Rupiah Selasa pagi menguat 13 poin

IMF peringatkan risiko stagflasi di Asia, pangkas prospek pertumbuhan

Dolar AS menguat ke level tertinggi dua tahun, sementara yuan jatuh

MES Sulsel: Optimalisasi pengelolaan zakat dapat entaskan kemiskinan

Rupiah Senin pagi melemah 130 poin

PPATK sebut telah blokir ribuan transaksi investasi ilegal

Sri Mulyani paparkan kegiatannya di hari kelima di Washington DC

KSP: BLT minyak goreng sudah tersalurkan ke 17,2 juta keluarga

Sepekan, proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi hingga G20 soal Ukraina

PPATK katakan terus pantau transaksi platform investasi ilegal

3 pasar rakyat di Padang mulai sediakan pembayaran digital

Dolar capai tertinggi 2 tahun, ditopang prospek bunga Fed yang agresif

BRI kembali buka program rekrutmen pegawai baru

BI catat aliran modal asing masuk senilai Rp0,45 triliun pekan ini

Pemegang saham setujui Mitratel bagi dividen Rp966,7 miliar

BI: Perang Rusia-Ukraina perkuat kompleksitas G20 jaga pemulihan dunia

Rupiah Jumat pagi melemah 16 poin

Yuan anjlok lagi 498 basis poin menjadi 6,4596 terhadap dolar AS

Yen dan yuan menderita saat Fed akan naikkan suku bunga lebih cepat

Ketua bank sentral Rusia Nabiullina hadapi krisis di masa jabatan baru

Yuan terpangkas lagi 102 basis poin menjadi 6,4098 terhadap dolar AS

Sri Mulyani: KTT ketahanan pangan AS perkuat hadapi krisis

Rupiah Kamis pagi menguat 17 poin

Aksi “walk out” AS hingga Inggris, Sri Mulyani: G20 jaga kerja sama

BI sebut G20 dorong kebijakan moneter terintegrasi

Yuan tergelincir 276 basis poin menjadi 6,3996 terhadap dolar AS

Rupiah Selasa pagi menguat tipis 1 poin

Dolar AS sentuh puncak baru 2 tahun, dipicu prospek kenaikan bunga Fed

CORE sarankan pemerintah tingkatkan proporsi pembiayaan ekspor UMKM

Ekonom minta pemerintah perhatikan dua aspek sebelum berutang

Pemerintah sebaiknya menunda belanja yang tidak mendesak termasuk belanja untuk pembangunan infrastruktur

Jakarta () – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah lebih berhati-hati dengan memperhatikan dua aspek sebelum menerbitkan utang terutama pada masa krisis pandemi COVID-19.

"Sebelum menerbitkan utang baru sebaiknya pemerintah lebih berhati-hati dan ada dua hal hati-hatinya," katanya kepada di Jakarta, Sabtu.

Aspek pertama adalah utang memiliki konsekuensi terhadap beban bunga yang meningkat, sementara sekarang 86 persen porsi utang pemerintah dalam bentuk surat utang atau surat berharga yang bunganya lebih tinggi dari pinjaman.

Aspek kedua yang harus diperhatikan adalah tujuan dari penggunaan utang yaitu belanja yang mendesak seperti penanganan pandemi dan perlindungan sosial atau belanja yang dapat ditunda seperti belanja infrastruktur.

Bhima pun menyarankan pemerintah sebaiknya menunda belanja yang tidak mendesak termasuk belanja untuk pembangunan infrastruktur.

"Sebaiknya, utang yang digunakan untuk infrastruktur atau moratorium itu bisa ditunda dulu," ujarnya.

Ia menambahkan salah satu risiko penerbitan utang adalah crowding of effect yang artinya pemerintah melebarkan defisit seperti tahun ini hingga 5,7 persen dengan solusi menerbitkan utang untuk menutup defisit.

Bhima mengingatkan utang tersebut akan menyedot likuiditas dalam negeri dan akan mengganggu jalannya investasi untuk naik lebih tinggi.

"Itu akan menghambat pemulihan di sektor riil dan dunia usaha," tegasnya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © 2021