Yuan hentikan reli, jatuh 101 basis poin jadi 6,3957 per dolar AS

Yen dan euro di bawah tekanan jelang pertemuan bank sentral

Rupiah Kamis pagi melemah 30 poin

El Salvador tambah 25 juta dolar Bitcoin ke kas negara

Kemarin, realisasi investasi hingga setor dana BLBI

Yuan kembali menguat 34 basis poin, menjadi 6,389 per dolar AS

Rupiah Selasa pagi melemah tipis 2 poin

Uang kripto catat arus masuk 10 minggu beruntun dipimpin Bitcoin

Sri Mulyani idolakan kedua orang tua sejak dahulu

Sri Mulyani sebut pembiayaan investasi melonjak 175,8 persen

Peneliti ingatkan pentingnya penguatan perlindungan nasabah tekfin

BI Papua sebut PON tingkatkan PDRB lebih dari Rp950 miliar

Dukungan Materazzi bantu BNI dan PBSI juarai Piala Thomas 2020

Lira anjlok ke rekor terendah setelah Erdogan usir 10 dubes barat

Bank BTN dorong pembangunan ekonomi berkelanjutan

Menanti hasil perang terhadap pinjol ilegal melalui upaya literasi

Erick Thohir apresiasi BRI dampingi UMKM jalani transformasi digital

Peneliti: Pengawasan Fintech perlu seiring edukasi literasi finansial

Dolar pangkas kerugian, Powell indikasikan pengurangan beli obligasi

Kemarin, pesantren ciptakan wirausaha hingga 22 bank terapkan BIFast

Hingga Oktober 2021, realisasi anggaran PEN baru capai 57,5 persen

Diluncurkan Desember, BI-Fast tetapkan biaya Rp2.500

Yuan berbalik melemah 142 basis poin menjadi 6,4032 terhadap dolar AS

Rupiah Jumat pagi melemah 25 poin

Bitcoin kembali cetak rekor, Indodax: Aset kripto sedang “bullish”

Dolar AS “rebound” setelah data pekerjaan dan perumahan membaik

Wamenkeu: Pemanfaatan EBT bukan lagi pilihan

UU HPP untuk rakyat

WamenBUMN harap Holding UMi percepat literasi keuangan masyarakat desa

Yuan melonjak 238 basis poin, jadi 6,4069 terhadap dolar AS

Ekonom: Pajak orang kaya berpotensi dongkrak penerimaan negara

pemerintah memang perlu melangkah lebih maju untuk aspek pemerataan dan keadilan. Ini sudah diterapkan di banyak negara

Jakarta () – Ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky berpendapat pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 35 persen kepada masyarakat berpendapatan di atas Rp5 miliar per tahun berpotensi mendongkrak penerimaan negara secara signifikan.

"Ini adalah kelompok masyarakat yang cenderung menempatkan uangnya di luar negeri dan konsumsinya lebih sedikit dari pendapatan. Jadi mereka ini yang memang harus terus dikejar pemerintah untuk membayar pajak," kata Riefky kepada di Jakarta, Senin.

Dengan demikian, pajak dari golongan tersebut nantinya akan memperbaiki postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memperlebar ruang fiskal.

Pengenaan tarif PPh sebesar 35 persen kepada masyarakat berpendapatan di atas Rp5 miliar per tahun menjadikan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Orang pribadi (OP) bertambah menjadi lima.

Riefky mengapresiasi langkah pemerintah yang berani menambah lapisan PKP tersebut mengingat selama ini masyarakat yang memiliki pendapatan Rp500 juta per tahun dengan Rp20 miliar per tahun dikenakan tarif pajak yang sama, yakni 30 persen.

"Sebelumnya ini cenderung bias, sehingga pemerintah memang perlu melangkah lebih maju untuk aspek pemerataan dan keadilan. Ini sudah diterapkan di banyak negara," ujarnya.

Baca juga: Pengamat: tarif pajak baru belum tentu efektif sasar orang kaya

Ia pun berharap pemerintah bisa mengimplementasikan dengan optimal rencana tarif PPh kepada orang kaya yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tersebut, agar tidak berpotensi menurunkan kepercayaan dari masyarakat.

"Ini memang langkah yang tidak mudah, namun diharapkan tidak sampai pembuatan aturan dan regulasinya saja, tetapi penerapannya," tutup Riefky.

Baca juga: Sri Mulyani incar pajak orang kaya Rp498 triliun, naik 19 persen

Baca juga: Akademisi UGM sarankan pemerintah kaji ulang struktur pajak

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © 2021