UpBots Launches Version 2.0 of its Crypto Trading Platform

Toyota pangkas produksi karena kekurangan suku cadang

Ombudsman: Baru lima daerah di NTT penuhi syarat uji kir kendaraan

Penjualan naik, Kemenperin dorong industri alat berat pacu produksi

Anggota DPR: Siapkan langkah antisipasi terkait potensi krisis energi

Peragaan busana batik Nusantara di Shanghai

Sentimen risiko “rebound”, dolar akhiri kenaikan lima minggu beruntun

Sri Mulyani tekankan transisi hijau dalam tangani perubahan iklim

UpBots Launches Version 2 of Its Crypto Trading Platform

Danabijak resmi kantongi izin OJK

BI perkirakan terjadi inflasi 0,08 persen pada Oktober 2021

StrongNode Partners with Blockpass for KYC Provision

BSI dorong kemitraan UMKM permudah akses pembiayaan

Toyota: Production Plans in November 2021, as of October 15

Teknologi injeksi uap tingkatkan produksi minyak di Lapangan Duri

BPS: Mobilitas penduduk di tempat belanja alami pemulihan

Dolar bersiap hentikan kenaikan 5 minggu, yen sentuh terendah 3 tahun

Mitsubishi Motors Reveals the Design of the All-New Outlander PHEV Model

IEA sebut krisis energi dapat mengancam pemulihan ekonomi global

Erick Thohir: Merger Pelindo realisasikan harapan besar Presiden

Menteri ESDM nilai Blok Rokan masih potensial produksi migas

Driving the Digital Economy – The 2021 Global Digital Trade Conference and Wuhan (Hankoubei) Commodities Fair thematic event “Digital Trade and Technology” held in Wuhan, Hubei

Loh Boon Chye, CEO of SGX: Strengthen market connectivity and capital flows, and support China’s internationalisation

Indonesia Develops Blue Economy to Boost National Manufacturing Industry Growth

AOTS, NTT DOCOMO and Mobile Innovation to Conduct Trial of 5G-Enabled Remote Technical Training

Topelia Australia launches US$25M Series A call for COVID-19 ATT Ziverdox

Spikes Asia Awards 2022 Announces the Integration of the Tangrams Awards and Launch of the Strategy & Effectiveness Spike

All-New Lexus LX Premieres as the 2nd Model of Lexus Next Generation Following NX

Minyak naik di Asia, harga gas tinggi dapat picu peralihan ke minyak

Menteri PUPR tekankan pentingnya hunian inklusif bagi semua masyarakat

Ekonom sebut lima kunci kendalikan utang pemerintah

Mitigasi utang biar tidak bertambah adalah pertama, melakukan negosiasi utang dengan segera

Jakarta () – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebutkan setidaknya ada lima kunci dalam rangka memitigasi dan mengendalikan utang pemerintah, yang sedang naik signifikan dan menimbulkan kekhawatiran.

"Mitigasi utang biar tidak bertambah adalah pertama, melakukan negosiasi utang dengan segera," katanya kepada di Jakarta, Sabtu.

Bhima menyatakan negosiasi bisa diberikan kepada negara untuk melakukan penangguhan pembayaran utang terlebih lagi dalam konteks bencana pandemi COVID-19.

Ia menuturkan jika Indonesia memiliki beban utang yang berat dengan bunga Rp373 triliun per tahun, maka dapat meminta keringanan kepada kreditur agar pembayaran bunga utangnya ditunda hingga 2022 atau 2023.

Kedua, mengenai penerimaan pajak, yang berarti rasio pajaknya harus dinaikkan salah satunya berupa peningkatan kepatuhan pajak.

Ketiga adalah mengenai insentif pajak, menurut Bhima, sebaiknya dihentikan khususnya pada sektor-sektor yang telah diberi stimulus, namun belum efektif.

Keempat yaitu mempersempit ruang perilaku koruptif dalam penegakan aturan perpajakan karena hal ini dapat merugikan penerimaan pajak.

"Itu juga merugikan penerimaan pajak yang ujungnya beban penambahan utang dengan kewajiban pembayaran utangnya menjadi semakin berat," tegasnya.

Terakhir yakni pemerintah dapat melakukan penghematan secara lebih ketat terhadap belanja-belanja yang bersifat birokratis seperti belanja pegawai dan belanja barang.

"Belanja yang tidak urgent seperti perjalanan dinas bisa dipangkas karena ruang fiskal itu juga harus dijaga agar masih tetap bisa melakukan belanja-belanja lain yang lebih urgent," ujarnya.

Bhima menjelaskan permasalahan dalam pengelolaan utang selama ini bukan mengenai penambahan jumlahnya melainkan terkait produktivitas dari utang itu untuk menghasilkan valuta asing (valas) yang lebih besar.

"Apalagi, utangnya diterbitkan dalam bentuk utang luar negeri maka utang luar negeri harus dibayar dengan dolar dengan valas," katanya.

Oleh sebab itu, ia mengatakan seharusnya pemerintah lebih bisa mendorong sektor-sektor penghasil valas seperti ekspor dan devisa dari tenaga kerja.

"Itu yang seharusnya didorong sekarang. Jadi, selama ini, itu yang menjadi masalah," ujarnya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © 2021