Ujicoba pembukaan kawasan wisata makam Presiden Soekarno di Blitar

Pemerintah ajak masyarakat kelola sampah lewat film

Pemerintah tender offer delapan seri Global Bonds

Rupiah Selasa pagi melemah 10 poin

KKP: Kearifan lokal pondasi jaga kekayaan sumber daya laut nasional

Coinbase batalkan rencana program pinjaman kripto

Kemarin, Erick Thohir terkesan dengan santri sampai kartu kredit UMKM

Mata uang kripto catat aliran masuk selama 5 minggu berturut-turut

GM – LG lanjutkan produksi modul baterai Bolt EV

Dolar menguat, yuan jatuh di tengah kekhawatiran pengembang Evergrande

SMEStreet Global Women Leadership Awards and International Forum for Economic Empowerment Through Women Entrepreneurship to be Organized

Ecopark launches world’s greenest residential complex

Resiliency and optimism shine through in Vietnam across the video industry

Honda: Toni Bou Wins 15th Consecutive FIM Trial World Championship Title

Dates Announced for ASEAN Ceramics as Messe Munchen & Asian Exhibition Services Collaborate to Stage the Shows from 2022

ST Telemedia Global Data Centres, Equinix, Oracle, Digital Realty and Cohesity to lead Datacentre and Cloud Summit 2021

Hydrogen-powered Engine Corolla Takes on the Challenge of Transporting Imported Hydrogen at Super Taikyu Series 2021 Suzuka S-tai

TVS Motor Company terjun ke bisnis e-mobility personal dengan saham mayoritas di merek e-bike Eropa EGO Movement

BRI lakukan right issue untuk kembangkan ekosistem Ultra Mikro

Rupiah Senin pagi melemah 35 poin

Dolar AS merayap naik di Asia, jelang pertemuan beberapa bank sentral

Bluebik (SET: BBIK) debuts September 16 trading on SET

Pemkot Bekasi evaluasi kontrak kerja sama TPST Bantargebang

Bank BJB nilai transformasi digital bantu kinerja saat pandemi

Kemarin, penanganan PMI di Kepri sampai Menhub cek prosedur kesehatan

Kenali sebab getaran mesin mobil saat AC dihidupkan

Hyundai manfaatkan robot Spot awasi keselamatan kerja pabrik

SpaceX mendarat hingga Piaggio segarkan Aprilia SR 160

Surplus neraca perdagangan jadi motor penggerak ekonomi

KKP komitmen wujudkan 1.000 wirausahawan sektor perikanan 2024

Indef: RUU KUP mesti sejalan dengan penerapan UU Cipta Kerja

Kalau tidak hati-hati, kalau tidak harmonis, akan ada trade off, karena yang satu arahnya pembenahan sistem perpajakan dan saya yakin termasuk peningkatan penerimaan perpajakan….

Jakarta () –
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyarankan pelaksanaan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) sejalan dengan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja.

"Kalau tidak hati-hati, kalau tidak harmonis, akan ada trade off, karena yang satu arahnya pembenahan sistem perpajakan dan saya yakin termasuk peningkatan penerimaan perpajakan, sementara yang satu lagi mempermudah dan mempercepat masuknya investasi," kata Eko dalam “Sarasehan Virtual 100 Ekonom” yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, apabila tidak diterapkan secara hati-hati, RUU KUP bisa membuat pelaku usaha merasa terbebani dengan perpajakan dan enggan berinvestasi di Indonesia. Karena itu, pajak-pajak yang kurang diterima masyarakat, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok, layanan pendidikan, dan layanan kesehatan sebaiknya tidak diberlakukan.

"Salah satu usulan yang mungkin juga bisa dibahas oleh pemerintah adalah bagaimana PPN diterapkan pada produk-produk yang tidak mendukung pada upaya masyarakat menjadi lebih sehat, " kata Eko.

Sebelumnya diterangkan bahwa layanan kesehatan dikenai PPN agar dana yang terkumpul dapat digunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjangkau lebih banyak orang. Sementara itu, Eko memandang PPN lebih tepat dikenakan pada produk-produk yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat sehingga  klaim kepada BPJS Kesehatan bisa ditekan.

"Kalau kita lihat BPJS kesehatan kemarin klaimnya sampai Rp95 triliun, itu kalau kita pilah-pilah beberapa penyakit disebabkan konsumsi masyarakat yang kurang sehat," imbuhnya.

Baca juga: Kepala BKF: Reformasi perpajakan dilakukan untuk perbaiki 'tax ratio'

Di samping itu, agar sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah bisa memberikan insentif kepada industri yang menciptakan nilai tambah berorientasi ekspor. Selain untuk menambah cadangan devisa, industri berorientasi ekspor mesti didorong karena pasar negara tujuan ekspor pulih lebih cepat dibandingkan pasar dalam negeri.

"Kita harus tahu pemulihan di negara maju mitra dagang kita jauh lebih cepat dari Indonesia saat ini. Jadi kalau kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus juga menciptakan nilai tambah untuk devisa dan untuk masyarakat, ya salah satunya dengan memberi insentif ke industri berorientasi ekspor," ucapnya.

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © 2021