Realisasi bantuan pemerintah triwulan I-2022

Rupiah Selasa pagi menguat 13 poin

IMF peringatkan risiko stagflasi di Asia, pangkas prospek pertumbuhan

Dolar AS menguat ke level tertinggi dua tahun, sementara yuan jatuh

MES Sulsel: Optimalisasi pengelolaan zakat dapat entaskan kemiskinan

Rupiah Senin pagi melemah 130 poin

PPATK sebut telah blokir ribuan transaksi investasi ilegal

Sri Mulyani paparkan kegiatannya di hari kelima di Washington DC

KSP: BLT minyak goreng sudah tersalurkan ke 17,2 juta keluarga

Sepekan, proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi hingga G20 soal Ukraina

PPATK katakan terus pantau transaksi platform investasi ilegal

3 pasar rakyat di Padang mulai sediakan pembayaran digital

Dolar capai tertinggi 2 tahun, ditopang prospek bunga Fed yang agresif

BRI kembali buka program rekrutmen pegawai baru

BI catat aliran modal asing masuk senilai Rp0,45 triliun pekan ini

Pemegang saham setujui Mitratel bagi dividen Rp966,7 miliar

BI: Perang Rusia-Ukraina perkuat kompleksitas G20 jaga pemulihan dunia

Rupiah Jumat pagi melemah 16 poin

Yuan anjlok lagi 498 basis poin menjadi 6,4596 terhadap dolar AS

Yen dan yuan menderita saat Fed akan naikkan suku bunga lebih cepat

Ketua bank sentral Rusia Nabiullina hadapi krisis di masa jabatan baru

Yuan terpangkas lagi 102 basis poin menjadi 6,4098 terhadap dolar AS

Sri Mulyani: KTT ketahanan pangan AS perkuat hadapi krisis

Rupiah Kamis pagi menguat 17 poin

Aksi “walk out” AS hingga Inggris, Sri Mulyani: G20 jaga kerja sama

BI sebut G20 dorong kebijakan moneter terintegrasi

Yuan tergelincir 276 basis poin menjadi 6,3996 terhadap dolar AS

Rupiah Selasa pagi menguat tipis 1 poin

Dolar AS sentuh puncak baru 2 tahun, dipicu prospek kenaikan bunga Fed

CORE sarankan pemerintah tingkatkan proporsi pembiayaan ekspor UMKM

INDEF sebut aset kripto sebagai alternatif investasi potensial

Dengan semakin maraknya penggunaan kripto, supply dan demand-nya semakin meningkat sehingga harganya semakin naik

Jakarta () – Institute for Development of Economics dan Finance (INDEF) menyebut aset kripto dapat menjadi alternatif investasi yang potensial.

"Dengan adanya diversifikasi produk investasi, aset kripto mampu menjadi alternatif investasi yang potensial karena pangsa pasarnya baru delapan persen," kata
Peneliti Center of Innovation and Digital Economy INDEF, Nur Komaria saat diskusi daring, Kamis.

INDEF meyakini aset kripto memiliki potensi untuk berkembang lebih besar lagi. Berdasarkan data Fintech News Singapore pada 2020, market share kripto menempati
urutan ketiga terbesar setelah peer-to-peer landing dengan 50 persen dan diikuti payment dengan 23 persen.

Selain itu, aset kripto mampu melakukan transaksi dengan cepat, transparan, dan efisien tanpa ada batasan ruang serta bisa diakses di seluruh dunia.

"Dengan semakin maraknya penggunaan kripto, supply dan demand-nya semakin meningkat sehingga harganya semakin naik," ujar Nur Komaria.

INDEF juga menilai aset kripto bisa menjadi alat transaksi yang sah terutama untuk beberapa platform digital seperti e-commerce dan fintech dan membantu UMKM.

Kendati aset kripto memiliki beberapa peluang, INDEF juga menyoroti sejumlah ancaman yang bisa ditimbulkan dari instrumen invetasi yang tengah diminati para investor tersebut. Seperti regulasi keamanan data yang belum komprehensif dan potensi scamming dan phising.

"Kemudian fluktuasi harga yang sangat volatile jadi sangat bergantung pada supply dan demand. Kemudian risiko dari harga kripto yang bisa tinggi sekali dan rendah sekali," jelasnya.

Karenanya INDEF merekomendasikan agar pemerintah mempercepat pembentukan bursa kripto yang akan menjadikan legalitas uang kripto untuk diperdagangkan. Termasuk membuat peraturan dari sisi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun di Indonesia aset kripto hanya diizinkan sebagai instrumen invetasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahunn 2019.

Bank Indonesia melarang aset kripto sebagai alat tukar resmi karena sesuai Pasal 23 B UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat 1 serta Pasal 21 ayat 1 UU Mata Uang, Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah.

 

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © 2021