Ujicoba pembukaan kawasan wisata makam Presiden Soekarno di Blitar

Pemerintah ajak masyarakat kelola sampah lewat film

Pemerintah tender offer delapan seri Global Bonds

Rupiah Selasa pagi melemah 10 poin

KKP: Kearifan lokal pondasi jaga kekayaan sumber daya laut nasional

Coinbase batalkan rencana program pinjaman kripto

Kemarin, Erick Thohir terkesan dengan santri sampai kartu kredit UMKM

Mata uang kripto catat aliran masuk selama 5 minggu berturut-turut

GM – LG lanjutkan produksi modul baterai Bolt EV

Dolar menguat, yuan jatuh di tengah kekhawatiran pengembang Evergrande

SMEStreet Global Women Leadership Awards and International Forum for Economic Empowerment Through Women Entrepreneurship to be Organized

Ecopark launches world’s greenest residential complex

Resiliency and optimism shine through in Vietnam across the video industry

Honda: Toni Bou Wins 15th Consecutive FIM Trial World Championship Title

Dates Announced for ASEAN Ceramics as Messe Munchen & Asian Exhibition Services Collaborate to Stage the Shows from 2022

ST Telemedia Global Data Centres, Equinix, Oracle, Digital Realty and Cohesity to lead Datacentre and Cloud Summit 2021

Hydrogen-powered Engine Corolla Takes on the Challenge of Transporting Imported Hydrogen at Super Taikyu Series 2021 Suzuka S-tai

TVS Motor Company terjun ke bisnis e-mobility personal dengan saham mayoritas di merek e-bike Eropa EGO Movement

BRI lakukan right issue untuk kembangkan ekosistem Ultra Mikro

Rupiah Senin pagi melemah 35 poin

Dolar AS merayap naik di Asia, jelang pertemuan beberapa bank sentral

Bluebik (SET: BBIK) debuts September 16 trading on SET

Pemkot Bekasi evaluasi kontrak kerja sama TPST Bantargebang

Bank BJB nilai transformasi digital bantu kinerja saat pandemi

Kemarin, penanganan PMI di Kepri sampai Menhub cek prosedur kesehatan

Kenali sebab getaran mesin mobil saat AC dihidupkan

Hyundai manfaatkan robot Spot awasi keselamatan kerja pabrik

SpaceX mendarat hingga Piaggio segarkan Aprilia SR 160

Surplus neraca perdagangan jadi motor penggerak ekonomi

KKP komitmen wujudkan 1.000 wirausahawan sektor perikanan 2024

Kemenkeu paparkan sistem pengawasan anggaran vaksinasi

adi saya kira kita cukup percaya dengan sistem kita. Dan kalaupun ada pelanggaran akan ditangani…

Jakarta () – Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Purwanto mengatakan pengawasan anggaran vaksinasi telah dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban, dengan melibatkan Badan Perencanaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam prosesnya. 

"Jadi untuk harga vaksin misalnya, usul dari Kemenkes diverifikasi dulu, di-review dulu oleh BPKP. Kemudian setelah selesai baru diajukan ke Kemenkes oleh Kemenkeu. Soal jumlahnya berapa yang akan dibeli, disampaikan dalam rapat Komite PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," kata Purwanto dalam webinar Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta, Selasa.

Kemudian dalam rapat Komite PEN, pemerintah membuat notulensi agar diketahui dengan pasti jumlah vaksin yang dibutuhkan, serta berapa banyak yang dapat dibawa masuk ataupun diproduksi dalam.negeri.

"Harga berapa juga dibuka di situ dan diverifikasi oleh BPKP. Kemudian diusulkan ke Kemenkeu dan dianggarkan,” ucapnya.

Dalam pelaksanaan pengadaan vaksin, pembayaran uang muka vaksin akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Proses pengiriman vaksin serta pelunasannya juga tidak akan lepas dari pengawasan.

Begitu pula saat vaksin sudah sampai di lapangan, saat vaksin hendak disuntikkan, menurut Purwanto, pemerintah masih terus melakukan pengawasan. Ia menjamin dokter di puskesmas tidak akan bisa membawa vaksin keluar dari puskesmas untuk melakukan penyuntikan sendiri.

"Karena sudah ada aplikasinya yang hanya ada di puskesmas, tidak bisa dibawa ke tempat lain. Dan ini terdata semua," ujarnya

Distribusi vaksin dari mulai keluar gudang produksi atau penyimpanan terus terdata hingga puskesmas-puskesmas di tiap kota dan kabupaten. Begitu Pula berapa jumlah vaksin yang telah disuntikkan maupun yang belum, akan diketahui oleh pemerintah.

“Jadi saya kira kita cukup percaya dengan sistem kita. Dan kalaupun ada pelanggaran akan ditangani, lihat saja pelanggaran terkait bansos tahun lalu,” ujar Purwanto. 

Baca juga: Menkeu: Anggaran program vaksinasi COVID-19 capai Rp130,03 triliun

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © 2021