Yuan hentikan reli, jatuh 101 basis poin jadi 6,3957 per dolar AS

Yen dan euro di bawah tekanan jelang pertemuan bank sentral

Rupiah Kamis pagi melemah 30 poin

El Salvador tambah 25 juta dolar Bitcoin ke kas negara

Kemarin, realisasi investasi hingga setor dana BLBI

Yuan kembali menguat 34 basis poin, menjadi 6,389 per dolar AS

Rupiah Selasa pagi melemah tipis 2 poin

Uang kripto catat arus masuk 10 minggu beruntun dipimpin Bitcoin

Sri Mulyani idolakan kedua orang tua sejak dahulu

Sri Mulyani sebut pembiayaan investasi melonjak 175,8 persen

Peneliti ingatkan pentingnya penguatan perlindungan nasabah tekfin

BI Papua sebut PON tingkatkan PDRB lebih dari Rp950 miliar

Dukungan Materazzi bantu BNI dan PBSI juarai Piala Thomas 2020

Lira anjlok ke rekor terendah setelah Erdogan usir 10 dubes barat

Bank BTN dorong pembangunan ekonomi berkelanjutan

Menanti hasil perang terhadap pinjol ilegal melalui upaya literasi

Erick Thohir apresiasi BRI dampingi UMKM jalani transformasi digital

Peneliti: Pengawasan Fintech perlu seiring edukasi literasi finansial

Dolar pangkas kerugian, Powell indikasikan pengurangan beli obligasi

Kemarin, pesantren ciptakan wirausaha hingga 22 bank terapkan BIFast

Hingga Oktober 2021, realisasi anggaran PEN baru capai 57,5 persen

Diluncurkan Desember, BI-Fast tetapkan biaya Rp2.500

Yuan berbalik melemah 142 basis poin menjadi 6,4032 terhadap dolar AS

Rupiah Jumat pagi melemah 25 poin

Bitcoin kembali cetak rekor, Indodax: Aset kripto sedang “bullish”

Dolar AS “rebound” setelah data pekerjaan dan perumahan membaik

Wamenkeu: Pemanfaatan EBT bukan lagi pilihan

UU HPP untuk rakyat

WamenBUMN harap Holding UMi percepat literasi keuangan masyarakat desa

Yuan melonjak 238 basis poin, jadi 6,4069 terhadap dolar AS

Kemenkeu: Perubahan lapisan tarif PPh lindungi kelas menengah ke bawah

Jadi yang berpenghasilan kecil dilindungi, yang berpenghasilan tinggi dituntut kontribusi yang lebih tinggi

Jakarta () – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan perubahan lapisan tarif penghasilan orang pribadi yang kena pajak melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bertujuan untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah.

“Perubahan lapisan PPh Orang Pribadi ini jelas-jelas justru melindungi masyarakat menengah ke bawah,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor di Jakarta, Jumat.

Sebelum adanya UU HPP, tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi diatur menjadi empat lapis yaitu untuk penghasilan sampai Rp50 juta per tahun dikenakan tarif 5 persen dan di atas Rp50 juta sampai Rp250 juta per tahun dikenakan tarif 15 persen.

Kemudian penghasilan di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta per tahun dikenakan tarif 25 persen dan penghasilan di atas Rp500 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 30 persen.

Sementara melalui UU HPP, lapisan ini diperlebar yaitu untuk penghasilan Rp1 sampai Rp60 juta per tahun dikenakan tarif 5 persen, di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta per tahun dikenakan tarif 15 persen, dan di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta dikenakan tarif 25 persen.

Selanjutnya, penghasilan di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 30 persen dan penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 35 persen.

“Lapisan terbawah yang sebelumnya hanya mencapai Rp50 juta sekarang dinaikkan menjadi Rp60 juta dengan tarif tetap 5 persen,” ujar Neil.

Sebagai contoh, seseorang memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp60 juta dalam setahun dan berdasarkan UU PPh yang saat ini berlaku maka penghasilan orang tersebut dikenai dua lapisan tarif yaitu 5 persen dan 15 persen.

Beban pajak yang ditanggung per tahun oleh orang tersebut adalah sebesar Rp4 juta dengan perhitungan 5 persen dikali Rp50 juta sama dengan Rp2,5 juta dan 15 persen dikali Rp10 juta sama dengan Rp1,5 juta.

Dengan UU HPP ini, orang tersebut diuntungkan karena hanya akan masuk ke lapisan satu dengan tarif 5 persen yang artinya beban pajak yang ditanggung sebesar Rp3 juta dengan perhitungan 5 persen dikali Rp60 juta sama dengan Rp3 juta.

“Keberpihakan kebijakan ini juga nyata-nyata terlihat dari pelebaran bracket menjadi lima lapisan,” katanya.

Neil menuturkan, tarif tertinggi untuk orang pribadi dengan UU sebelumnya adalah 30 persen sedangkan melalui UU HPP maka tarif tertinggi ditetapkan sebesar 35 persen untuk Penghasilan Kena Pajak di atas Rp5 miliar per tahun.

“Jadi yang berpenghasilan kecil dilindungi, yang berpenghasilan tinggi dituntut kontribusi yang lebih tinggi,” katanya.

Ia menegaskan hal ini sesuai dengan prinsip ability to pay alias gotong royong yakni yang berkemampuan tinggi dituntut bayar lebih besar.

“Jelas kebijakan ini berpihak pada masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujarnya.

 

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © 2021