Ujicoba pembukaan kawasan wisata makam Presiden Soekarno di Blitar

Pemerintah ajak masyarakat kelola sampah lewat film

Pemerintah tender offer delapan seri Global Bonds

Rupiah Selasa pagi melemah 10 poin

KKP: Kearifan lokal pondasi jaga kekayaan sumber daya laut nasional

Coinbase batalkan rencana program pinjaman kripto

Kemarin, Erick Thohir terkesan dengan santri sampai kartu kredit UMKM

Mata uang kripto catat aliran masuk selama 5 minggu berturut-turut

GM – LG lanjutkan produksi modul baterai Bolt EV

Dolar menguat, yuan jatuh di tengah kekhawatiran pengembang Evergrande

SMEStreet Global Women Leadership Awards and International Forum for Economic Empowerment Through Women Entrepreneurship to be Organized

Ecopark launches world’s greenest residential complex

Resiliency and optimism shine through in Vietnam across the video industry

Honda: Toni Bou Wins 15th Consecutive FIM Trial World Championship Title

Dates Announced for ASEAN Ceramics as Messe Munchen & Asian Exhibition Services Collaborate to Stage the Shows from 2022

ST Telemedia Global Data Centres, Equinix, Oracle, Digital Realty and Cohesity to lead Datacentre and Cloud Summit 2021

Hydrogen-powered Engine Corolla Takes on the Challenge of Transporting Imported Hydrogen at Super Taikyu Series 2021 Suzuka S-tai

TVS Motor Company terjun ke bisnis e-mobility personal dengan saham mayoritas di merek e-bike Eropa EGO Movement

BRI lakukan right issue untuk kembangkan ekosistem Ultra Mikro

Rupiah Senin pagi melemah 35 poin

Dolar AS merayap naik di Asia, jelang pertemuan beberapa bank sentral

Bluebik (SET: BBIK) debuts September 16 trading on SET

Pemkot Bekasi evaluasi kontrak kerja sama TPST Bantargebang

Bank BJB nilai transformasi digital bantu kinerja saat pandemi

Kemarin, penanganan PMI di Kepri sampai Menhub cek prosedur kesehatan

Kenali sebab getaran mesin mobil saat AC dihidupkan

Hyundai manfaatkan robot Spot awasi keselamatan kerja pabrik

SpaceX mendarat hingga Piaggio segarkan Aprilia SR 160

Surplus neraca perdagangan jadi motor penggerak ekonomi

KKP komitmen wujudkan 1.000 wirausahawan sektor perikanan 2024

Kemenkeu samakan dokumen tertentu dengan faktur pajak

WP tidak perlu membuat faktur pajak tersendiri melalui adanya penambahan beberapa jenis dokumen tertentu

Jakarta () – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatur ulang jenis dokumen tertentu yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak sebagai upaya untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak (WP).

“WP tidak perlu membuat faktur pajak tersendiri melalui adanya penambahan beberapa jenis dokumen tertentu yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor di Jakarta, Minggu.

Pengaturan kembali tersebut di nya meliputi perubahan klausul untuk Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan kewajiban mencantumkan identitas pemilik barang.

Kemudian juga penambahan dokumen bukti penerimaan pembayaran atau struk yang dibuat oleh penyelenggara distribusi atas penjualan pulsa atau penerimaan komisi atau fee terkait dengan distribusi token atau voucher.

Pengaturan tersendiri bagi surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai, atau pajak atas barang kiriman karena perbedaan mekanisme dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara umum.

Penambahan dokumen berupa bukti pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Berikutnya, penambahan dokumen berupa surat ketetapan pajak untuk menagih pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP, dan impor BKP.

Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang dilampiri dengan seluruh Surat Setoran Pajak (SSP) atas pelunasan jumlah PPN yang masih harus dibayar.

Penambahan dokumen berupa Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK) yang mencantumkan identitas pemilik barang untuk impor BKP ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Penambahan dokumen berupa SSP atas pelunasan PPN terkait penyerahan BKP atau JKP oleh pelaku usaha di KEK kepada pembeli atau penerima jasa di tempat lain dalam daerah pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN.

Baca juga: Kemenkeu sebut lima jenis kegiatan dapat fasilitas pajak penghasilan

Baca juga: Sri Mulyani proyeksikan pendapatan negara 2021 capai Rp1.760,7 triliun

Penambahan dokumen berupa SSP atas pelunasan PPN terkait pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan BKP oleh pelaku usaha di KEK kepada pembeli atau penerima jasa di tempat lain dalam daerah pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN.

Selanjutnya, penyesuaian ketentuan bagi dokumen berupa SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran atau penyerahan BKP atau JKP dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.

Penambahan dokumen pengeluaran barang dari kawasan berikat yang merupakan penyerahan BKP atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Terakhir yaitu penambahan dokumen berupa SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran BKP milik subjek pajak luar negeri dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.

Neilmaldrin mengatakan dengan adanya aturan ini diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan administrasi serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ketentuan lebih lanjut terkait dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dapat dilihat di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021 yang berlaku sejak 1 Agustus 2021. Peraturan ini juga dapat diakses melalui laman www.pajak.go.id.

Baca juga: INDEF : Penerimaan pajak loyo jauh sebelum pandemi

Baca juga: DPR ingin sektor perpajakan lebih inovatif genjot pendapatan

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © 2021