Rupiah berpeluang menguat seiring meredanya kekhawatiran Omicron

Menko Airlangga targetkan hasil kerja sama nyata di Presidensi G20

Kemenko Perekonomian: Sinergi pusat-daerah sukseskan Kartu Prakerja

Wagub Riau: Pandemi bukan alasan serapan APBD rendah

Bapenda Kota Malang dorong e-Tax dari pengusaha hotel & restoran

Evaluasi pembangunan, Pemkab Bangka gelar FGD

Luhut ingin ada peningkatan peran Indonesia melalui KTT G20

Kemarin, restorasi mangrove KTT G20 Bali hingga PLN raih modal

Bank Mandiri Taspen gandeng UGM beri fasilitas kredit untuk dosen

Yen dan franc Swiss menguat karena varian COVID kurangi selera risiko

OJK sebut penguatan struktur dan daya saing jadi tantangan perbankan

Harga aset kripto disebut ikut terdongkrak “hype” Metaverse

Bank sentral Turki dan bank-bank bahas suku bunga setelah lira jatuh

Fed akan memulai rencana tapering lebih cepat mulai Januari

BI: Pertumbuhan ekonomi Sumut pada 2022 bisa ikuti target nasional

Bappenas luncurkan kerangka pembangunan ekonomi biru

Yuan berbalik melemah 77 basis poin menjadi 6,398 terhadap dolar AS

Rupiah Kamis pagi melemah 4 poin

Dolar kian perkasa, Fed yang “hawkish” menonjol di antara bank sentral

Bank sentral Korsel naikkan suku bunga dan angkat prospek inflasi

Menko: Presidensi G20 RI gunakan mobil listrik dorong perubahan iklim

Rupiah Rabu pagi melemah 19 poin

Serapan anggaran Pemkot Baubau capai 60 persen

Dolar stabil, euro pulih karena data yang lebih baik dari perkiraan

Bappenas: Kebutuhan pendanaan mencapai SDGs sebesar Rp67 ribu triliun

Kemenkeu: Laptop dan telepon genggam fasilitas kantor tidak kena pajak

Realisasi belanja Pemprov Gorontalo tertinggi secara nasional

BI Jabar sebut kenaikan UMP perpanjang keberlangsungan upah buruh

Kemenkeu: Ketahanan eksternal tetap terjaga ditopang surplus NPI

Pemprov Sulsel anggarkan Pemulihan Ekonomi COVID-19 Rp1,3 triliun

Kemenkeu tekankan UU HPP perkuat pelaku UMKM

Dukungan Pemerintah terhadap UMKM sangat jelas terlihat bahkan semakin kuat dengan UU HPP

Jakarta () – Kementerian Keuangan menegaskan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam melindungi masyarakat berpenghasilan rendah termasuk menguatkan pelaku sektor UMKM.

“Dukungan Pemerintah terhadap UMKM sangat jelas terlihat bahkan semakin kuat dengan UU HPP,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di Jakarta, Sabtu.

Febrio mengatakan UU HPP melengkapi dukungan lainnya seperti program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan desain APBN karena UMKM berkontribusi 60 persen terhadap PDB dan 97 persen penyerapan tenaga kerja.

Febrio menuturkan perubahan atas UU Pajak Penghasilan (PPh) berupaya untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada pengusaha UMKM orang pribadi maupun badan.

Bagi WP Orang Pribadi UMKM yang selama ini membayar PPh dengan tarif final 0,5 persen sesuai PP 23 Tahun 2018, diberikan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak atas peredaran bruto hingga Rp500 juta setahun.

Sebagai contoh, pengusaha dengan peredaran bruto sebesar Rp2,5 miliar setahun hanya membayar PPh atas peredaran bruto Rp2 miliar karena sampai dengan peredaran bruto Rp500 juta dibebaskan dari PPh.

Untuk pengusaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp500 miliar maka tidak perlu membayar PPh sama sekali sedangkan bagi WP Badan UMKM tetap diberikan fasilitas penurunan tarif PPh Badan 50 persen sesuai Pasal 31E UU PPh.

Selain itu, kemudahan dalam pemungutan PPN juga tetap diberikan dengan penerapan tarif PPN Final seperti 1 persen, 2 persen atau 3 persen dari peredaran usaha untuk jenis barang, jasa, dan sektor usaha tertentu yang akan diatur dengan PMK.

Baca juga: Kemenkeu: UU HPP pijakan reformasi fiskal menuju Indonesia maju

Pengusaha kecil dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun tetap seperti saat ini yaitu pengusaha kecil dapat memilih untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau pun tidak.

Kemudian, pengusaha kecil atau UMKM yang sudah dikukuhkan sebagai PKP tidak perlu melakukan mekanisme Pajak Keluaran-Pajak Masukan (PK-PM).

Mereka cukup menerapkan tarif final dalam pemungutan PPN yang tentu tarifnya lebih rendah dibandingkan tarif dalam pedoman pengkreditan pajak masukan berdasarkan PMK 74/PMK.03/2010.

“Hal ini menunjukkan bahwa dalam langkah reformasi perpajakan. Aspek kemudahan administrasi bagi wajib pajak tetap menjadi perhatian besar pemerintah,” ujarnya.

Baca juga: Kemenkeu sebut reformasi PPN dorong keadilan untuk masyarakat

Baca juga: UU HPP ubah ketentuan sanksi administrasi dan kuasa wajib pajak

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © 2021