IFAWG G20 bahas upaya perkuat dukungan pendanaan bagi negara miskin

Satgas BLBI sita aset barang jaminan obligor Santoso Sumali

LPS proyeksikan kredit perbankan tumbuh hingga 8,9 persen pada 2022

LPS yakin “tapering” Fed tak akan timbulkan volatilitas drastis

LPS pertahankan tingkat bunga penjaminan Bank Umum sebesar 3,5 persen

Yuan kembali anjlok 364 basis poin menjadi 6,3746 terhadap dolar AS

Rupiah Jumat pagi menguat 17 poin

Dolar AS hadapi minggu cerah, saat ekspektasi kenaikan suku bunga

Uang kripto Binance berharap Rusia bantu pertumbuhannya di regional

Dolar melonjak, bank sentral AS bersiap naikkan suku bunga lebih cepat

Rupiah Kamis pagi melemah 31 poin

Yuan anjlok 136 basis poin jadi 6,3382 per dolar setelah keputusan Fed

Dolar bertahan kuat di Asia, ketua Fed indikasikan kenaikan suku bunga

Fed kemungkinan naikkan suku bunga Maret, Powell janji perangi inflasi

Dolar menguat ke tertinggi lima minggu setelah keputusan kebijakan Fed

Rupiah Rabu pagi menguat 15 poin

IMF: Konflik Rusia-Ukraina akan dorong inflasi tinggi lebih lama

IMF: G20 harus dongkrak upaya bantu negara-negara pangkas risiko utang

IMF pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022 jadi 4,4 persen

Euro jatuh ke terendah satu bulan, investor lari ke dolar

Yuan turun tipis tujuh basis poin menjadi 6,3418 terhadap dolar AS

Emas datar, kehati-hatian jelang pertemuan Fed imbangi risiko Ukraina

Rupiah Selasa pagi melemah 16 poin

Korsel pertimbangkan perluasan perdagangan won ke pasar internasional

Bank sentral Singapura perketat kebijakan moneter terkait inflasi

Yuan terangkat 81 basis poin menjadi 6,3411 terhadap dolar AS

Rupiah Senin pagi menguat 24 poin

PNM buka kantor layanan baru di Maluku Tengah dan SBB

BNI salurkan bantuan untuk keluarga Pekerja Migran Indonesia

Kesenjangan di Indonesia menyempit

Kemenkeu wajibkan ada KPI untuk penerima PMN

PMN merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pembiayaan investasi pemerintah yang berasal dari dana APBN maka harus dikelola secara good governance

Jakarta () – Kementerian Keuangan mewajibkan adanya key performance indicators (KPI) atau indikator kinerja utama khusus bagi para penerima penyertaan modal negara (PMN) baik badan usaha milik negara (BUMN) maupun lembaga terkait.

"Kan PMN dana publik dan tentunya harus kita jaga bersama-sama," kata Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Dodok Dwi Handoko dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat.

Dodok menuturkan mengingat PMN merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pembiayaan investasi pemerintah yang berasal dari dana APBN maka harus dikelola secara good governance.

KPI tersebut telah dituangkan pada kontrak kinerja BUMN/lembaga penerima PMN dengan kementerian terkait yang menaunginya sebagai komitmen dari manajemen BUMN untuk mencapai target.

Selain itu, KPI juga bagian dari transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan dana APBN.

Dodok menyebutkan seluruh BUMN/lembaga telah menandatangani KPI PMN 2021 hingga saat ini yang meliputi PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Penataran Angkatan Laut (PAL) dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

Kemudian, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), Badan Bank Tanah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

KPI khusus PMN tersebut meliputi dua hal utama yaitu output dan outcome yang jelas serta memiliki sasaran yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh semua stakeholders baik BUMN/Lembaganya maupun masyarakat.

"Target KPI PMN baik dalam bentuk output maupun outcome disesuaikan dengan kegiatan atau proyek BUMN masing-masing," ujarnya.

Target output lain adalah target realisasi fisik pembangunan proyek, rasio elektrifikasi serta penggunaan dana PMN sesuai peruntukannya.

Untuk target outcome seperti target penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan produk lokal/UMKM serta peningkatan kunjungan wisatawan.

"KPI khusus PMN ini sangat penting untuk dikawal pemenuhannya," tegasnya.

Kemenkeu pun meminta agar BUMN/Lembaga penerima PMN terus melakukan transformasi dan melakukan pembenahan di dalam perusahaan masing-masing setelah menerima PMN melalui APBN ini.

Sementara untuk 2022, pemerintah memberikan PMN kepada tujuh BUMN yaitu Waskita Karya Rp3 triliun, PT PII Rp1,08 triliun, PT SMF Rp2 triliun, PT Adhi Karya Rp1,97 triliun, PT Hutama Karya Rp23,85 triliun, Perum Perumnas Rp1,56 triliun dan PT PLN Rp5 triliun.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © 2022