Yuan hentikan reli, jatuh 101 basis poin jadi 6,3957 per dolar AS

Yen dan euro di bawah tekanan jelang pertemuan bank sentral

Rupiah Kamis pagi melemah 30 poin

El Salvador tambah 25 juta dolar Bitcoin ke kas negara

Kemarin, realisasi investasi hingga setor dana BLBI

Yuan kembali menguat 34 basis poin, menjadi 6,389 per dolar AS

Rupiah Selasa pagi melemah tipis 2 poin

Uang kripto catat arus masuk 10 minggu beruntun dipimpin Bitcoin

Sri Mulyani idolakan kedua orang tua sejak dahulu

Sri Mulyani sebut pembiayaan investasi melonjak 175,8 persen

Peneliti ingatkan pentingnya penguatan perlindungan nasabah tekfin

BI Papua sebut PON tingkatkan PDRB lebih dari Rp950 miliar

Dukungan Materazzi bantu BNI dan PBSI juarai Piala Thomas 2020

Lira anjlok ke rekor terendah setelah Erdogan usir 10 dubes barat

Bank BTN dorong pembangunan ekonomi berkelanjutan

Menanti hasil perang terhadap pinjol ilegal melalui upaya literasi

Erick Thohir apresiasi BRI dampingi UMKM jalani transformasi digital

Peneliti: Pengawasan Fintech perlu seiring edukasi literasi finansial

Dolar pangkas kerugian, Powell indikasikan pengurangan beli obligasi

Kemarin, pesantren ciptakan wirausaha hingga 22 bank terapkan BIFast

Hingga Oktober 2021, realisasi anggaran PEN baru capai 57,5 persen

Diluncurkan Desember, BI-Fast tetapkan biaya Rp2.500

Yuan berbalik melemah 142 basis poin menjadi 6,4032 terhadap dolar AS

Rupiah Jumat pagi melemah 25 poin

Bitcoin kembali cetak rekor, Indodax: Aset kripto sedang “bullish”

Dolar AS “rebound” setelah data pekerjaan dan perumahan membaik

Wamenkeu: Pemanfaatan EBT bukan lagi pilihan

UU HPP untuk rakyat

WamenBUMN harap Holding UMi percepat literasi keuangan masyarakat desa

Yuan melonjak 238 basis poin, jadi 6,4069 terhadap dolar AS

Kemenperin sosialisasi regulasi baru, optimalisasi pengelolaan PNPB

Jakarta () – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyosialisasikan regulasi baru tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan internal untuk memberikan pemahaman kepada para pengelola PNBP serta pengguna layanan atau wajib bayar terkait tata cara penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP.

“Kami berharap, kegiatan ini dapat mengakselerasi program pengembangan industri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo pada acara Sosialisasi dan Webinar Pengelolaan PNBP melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Sekjen Kemenperin menyebutkan beberapa regulasi yang terkait dengan pengelolaan PNBP, lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBP, PP No 54 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemenperin dan Peraturan Menteri Perindustrian No 19 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemenperin.

“PP 69/2020 memberikan fleksibilitas penetapan tarif PNBP dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dan pemenuhan keadilan,” ujar Dody.

Dengan diberlakukannya PP 54/2021 dan Permenperin 19/2021, Kemenperin telah menyesuaikan pengaturan jenis dan tarif atas jenis PNBP berupa perluasan ruang lingkup jenis dan tarif PNBP yang diselenggarakan oleh Kemenperin serta pengaturan insentif PNBP, yaitu pemberian tarif 75 persen dan sampai dengan Rp 0,00 atau 0 persen.

“Dari rincian sumber penerimaan yang tercantum pada PP 54/2021, diketahui bahwa selain penerimaan dari jasa layanan yang diselenggarakan oleh Kemenperin, PP 54/2021 juga telah mengakomodasi denda administratif yang timbul dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenperin,” paparnya.

Hal itu sebagaimana tercantum dalam PP No 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri, PP No 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, PP No 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, serta PP No 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

“Selanjutnya pengaturan pemberian isentif ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, dan merupakan bukti ketegasan dari Kemenperin bahwa pengenaan PNBP sangat memperhatikan kondisi dan kemampuan kelompok pengguna layanan tertentu,” kata Dody.

Selain itu, pemberian insentif tersebut akan teradministrasi sehingga ke depannya jumlah insentif di Kemenperin akan dapat diketahui dan dicatat dengan lebih informatif dan akuntabel.

Pewarta: Risbiani Fardaniah
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © 2021