Mitsubishi Heavy Industries Engineering Partners in New Concession of Dubai Metro and Dubai Tram in Joint Venture with Keolis and Mitsubishi Corp.

TOYOTA GAZOO Racing Announces Four-Car Team and All-New Toyota GR DKR Hilux T1+ for Dakar 2022

United States Infrastructure Bill Brings Cardano Billionaire to Washington

Mandalika Circuit to have Multiplier Effect on Lombok Tourism

SDK and SDMC Nominate H. Takahashi as New President and CEO

NEC Iris Recognition Technology Ranks first in NIST Accuracy Testing

Cielo Maintains No. 1 Global Ranking on 2021 HRO Today’s RPO Baker’s Dozen

RUPSLB Waskita Karya setujui rencana “right issue”

Spritzer Joins Hands with NGOs and Pledges Aid for Vulnerable Groups Affected by COVID-19

Subaru incar penjualan mobil otonom level 2 untuk jalan biasa

Kurs rupiah Rabu pagi melemah tipis dua poin

Citilink raih penghargaan maskapai dengan penerapan prokes terbaik

Kemarin, Bahlil undang Eropa sampai transaksi digital banking melonjak

Dewan IMF bertemu bahas tuduhan peran Georgieva di skandal data China

Mazda BT-50 hadir dengan mesin diesel baru

Ford Branco Raptor dikabarkan akan hadir di 2022

BlackRock, HSBC, UBS, pembeli terbesar obligasi China Evergrande

Novation Wire’s Global Distribution Helps Clients Achieve Global Audience for Less

Nano Labs Completed Another Round of Equity Financing Raising Tens of Millions of US

MC Reaches Agreement with Denbury on CO2 Transport and Storage Operations for Fuel Ammonia Production

BOJ diperkirakan pertahankan stimulus di tengah risiko deflasi

HUMAN Protocol (HMT) Now Listed on Bitfinex

Pacific Green Signs Offer for Debt Finance for Its First Battery Energy Storage Development at Richborough Energy Park

VYSYN Ventures Launches $30 Million Gaming Fund

Nolan Bushnell Joins the Inaugural Edition of World Esports & Gaming Summit in Asia

CEKD IPO shares oversubscribed by 131.61 times

Enigma Labs Launches “DragonScape” Play-to-Earn Public ICO

DSFR Announces Its Strategic Partnership with Mycashbackworld to Bring Cryptocurrency to Mainstream Commerce

Olympus Strengthens Surgical Portfolio with the Launch of POWERSEAL Advanced Bipolar Surgical Energy Devices

Olympus Strengthens Surgical Portfolio with the Launch of POWERSEAL Advanced Bipolar Surgical Energy Devices

Laporan keuangan Kementerian ESDM dapat opini wajar tanpa pengecualian

BPK masih memberikan penekanan dan perhatian khusus pada sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu dalam pengelolaan PNBP berupa royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang belum memadai

Jakarta () – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap laporan keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan secara daring hari ini oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif.

"Atas laporan keuangan itu, BPK masih memberikan penekanan dan perhatian khusus pada sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu dalam pengelolaan PNBP berupa royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang belum memadai," ungkap Isma Yatun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

BPK masih menemukan permasalahan berulang, lain yaitu transaksi kurang bayar oleh wajib bayar pada Aplikasi e-PNBP yang belum diterbitkan surat tagih dan kode billing yang gagal diterbitkan atas transaksi kurang bayar.

Dalam proses verifikasinya, BPK masih menemukan sebanyak 29.608 transaksi penjualan mineral dan batu bara oleh Wajib Bayar dari tahun 2018 sampai 2020 belum selesai diverifikasi.Hal itu berdampak pendapatan  royalti dan penjualan hasil tambang yang menjadi hak negara tidak dapat segera diterima.

Pada kesempatan yang sama, Isma Yatun juga menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus Kegiatan Usaha Hulu Migas-Pengelola BMN yang berasal dari KKKS pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian ESDM.

Atas laporan tersebut, BPK menemukan pencatatan aset tanah pada tiga KKKS belum tertib yang mengakibatkan pengendalian pencatatan atas tanah belum dapat diandalkan.

Selain itu, terdapat selisih nilai nilai tukar dolar AS dan line item asset pencatatan Pusat Pengelolaan BMN (PPBMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang mengakibatkan perbedaan nilai pencatatan pada PPBMN dan SKK Migas.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Lebih lanjut Isma Yatung mengharapkan peningkatan kerja sama dan sinergi dengan Inspektorat Jenderal agar lembaga itu melakukan reviu terlebih dahulu kecukupan bukti atau dokumentasi pemeriksaan yang tepat dan akurat atas data informasi pengelolaan keuangan pada kementerian sebelum disampaikan kepada BPK.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © 2021