IFAWG G20 bahas upaya perkuat dukungan pendanaan bagi negara miskin

Satgas BLBI sita aset barang jaminan obligor Santoso Sumali

LPS proyeksikan kredit perbankan tumbuh hingga 8,9 persen pada 2022

LPS yakin “tapering” Fed tak akan timbulkan volatilitas drastis

LPS pertahankan tingkat bunga penjaminan Bank Umum sebesar 3,5 persen

Yuan kembali anjlok 364 basis poin menjadi 6,3746 terhadap dolar AS

Rupiah Jumat pagi menguat 17 poin

Dolar AS hadapi minggu cerah, saat ekspektasi kenaikan suku bunga

Uang kripto Binance berharap Rusia bantu pertumbuhannya di regional

Dolar melonjak, bank sentral AS bersiap naikkan suku bunga lebih cepat

Rupiah Kamis pagi melemah 31 poin

Yuan anjlok 136 basis poin jadi 6,3382 per dolar setelah keputusan Fed

Dolar bertahan kuat di Asia, ketua Fed indikasikan kenaikan suku bunga

Fed kemungkinan naikkan suku bunga Maret, Powell janji perangi inflasi

Dolar menguat ke tertinggi lima minggu setelah keputusan kebijakan Fed

Rupiah Rabu pagi menguat 15 poin

IMF: Konflik Rusia-Ukraina akan dorong inflasi tinggi lebih lama

IMF: G20 harus dongkrak upaya bantu negara-negara pangkas risiko utang

IMF pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022 jadi 4,4 persen

Euro jatuh ke terendah satu bulan, investor lari ke dolar

Yuan turun tipis tujuh basis poin menjadi 6,3418 terhadap dolar AS

Emas datar, kehati-hatian jelang pertemuan Fed imbangi risiko Ukraina

Rupiah Selasa pagi melemah 16 poin

Korsel pertimbangkan perluasan perdagangan won ke pasar internasional

Bank sentral Singapura perketat kebijakan moneter terkait inflasi

Yuan terangkat 81 basis poin menjadi 6,3411 terhadap dolar AS

Rupiah Senin pagi menguat 24 poin

PNM buka kantor layanan baru di Maluku Tengah dan SBB

BNI salurkan bantuan untuk keluarga Pekerja Migran Indonesia

Kesenjangan di Indonesia menyempit

LPS perkuat sinergi dengan Kejagung untuk penanganan bank gagal

Kami berharap sinergi yang terjalin antar kedua lembaga dapat memberikan hasil yang optimal dalam rangka penegakan hukum dan pengembalian dana yang telah dikeluarkan LPS dalam proses likuidasi

Jakarta () – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Agung untuk penanganan bank gagal melalui kegiatan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) terkait fungsi, tugas, dan wewenang LPS yang kali ini digelar di Semarang Jawa Tengah.

Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar mengatakan, kegiatan sosialisasi dan FGD tersebut merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahunnya bersama aparat penegak hukum dengan wilayah-wilayah yang berbeda

“Kami berharap sinergi yang terjalin antar kedua lembaga dapat memberikan hasil yang optimal dalam rangka penegakan hukum dan pengembalian dana yang telah dikeluarkan LPS dalam proses likuidasi," ujar Ary dalam keterangan yang diterima di Bandung, Sabtu.

Sinergi tersebut salah satunya lain baru-baru ini dijalankan oleh LPS dan Tim Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dalam upaya pengejaran aset kepada mantan pemilik dan pengurus penyebab kegagalan bank PT BPR Citraloka Dana Mandiri, Bandung, yang saat ini sedang dilakukan proses PKPU & Kepailitan.

Dalam proses hukum tersebut, pengadilan memerintahkan pemilik dan pengurus tersebut untuk membayar kepada LPS sebesar Rp53 miliar.

Selain itu, Ary juga mengharapkan kegiatan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi LPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi juga bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia khususnya jajaran Kasi Datun dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan kepada pengurus BPR sebagai gambaran upaya penegakan hukum yang dilakukan LPS kepada pengurus bank yang berpotensi menyebabkan bank gagal.

Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Kejati Jateng Priyanto mengharapkan para JPN di wilayah Kejati Jateng untuk dapat mengenal lebih jauh tugas dan wewenang LPS sehingga ke depannya kejaksaan bersama LPS dapat melakukan tindakan pencegahan lebih awal atas terjadinya tindakan fraud atau kejahatan perbankan yang dapat menyebabkan bank gagal.

"Pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan hukum dan mari kita jaga kewibawaan pemerintah dalam menjaga stabilitas perbankan," ujar Priyanto.

Dadi Sumarsana selaku Ketua Perbarindo DPD Jawa Tengah mengapresiasi kegiatan LPS dan Kejaksaan Agung tersebut sebagai upaya menambah wawasan bagi pemilik dan pengurus BPR sehingga dapat lebih berhati-hati dalam mengelola bank serta sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyalahi hukum.

Kegiatan seperti itu selanjutnya akan terus dilakukan oleh LPS ke wilayah-wilayah lain bekerjasama dengan aparat penegak hukum maupun pemangku kepentingan lainnya agar masyarakat secara merata lebih memahami kelembagaan LPS dengan fungsi, tugas, dan wewenang yang menyertainya.

 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © 2021