Menakar Arah Pemulihan Ekonomi

Menakar Arah Pemulihan Ekonomi

Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

Pandemi Covid-19 telah melahirkan tragedi secara bersamaan, yakni tragedi kemanusiaan dan tragedi ekonomi. Tragedi kemanusian tecermin dari jumlah korban jiwa yang secara global sudah menembus lebih dari 1.021.000 jiwa. Di Indonesia sendiri, korban jiwa telah menembus lebih dari 10.850 orang. Sementara tragedi ekonomi terlihat dari ambruknya kinerja ekonomi. Kebijakan karantina wilayah maupun pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan untuk meredam penyebaran infeksi memberikan efek pada lumpuhnya aktivitas perekonomian.

Dampaknya: resesi ekonomi pun tidak terhindarkan. Sampai saat ini, sudah lebih dari 50 negara yang mendeklarasikan perekonomiannya masuk jurang resesi. Perekonomian Indonesia juga dipastikan masuk ke resesi.

Situasi makin rumit, karena tidak ada yang dapat meramalkan sampai kapan pandemi Covid-19 akan selesai. Kehadiran vaksin pun tidak akan menyelesaikan pandemi ini dengan segera. Apalagi, kapan vaksin siap pakai tersedia juga masih jadi sebuah teka-teki.

Di tengah situasi yang serba sulit inilah, kebijakan pengendalian harus menjadi prioritas utama yang harus dilakukan secara serius dan konsisten pengujian (testing), pelacakan (tracing), dan quarantine (isolasi). Kajian dari Martin, E, dkk (2020) juga menyimpulkan, kemampuan meningkatkan pengujian dan karantina memainkan peran sentral dalam meminimalkan biaya ekonomi dan sosial yang harus dikeluarkan. Sejumlah negara sekawan cukup berhasil melakukan pengendalian.

Sayangnya, meski Indonesia sudah lebih dari tujuh bulan berjibaku dengan pandemi ini, tetapi kemampuan untuk meningkatkan kapasitas pengujian, pelacakan, dan isolasi masih relatif rendah. Bahkan, kapasitas testing kala dilakukan PSBB sepanjang April-Juni 2020 lalu, khususnya di DKI Jakarta, tidak meningkat secara signifikan. Padahal, itulah golden moment, karena mobilitas manusia yang sangat terbatas. Itulah sebabnya, pemberlakuan PSBB ketat yang dilakukan oleh DKI Jakarta harus dijadikan momentum untuk mengakselerasi pengujian dan pelacakan.

Selain itu, aturan yang sering berubah-ubah, khususnya ketegasan pemberian sanksi untuk menaati protokol kesehatan, memberi kontribusi terhadap masih tingginya laju infeksi virus korona baru. Menurut survei perilaku masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) periode 7 September14 September 2020 menunjukkan, sebanyak 55% dari responden tidak menaati protokol kesehatan, karena tidak ada sanksi.

Jika pengendalian pandemi Covid-19 tidak dilakukan dengan baik, maka buka atau tutup aktivitas perekonomian akan terjadi lagi. Hal ini akan membuat ketidakpastian semakin tinggi dan tingkat kepercayaan tidak akan membaik. Padahal, memulihkan ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan merupakan hal yang penting dalam mengungkit perekonomian yang lesu.

Rendahnya kemampuan Indonesia mengendalikan pandemi menjadi dasar bagi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada pertengahan September 2020 menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 menjadi minus 3,3% year on year (yoy) dari proyeksi Juni 2020 sebesar 2,8% (yoy). Sebaliknya, negara-negara yang mampu mengendalikan pandemi, seperti Korea Selatan, China, Turki, dan Brasil menunjukkan tren perbaikan.

Selesaikan akar masalah

Langkah yang sama juga dilakukan oleh Bank Dunia. Bank Dunia kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 dari sebelum di level 0% (yoy) menjadi minus 2,2% (yoy) sampai minus 1,9% (yoy). Bank Dunia juga menyatakan proses pemulihan ekonomi Indonesia diperkirakan lebih lambat dibanding dengan negara sekawasan, bila pengendalian pandemi tidak menunjukkan perbaikan. Untuk itulah, segala kekuatan dan sumber daya harus difokuskan untuk memerangi pandemi. Sebab, pandemi inilah yang menjadi sumber permasalahan yang membuat roda perekonomian tidak bergulir secara sempurna.

Mobilitas masyarakat, khususnya kelas menengah atas tidak terjadi dengan baik, karena khawatir terkena infeksi. Dampaknya, kinerja konsumsi akan terus tersendat. Padahal, konsumsi merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi domestik. Sinyal lemahnya konsumsi ini tecermin dari deflasi beruntun sepanjang Juli hingga September 2020.

Itulah sebabnya, jika proses pemulihan ekonomi bisa berjalan sesuai harapan dan ekonomi tumbuh di kisaran 4,5% hingga 5% (yoy) seperti yang ditargetkan pemerintah dalam RAPBN 2021, maka pengendalian pandemi menjadi sebuah keniscayaan.

Tentu, berharap pada vaksin sah-sah saja untuk menjaga ekspektasi. Namun, hal itu jangan sampai mengendurkan kebijakan pengendalian. Vaksin bukan solusi jangka pendek untuk melenyapkan pandemi. Sebaliknya, vaksin adalah solusi jangka panjang.

Selain itu, penyerapan stimulus juga harus dapat dipercepat. Pemerintah telah mengalokasikan stimulus untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi sebesar Rp 695 triliun. Meski begitu, sampai akhir September 2020 lalu, realisasi penyerapannya baru mencapai sekitar 43,6%. Memang, terjadi percepatan realisasi untuk program perlindungan sosial yang telah mencapai Rp 150,8 triliun atau 73,9% dari pagu Rp 203,9 triliun.

Meski begitu, sejumlah program pemulihan ekonomi, penyerapannya masih rendah. Program kesehatan, realisasi penyerapan baru Rp 21,8 triliun (27,8% dari pagu Rp 87,5 triliun). Padahal, sektor inilah yang seharusnya dapat memainkan peran besar sebagai panglima perang untuk melawan pandemi ini.

Program insentif usaha, realisasi penyerapannya baru sebesar Rp 27,6 triliun (23% dari pagu Rp 120,6 triliun). Malah, program pembiayaan korporasi realisasi, penyerapannya belum ada (0% dari pagu Rp 53,5 triliun). Kemudian, program insentif UMKM, realisasi penyerapannya sebesar Rp 79,1 triliun (64% dari pagu RP 123,5 triliun). Padahal, insentif-insentif ini sangat dibutuhkan dunia usaha dan dan UMKM untuk bisa bertahan dan meminimalkan dampak dari pandemi.

Kesimpulannya, jika kita ingin melihat arah pemulihan ekonomi berjalan sesuai dengan harapan, maka konsistensi untuk mengendalikan pandemi harus jadi skala prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar. Jika tidak, proses pemulihan ekonomi akan terus tertatih-tatih. Bahkan, dilema antara menyelamatkan nyawa atau ekonomi bisa terus menyeruak. Padahal, dilema ini tidak perlu terjadi.

Sebab, akar masalah yang membuat perekonomian terpuruk adalah pandemi. Sehingga, selesaikan akar masalahnya, maka perekonomian akan pulih dan ongkos ekonomi yang dikeluarkan pun bisa diminimalkan.

Penulis : Desmon Silitonga

Alumnus Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia


  • INDEKS BERITA

Tag
  • Bantuan Insentif Pemerintah