Menko Airlangga targetkan hasil kerja sama nyata di Presidensi G20

Kemenko Perekonomian: Sinergi pusat-daerah sukseskan Kartu Prakerja

Wagub Riau: Pandemi bukan alasan serapan APBD rendah

Bapenda Kota Malang dorong e-Tax dari pengusaha hotel & restoran

Evaluasi pembangunan, Pemkab Bangka gelar FGD

Luhut ingin ada peningkatan peran Indonesia melalui KTT G20

Kemarin, restorasi mangrove KTT G20 Bali hingga PLN raih modal

Bank Mandiri Taspen gandeng UGM beri fasilitas kredit untuk dosen

Yen dan franc Swiss menguat karena varian COVID kurangi selera risiko

OJK sebut penguatan struktur dan daya saing jadi tantangan perbankan

Harga aset kripto disebut ikut terdongkrak “hype” Metaverse

Bank sentral Turki dan bank-bank bahas suku bunga setelah lira jatuh

Fed akan memulai rencana tapering lebih cepat mulai Januari

BI: Pertumbuhan ekonomi Sumut pada 2022 bisa ikuti target nasional

Bappenas luncurkan kerangka pembangunan ekonomi biru

Yuan berbalik melemah 77 basis poin menjadi 6,398 terhadap dolar AS

Rupiah Kamis pagi melemah 4 poin

Dolar kian perkasa, Fed yang “hawkish” menonjol di antara bank sentral

Bank sentral Korsel naikkan suku bunga dan angkat prospek inflasi

Menko: Presidensi G20 RI gunakan mobil listrik dorong perubahan iklim

Rupiah Rabu pagi melemah 19 poin

Serapan anggaran Pemkot Baubau capai 60 persen

Dolar stabil, euro pulih karena data yang lebih baik dari perkiraan

Bappenas: Kebutuhan pendanaan mencapai SDGs sebesar Rp67 ribu triliun

Kemenkeu: Laptop dan telepon genggam fasilitas kantor tidak kena pajak

Realisasi belanja Pemprov Gorontalo tertinggi secara nasional

BI Jabar sebut kenaikan UMP perpanjang keberlangsungan upah buruh

Kemenkeu: Ketahanan eksternal tetap terjaga ditopang surplus NPI

Pemprov Sulsel anggarkan Pemulihan Ekonomi COVID-19 Rp1,3 triliun

Khofifah minta Bank Jatim agresif ekspansi ke seluruh Indonesia

Menkeu dorong pemerataan pemulihan ekonomi di pertemuan World Bank-IMF

Pada sisi lain, kekuatan kebijakan moneter dan fiskal global yang tidak merata dapat menimbulkan kerentanan keuangan, terutama di negara-negara berkembang

Jakarta () – Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong pemulihan ekonomi yang merata pada pertemuan Komite Pembangunan yang dihadiri oleh Presiden Grup Bank Dunia (WBG), Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF), dan perwakilan negara-negara anggota Grup Bank Dunia.

Dalam pertemuan ini, Menkeu yang mewakili negara-negara anggota South East Asia Voting Group (SEAVG), menyampaikan bahwa percepatan pemulihan ekonomi bergantung kepada beberapa hal, termasuk pada akses dan distribusi vaksin, kapasitas fiskal, dan rantai pasokan global.

"Pada sisi lain, kekuatan kebijakan moneter dan fiskal global yang tidak merata dapat menimbulkan kerentanan keuangan, terutama di negara-negara berkembang. Dalam hal ini, Bank Dunia dapat memimpin dan membangun koordinasi yang lebih kuat dengan lembaga keuangan internasional lain untuk memastikan kerja sama kebijakan global yang terpadu guna mengatasi masalah-masalah global tersebut," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia melanjutkan pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa investasi dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons krisis begitu penting. Semua negara menghadapi risiko krisis tidak hanya dari pandemi, tapi juga bencana alam dan peristiwa terkait iklim.

"Negara membutuhkan kebijakan, mekanisme, institusi, dan sumber daya yang lebih kuat untuk meningkatkan ketahanan. Dalam hal ini, Grup Bank Dunia harus membantu pada bidang-bidang utama, termasuk memperkuat kerangka fiskal dalam menerapkan kebijakan kontra-siklus dengan lebih baik, mendorong perbaikan modal manusia, dan mengembangkan kualitas dan volume infrastruktur," imbuhnya.

Di samping itu, Grup Bank Dunia juga mesti membantu dalam peningkatan akses terhadap energi, pembangunan sistem perlindungan kesehatan dan sosial yang kuat, dan pengembangan infrastruktur digital yang penting untuk memperkuat ketahanan negara.

Sementara itu, pembangunan yang lebih baik, lanjut Sri Mulyani, menuntut investasi yang tegas dan pembiayaan yang inovatif. Komunitas global pun harus membentuk mekanisme pembiayaan yang akan memungkinkan negara-negara, baik secara individu maupun kolektif, merespons secara lebih efektif ancaman global di masa depan untuk lebih cepat memulihkan ekonomi global.

"WBG dan IMF harus bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional lainnya untuk melengkapi negara-negara dengan sumber daya dan instrumen yang diperlukan guna menciptakan standar yang lebih kuat untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap potensi krisis”, tegas Sri Mulyani.

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © 2021