Rupiah Rabu pagi menguat 15 poin

IMF: Konflik Rusia-Ukraina akan dorong inflasi tinggi lebih lama

IMF: G20 harus dongkrak upaya bantu negara-negara pangkas risiko utang

IMF pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022 jadi 4,4 persen

Euro jatuh ke terendah satu bulan, investor lari ke dolar

Yuan turun tipis tujuh basis poin menjadi 6,3418 terhadap dolar AS

Emas datar, kehati-hatian jelang pertemuan Fed imbangi risiko Ukraina

Rupiah Selasa pagi melemah 16 poin

Korsel pertimbangkan perluasan perdagangan won ke pasar internasional

Bank sentral Singapura perketat kebijakan moneter terkait inflasi

Yuan terangkat 81 basis poin menjadi 6,3411 terhadap dolar AS

Rupiah Senin pagi menguat 24 poin

PNM buka kantor layanan baru di Maluku Tengah dan SBB

BNI salurkan bantuan untuk keluarga Pekerja Migran Indonesia

Kesenjangan di Indonesia menyempit

KPR BRI Virtual Expo sukses catatkan 4.000 pengajuan

Peruri siap arungi 2022 dengan mematangkan transformasi digital

Tito Karnavian apresiasi realisasi APBD Riau nomor 4 nasional

Dolar turun bersama “yields” obligasi AS, namun naik untuk minggu ini

Dirjen Pajak dorong masyarakat manfaatkan pengungkapan harta sukarela

Pertemuan Kelompok Kerja Infrastruktur G20 dorong pemulihan global

UNCTAD: FDI global “rebound” kuat tetapi pemulihan sangat tidak merata

Rupiah Kamis pagi menguat 22 poin

Pelaku fintech nilai pandemi percepat akselerasi digital

BRI dapat penghargaan sebagai Bank Umum Penyalur KUR Terbaik 2021

Prudential dorong peningkatan literasi keuangan untuk anak-anak

Trenggono keluarkan 44 instruksi, tindak lanjuti rekomendasi BPK

Rupiah Rabu pagi melemah 27 poin

Nilai tukar dolar AS naik dipicu lonjakan imbal hasil obligasi

2015-2021, penduduk miskin di Kalteng menurun

Menkeu pantau proses kelancaran pencairan anggaran belanja APBN 2021

Kita masih punya beberapa hari untuk mengawal APBN sampai nanti insyaAllah pada tanggal 31 Desember kita akan menutup tahun anggaran dengan baik

Jakarta () – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja serta pemantauan terhadap proses kelancaran pencairan anggaran belanja APBN 2021 dalam rangka pelaksanaan APBN pada akhir tahun anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII.

KPPN Jakarta VII telah melakukan pembayaran atas berbagai program strategis, di nya pengadaan vaksin hingga penanganan pasien COVID-19, sehingga KPPN tersebut menjadi KPPN yang melakukan pencairan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) terbesar di seluruh Indonesia.

"Kita masih punya beberapa hari untuk mengawal APBN sampai nanti insyaAllah pada tanggal 31 Desember kita akan menutup tahun anggaran dengan baik. Penerimaan sudah di atas target, tantangannya sekarang adalah pada sisi belanja," kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menilai belanja negara harus tetap dijalankan dengan berkualitas, tepat, dan akuntabel, sehingga tidak hanya asal belanja dan mengeluarkan uang karena APBN adalah instrumen untuk membantu rakyat di bidang kesehatan, sosial, pembangunan infrastruktur, usaha kecil menengah, juga untuk para pekerja. Maka dari itu, instrumen tersebut harus dijaga dan terus dikelola dengan amanah, baik, penuh integritas, dan profesionalisme dalam melayani.

Sampai dengan tanggal 24 Desember 2021, realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.587 triliun atau 92,9 persen dari pagu sebesar Rp2.784,9 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.809,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp756,9 triliun.

Sementara, realisasi program PEN sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 adalah sebesar Rp535,38 triliun atau 71,88 persen dari pagu, di mana sebagian besar dari program tersebut disalurkan melalui mekanisme belanja negara dari APBN, yang ditangani lewat KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sri Mulyani menjelaskan KPPN di lingkup Provinsi DKI Jakarta secara khusus memegang peran yang penting dan strategis karena Rp2.166 triliun atau 77,8 persen dari total alokasi belanja APBN tahun 2021 dikelola di KPPN ini.

Hal tersebut karena sebagian besar program PEN dikelola secara terpusat, sehingga pencairan belanja APBN dilakukan ke rekening unit kerja pada kantor pusat Kementerian Negara/Lembaga sebelum kemudian disalurkan ke penerima bantuan atau insentif.

Pada bulan Desember ini, rata-rata Surat Perintah Membayar (SPM) yang diproses KPPN lingkup DKI Jakarta mencapai 6.900 dokumen per hari, jauh meningkat dibandingkan hari-hari biasa yang sekitar 3.700 SPM per hari.

Di akhir kunjungan kerja, Bendahara Negara tersebut meminta seluruh Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan bisa selalu menjaga integritas dalam bekerja.

“Bagi yang sudah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) agar dipertahankan, dan yang belum dapat bisa memulainya agar semua kantor memiliki komitmen, profesionalisme, dan integritas yang baik," tutupnya.

 

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © 2021