Realisasi bantuan pemerintah triwulan I-2022

Rupiah Selasa pagi menguat 13 poin

IMF peringatkan risiko stagflasi di Asia, pangkas prospek pertumbuhan

Dolar AS menguat ke level tertinggi dua tahun, sementara yuan jatuh

MES Sulsel: Optimalisasi pengelolaan zakat dapat entaskan kemiskinan

Rupiah Senin pagi melemah 130 poin

PPATK sebut telah blokir ribuan transaksi investasi ilegal

Sri Mulyani paparkan kegiatannya di hari kelima di Washington DC

KSP: BLT minyak goreng sudah tersalurkan ke 17,2 juta keluarga

Sepekan, proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi hingga G20 soal Ukraina

PPATK katakan terus pantau transaksi platform investasi ilegal

3 pasar rakyat di Padang mulai sediakan pembayaran digital

Dolar capai tertinggi 2 tahun, ditopang prospek bunga Fed yang agresif

BRI kembali buka program rekrutmen pegawai baru

BI catat aliran modal asing masuk senilai Rp0,45 triliun pekan ini

Pemegang saham setujui Mitratel bagi dividen Rp966,7 miliar

BI: Perang Rusia-Ukraina perkuat kompleksitas G20 jaga pemulihan dunia

Rupiah Jumat pagi melemah 16 poin

Yuan anjlok lagi 498 basis poin menjadi 6,4596 terhadap dolar AS

Yen dan yuan menderita saat Fed akan naikkan suku bunga lebih cepat

Ketua bank sentral Rusia Nabiullina hadapi krisis di masa jabatan baru

Yuan terpangkas lagi 102 basis poin menjadi 6,4098 terhadap dolar AS

Sri Mulyani: KTT ketahanan pangan AS perkuat hadapi krisis

Rupiah Kamis pagi menguat 17 poin

Aksi “walk out” AS hingga Inggris, Sri Mulyani: G20 jaga kerja sama

BI sebut G20 dorong kebijakan moneter terintegrasi

Yuan tergelincir 276 basis poin menjadi 6,3996 terhadap dolar AS

Rupiah Selasa pagi menguat tipis 1 poin

Dolar AS sentuh puncak baru 2 tahun, dipicu prospek kenaikan bunga Fed

CORE sarankan pemerintah tingkatkan proporsi pembiayaan ekspor UMKM

OJK: 89.446 debitur di Sumbar ikuti program restrukturisasi kredit

Kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan bagi debitur yang terdampak COVID-19 tersebut dinilai telah memberikan dampak positif bagi perkembangan industri jasa keuangan di Sumatera Barat, pelaku usaha dan masyarakat

Padang () – Sebanyak 89.446 debitur di Sumatera Barat mengikuti program restrukturisasi kredit dari industri jasa keuangan di provinsi itu sepanjang 2021 berdasarkan data yang dihimpun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan bagi debitur yang terdampak COVID-19 tersebut dinilai telah memberikan dampak positif bagi perkembangan industri jasa keuangan di Sumatera Barat, pelaku usaha dan masyarakat," kata Kepala OJK Sumbar Yusri di Padang, Sabtu.

Menurut dia, restrukturisasi kredit dan pembiayaan kepada 89.446 debitur tersebut dengan outstanding sebesar Rp6,59 triliun.

Sementara perusahaan pembiayaan di Sumbar telah memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada 94.765 debitur dengan outstanding sebesar Rp3,64 triliun.

Ia memaparkan sejak dimulainya program tersebut pada 2020 saat ini posisinya sudah terus melandai dan OJK memutuskan program tersebut diteruskan hingga Maret 2023

Puncaknya terjadi pada Juni 2020 mencapai 151.807 debitur dan pada Desember 2021 sebanyak 89.446 debitur.

Akan tetapi ia mengingatkan industri jasa keuangan untuk melakukan antisipasi agar ketika program ini berakhir tidak terjadi lonjakan kredit bermasalah atau non performing loan.

"Ibarat pesawat saat akan mendarat maka dipastikan harus mulus dan dilakukan antisipasi dari sekarang," ujarnya.

Salah satu strateginya adalah dengan mempersiapkan cadangan agar tidak terjadi lonjakan NPL.

"Misalnya ada potensi kredit bermasalah Rp2 triliun maka dari sekarang siapkan cadangan Rp2 triliun agar ketika program restrukturisasi berakhir bisa dilakukan antisipasi," katanya.

Selain itu pelaku usaha juga harus bersiap agar saat program ini berakhir tetap dapat melunasi cicilan.

"Jika pelaku usaha gagal melunasi kredit maka tidak akan mendapatkan kepercayaan lagi dari lembaga keuangan," katanya.

Sejak pandemi COVID-19 mewabah di Tanah Air, Otoritas Jasa Keuangan bergerak cepat melakukan antisipasi agar industri keuangan tetap terjaga dan ekonomi nasional terkendali.

Pada 19 Maret 2020 OJK mulai menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian dengan telah diterbitkannya POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-2019.

POJK mengenai stimulus perekonomian dikeluarkan untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan menurun akibat wabah virus Corona, sehingga bisa meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan.

Melalui kebijakan stimulus ini, perbankan juga memiliki pergerakan yang lebih luas sehingga pembentukan kredit macet dapat terkendali dan memudahkan memberikan kredit baru kepada debitur.

POJK ini juga diharapkan menjadi countercyclical dampak penyebaran virus Corona sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur UMKM dan diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan.

 

Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © 2022