Rupiah Rabu pagi menguat 15 poin

IMF: Konflik Rusia-Ukraina akan dorong inflasi tinggi lebih lama

IMF: G20 harus dongkrak upaya bantu negara-negara pangkas risiko utang

IMF pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022 jadi 4,4 persen

Euro jatuh ke terendah satu bulan, investor lari ke dolar

Yuan turun tipis tujuh basis poin menjadi 6,3418 terhadap dolar AS

Emas datar, kehati-hatian jelang pertemuan Fed imbangi risiko Ukraina

Rupiah Selasa pagi melemah 16 poin

Korsel pertimbangkan perluasan perdagangan won ke pasar internasional

Bank sentral Singapura perketat kebijakan moneter terkait inflasi

Yuan terangkat 81 basis poin menjadi 6,3411 terhadap dolar AS

Rupiah Senin pagi menguat 24 poin

PNM buka kantor layanan baru di Maluku Tengah dan SBB

BNI salurkan bantuan untuk keluarga Pekerja Migran Indonesia

Kesenjangan di Indonesia menyempit

KPR BRI Virtual Expo sukses catatkan 4.000 pengajuan

Peruri siap arungi 2022 dengan mematangkan transformasi digital

Tito Karnavian apresiasi realisasi APBD Riau nomor 4 nasional

Dolar turun bersama “yields” obligasi AS, namun naik untuk minggu ini

Dirjen Pajak dorong masyarakat manfaatkan pengungkapan harta sukarela

Pertemuan Kelompok Kerja Infrastruktur G20 dorong pemulihan global

UNCTAD: FDI global “rebound” kuat tetapi pemulihan sangat tidak merata

Rupiah Kamis pagi menguat 22 poin

Pelaku fintech nilai pandemi percepat akselerasi digital

BRI dapat penghargaan sebagai Bank Umum Penyalur KUR Terbaik 2021

Prudential dorong peningkatan literasi keuangan untuk anak-anak

Trenggono keluarkan 44 instruksi, tindak lanjuti rekomendasi BPK

Rupiah Rabu pagi melemah 27 poin

Nilai tukar dolar AS naik dipicu lonjakan imbal hasil obligasi

2015-2021, penduduk miskin di Kalteng menurun

OJK dorong perbankan perkuat manajemen risiko TI

Jakarta () – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas industri keuangan terus mendorong perbankan untuk terus memperkuat tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasinya (TI) di tengah bisnis perbankan yang sedang mengalami transformasi dari arah old banking system menuju digital banking.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Teguh Supangkat, mengatakan ada tantangan yang perlu diantisipasi perbankan seperti perlindungan dan pertukaran data nasabah, risiko kebocoran data nasabah terkait dengan fraud, kemungkinan ketidaksesuaian investasi teknologi dengan strategi bisnisnya, dan lainnya.

"Risiko serangan siber menjadi salah satu risiko utama yang perlu diwaspadai dan dimitigasi oleh perbankan di era digital, mengingat perkembangan digitalisasi di perbankan meningkatkan timbulnya risiko keamanan siber bagi bank," ujar Teguh dalam seminar nasional “Digital Economic in Collaboration: The Importance of Cyber Security To Protect Financial Sector in The New Age” yang diselenggarakan The Finance di Jakarta, Senin.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, OJK telah mengeluarkan peta jalan atau roadmap pengembangan perbankan Indonesia sampai dengan 2025 yang menjadi acuan dalam kebijakan dan pengaturan ke depan.

"Dalam hal ini OJK akan mendorong perbankan untuk terus memperkuat terkait dengan tata kelola dan manajemen risiko TI (teknologi informasi), mengadopsi teknologi terkini, kemudian melakukan kerjasama terkait TI dan mengimplementasikan advance digital banking," kata Teguh.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) juga memiliki cara tersendiri dari segi pengamanan data digital setiap nasabah yang ada di sistem pembayaran nasional. Salah satu caranya adalah dengan melakukan komunikasi intens dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP).

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Retno Ponco Windarti mengatakan, dampak dari kebocoran data cukup fatal dan harus dibereskan secepat mungkin.

"Kita memberikan waktu maksimal satu jam dari kejadian harus lapor. Lalu, kita lakukan pembahasan, audit untuk mencari apa penyebab sebenarnya," ujar Retno.

Selain itu, dirinya juga menegaskan, pihaknya juga akan memberikan sanksi pada PJP dan PIP yang teledor dalam melakukan kewajibannya. Menurutnya, keamanan digital menjadi salah satu faktor yang perlu diutamakan dalam industri jasa keuangan.

"Akhirnya kita juga bisa memberikan sanksi kalau memang pada level-level tertentu kejadian tersebut terjadi karena keteledoran dan tidak memenuhi ketentuan yang ada," kata Retno.

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © 2021