Rupiah berpeluang menguat seiring meredanya kekhawatiran Omicron

Menko Airlangga targetkan hasil kerja sama nyata di Presidensi G20

Kemenko Perekonomian: Sinergi pusat-daerah sukseskan Kartu Prakerja

Wagub Riau: Pandemi bukan alasan serapan APBD rendah

Bapenda Kota Malang dorong e-Tax dari pengusaha hotel & restoran

Evaluasi pembangunan, Pemkab Bangka gelar FGD

Luhut ingin ada peningkatan peran Indonesia melalui KTT G20

Kemarin, restorasi mangrove KTT G20 Bali hingga PLN raih modal

Bank Mandiri Taspen gandeng UGM beri fasilitas kredit untuk dosen

Yen dan franc Swiss menguat karena varian COVID kurangi selera risiko

OJK sebut penguatan struktur dan daya saing jadi tantangan perbankan

Harga aset kripto disebut ikut terdongkrak “hype” Metaverse

Bank sentral Turki dan bank-bank bahas suku bunga setelah lira jatuh

Fed akan memulai rencana tapering lebih cepat mulai Januari

BI: Pertumbuhan ekonomi Sumut pada 2022 bisa ikuti target nasional

Bappenas luncurkan kerangka pembangunan ekonomi biru

Yuan berbalik melemah 77 basis poin menjadi 6,398 terhadap dolar AS

Rupiah Kamis pagi melemah 4 poin

Dolar kian perkasa, Fed yang “hawkish” menonjol di antara bank sentral

Bank sentral Korsel naikkan suku bunga dan angkat prospek inflasi

Menko: Presidensi G20 RI gunakan mobil listrik dorong perubahan iklim

Rupiah Rabu pagi melemah 19 poin

Serapan anggaran Pemkot Baubau capai 60 persen

Dolar stabil, euro pulih karena data yang lebih baik dari perkiraan

Bappenas: Kebutuhan pendanaan mencapai SDGs sebesar Rp67 ribu triliun

Kemenkeu: Laptop dan telepon genggam fasilitas kantor tidak kena pajak

Realisasi belanja Pemprov Gorontalo tertinggi secara nasional

BI Jabar sebut kenaikan UMP perpanjang keberlangsungan upah buruh

Kemenkeu: Ketahanan eksternal tetap terjaga ditopang surplus NPI

Pemprov Sulsel anggarkan Pemulihan Ekonomi COVID-19 Rp1,3 triliun

OVO klarifikasi soal pencabutan izin usaha oleh OJK

OFI (OVO Finance Indonesia) adalah perusahaan multifinance yang tidak ada kaitan sama sekali, dan tidak pernah menjadi bagian dari kelompok perusahaan uang elektronik OVO (PT Visionet Internasional) …

Jakarta () – Perusahaan uang elektronik OVO memberi klarifikasi mengenai kabar pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada PT OVO Finance Indonesia (OFI) yang sempat membawa nama perusahaan dompet digital tersebut.

Pasalnya pencabutan izin usaha PT OFI sama sekali tidak ada keterkaitan dengan keberlangsungan perusahaan uang elektronik OVO yang berada di bawah naungan PT Visionet Internasional.

"OFI (OVO Finance Indonesia) adalah perusahaan multifinance yang tidak ada kaitan sama sekali, dan tidak pernah menjadi bagian dari kelompok perusahaan uang elektronik OVO (PT Visionet Internasional) yang mendapatkan izin resmi dari Bank Indonesia," ujar Head of Public Relations OVO Harumi Supit dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hanya saja ia menjelaskan sejak awal pendiriannya OFI juga menggunakan nama OVO dalam perusahaannya.

Maka dari itu pencabutan izin OFI oleh OJK tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan semua lini bisnis di kelompok usaha uang elektronik OVO.

"Semua operasional dan layanan uang elektronik OVO dan perusahaan-perusahaan di bawah OVO Group berlangsung seperti biasa, normal, dan tidak ada masalah sama sekali," tutur Harumi.

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot pun mengungkapkan OFI merupakan entitas yang berbeda dengan platform pembayaran OVO.

"OJK mencabut izin usaha OFI yang merupakan perusahaan pembiayaan. Entitas yang berbeda dengan platform OVO, yang merupakan penyelenggara uang elektronik di bawah pengawasan Bank Indonesia," kata Sekar kepada .

Baca juga: Pencapaian OVO empat tahun berkiprah di Indonesia

 

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © 2021