SWI minta masyarakat waspadai penawaran aset kripto tak terdaftar

OJK: TPAKD salurkan Kredit Melawan Rentenir senilai Rp1,25 triliun

Kemenko: Presidensi G20 bawa manfaat ekonomi dan strategis

Yen, franc Swiss menguat dipicu kekhawatiran Omicron dan kebijakan Fed

Ada pembebasan denda pajak di Aceh hingga tahun depan

OJK sebut stabilitas jasa keuangan di Jatim terjaga

BNI dan IPB University kolaborasi dorong Campus Financial Ecosystem

Asabri perbarui aplikasi guna optimalkan layanan saat pandemi

Rupiah Kamis pagi melemah 18 poin

Rand Afsel “menggelepar” saat Omicron menakuti investor

OECD sebut inflasi adalah risiko utama terhadap prospek ekonomi global

Dolar pulih dalam menghadapi Omicron, mata uang komoditas tergelincir

Anggota DPR soroti kesiapan rencana terkait penerbitan rupiah digital

Rupiah Selasa pagi menguat 8 poin

Dolar naik, yen dan franc tergelincir saat kekhawatiran Omicron surut

Sri Mulyani: Kenaikan konsumsi & produksi bekal pemulihan 2022

OJK dorong perbankan perkuat manajemen risiko TI

Kemenkop: Realisasi KUR UMKM capai Rp262,95 triliun

Rupiah berpeluang menguat seiring meredanya kekhawatiran Omicron

Menko Airlangga targetkan hasil kerja sama nyata di Presidensi G20

Kemenko Perekonomian: Sinergi pusat-daerah sukseskan Kartu Prakerja

Wagub Riau: Pandemi bukan alasan serapan APBD rendah

Bapenda Kota Malang dorong e-Tax dari pengusaha hotel & restoran

Evaluasi pembangunan, Pemkab Bangka gelar FGD

Luhut ingin ada peningkatan peran Indonesia melalui KTT G20

Kemarin, restorasi mangrove KTT G20 Bali hingga PLN raih modal

Bank Mandiri Taspen gandeng UGM beri fasilitas kredit untuk dosen

Yen dan franc Swiss menguat karena varian COVID kurangi selera risiko

OJK sebut penguatan struktur dan daya saing jadi tantangan perbankan

Harga aset kripto disebut ikut terdongkrak “hype” Metaverse

Pemprov Sulsel anggarkan Pemulihan Ekonomi COVID-19 Rp1,3 triliun

Makassar () – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menganggarkan alokasi untuk Pemulihan Ekonomi COVID-19 dan infrastruktur dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok tahun anggaran 2022.

"Alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk program pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dalam RAPBD tahun 2022 sebesar Rp1,3 triliun lebih atau 15,35 persen," ujar Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Andi Sudirman Sulaiman saat rapat paripurna di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin.

Anggaran tersebut dari total belanja daerah. Sedangkan untuk program penciptaan dan penyerapan lapangan kerja dialokasikan sebesar Rp4,02 miliar lebih atau 0,04 persen dari total belanja daerah.

Selanjutnya, alokasi untuk infrastruktur sekitar Rp1,8 triliun lebih atau 70,99 persen dari jumlah Dana Alokasi Umu. (DAU) dan Dana Belanja Hibah (DBH) serta pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp20,16 miliar lebih atau 0,22 persen.

Andi Sudirman menjelaskan, pengendalian untuk meminimalkan potensi refocusing dan realokasi anggaran tentu mengakibatkan terjadinya perubahan pada Peratutan Kepala Daerah atau Perkada tentang penjabaran APBD atau perubahan parsial.

"Kita semua berharap agar tahun 2022 lebih terkendali pandemi khususnya di Sulsel dan Indonesia pada umumnya. Sebab, ketergantungan fiskal pemerintah provinsi terhadap dana transfer masih di atas 50 persen," katanya.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa kebijakan parsial tidak saja terkait kondisi internal pemerintah daerah akan tetapi yang lebih dominan adalah kondisi eksternal yakni kondisi perekonomian nasional.

Kedepan, proses refocusing dan realokasi, kata Sudirman, akan lebih sistematis dalam penyusunannya dalam artian bahwa hal-hal yang tidak sejalan dengan regulasi tentunya akan dikendalikan dengan baik, sehingga apa yang kita alami di tahun 2021 dan tahun sebelumnya tidak terjadi kembali.

Sebelumnya, RAPBD pokok 2022 diusulkan sebesar Rp9,2 triliun atau berkurang Rp1,6 triliun. Rencana belanja tersebut bersumber dari komponen belanja operasi Rp6,9 triliun. Yakni, berlanja pegawai Rp3,3 triliun, belanja hibah Rp1,4 triliun yang sebagian besar diperuntukkan dana belanja opersional sekolah, dan bantuan modal Rp1,6 triliun serta belanja tidak terduga Rp185 miliar.

Baca juga: Plt Gubernur Sulsel: Ekspor percepat upaya pemulihan ekonomi

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga mengemukakan, rencana anggaran Rp1,3 triliun lebih tersebut untuk pemulihan ekonomi meski tepat sasaran. Kendati masih akan dibahas pada tingkat komisi-komisi dan rapat lainya sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah APBD 2020.

"Ada tiga hal yang mesti diperhatikan dalam percepatan pemulihan ekonomi, seperti di bidang pertanian, perikanan dan Usaha Kecil Menengah Mikro atau UMKM. Meskipun nantinya anggaran itu akan dipecah-pecah pada bidang lainnya berkaitan pemulihan ekonomi kita di Sulsel," tuturnya menyarankan.

Baca juga: BI: Ekonomi Sulsel diprediksi tumbuh lebih tinggi pada 2021

Baca juga: Sulsel menyumbang 14,10 persen peningkatan ekspor nasional
 

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © 2021