Westar launches first permissionless public chain, Starcoin

Mitsubishi Heavy Industries Engineering Partners in New Concession of Dubai Metro and Dubai Tram in Joint Venture with Keolis and Mitsubishi Corp.

TOYOTA GAZOO Racing Announces Four-Car Team and All-New Toyota GR DKR Hilux T1+ for Dakar 2022

United States Infrastructure Bill Brings Cardano Billionaire to Washington

Mandalika Circuit to have Multiplier Effect on Lombok Tourism

SDK and SDMC Nominate H. Takahashi as New President and CEO

NEC Iris Recognition Technology Ranks first in NIST Accuracy Testing

Cielo Maintains No. 1 Global Ranking on 2021 HRO Today’s RPO Baker’s Dozen

RUPSLB Waskita Karya setujui rencana “right issue”

Spritzer Joins Hands with NGOs and Pledges Aid for Vulnerable Groups Affected by COVID-19

Subaru incar penjualan mobil otonom level 2 untuk jalan biasa

Kurs rupiah Rabu pagi melemah tipis dua poin

Citilink raih penghargaan maskapai dengan penerapan prokes terbaik

Kemarin, Bahlil undang Eropa sampai transaksi digital banking melonjak

Dewan IMF bertemu bahas tuduhan peran Georgieva di skandal data China

Mazda BT-50 hadir dengan mesin diesel baru

Ford Branco Raptor dikabarkan akan hadir di 2022

BlackRock, HSBC, UBS, pembeli terbesar obligasi China Evergrande

Novation Wire’s Global Distribution Helps Clients Achieve Global Audience for Less

Nano Labs Completed Another Round of Equity Financing Raising Tens of Millions of US

MC Reaches Agreement with Denbury on CO2 Transport and Storage Operations for Fuel Ammonia Production

BOJ diperkirakan pertahankan stimulus di tengah risiko deflasi

HUMAN Protocol (HMT) Now Listed on Bitfinex

Pacific Green Signs Offer for Debt Finance for Its First Battery Energy Storage Development at Richborough Energy Park

VYSYN Ventures Launches $30 Million Gaming Fund

Nolan Bushnell Joins the Inaugural Edition of World Esports & Gaming Summit in Asia

CEKD IPO shares oversubscribed by 131.61 times

Enigma Labs Launches “DragonScape” Play-to-Earn Public ICO

DSFR Announces Its Strategic Partnership with Mycashbackworld to Bring Cryptocurrency to Mainstream Commerce

Olympus Strengthens Surgical Portfolio with the Launch of POWERSEAL Advanced Bipolar Surgical Energy Devices

Pengamat: Atasi pinjol ilegal, literasi harus sampai tingkat keluarga

Jakarta () – Kepala Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai untuk mengatasi pinjaman online (pinjol) ilegal yang terus marak, program literasi digital dan keuangan harus menyasar hingga tingkat keluarga.

"Dari sisi permintaan, peningkatan literasi digital dan keuangan harus dikedepankan terlebih dahulu. Program literasi digital dan keuangan perlu menyasar elemen masyarakat sampai ke tingkat keluarga," ujar Nailul saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Sementara itu, dari sisi penawaran, perlu diperbanyak pinjol legal atau resmi yang beroperasi di Indonesia. Saat ini, lanjut Nailul, hanya lima persen saja pinjol legal yang beroperasi di Tanah Air, selebihnya adalah pinjol ilegal.

Menurut Nailul, untuk mengurangi jumlah pelaku dan korban pinjol ilegal, memang harus dilakukan dari dua sisi baik permintaan maupun penawaran pinjol ilegal itu sendiri.

Nailul menyampaikan, pemberantasan pinjol ilegal saat ini memang difokuskan untuk mencari pinjol ilegal tersebut melalui upaya pemberantasan atau penutupan layanan atau aplikasi. Namun demikian, ia menilai penutupan aplikasi atau layanan tersebut kurang efektif karena sifat dari aplikasi yang bisa diganti nama dan diduplikasi sistemnya dengan mudah.

"Istilahnya ditutup satu bisa ada kembali 100 aplikasi serupa. Dari sisi permintaan pun masih tumbuh. Data dari OJK, permintaan untuk membuat akun di pinjol resmi atau legal masih tumbuh di tengah pandemi. Artinya, besar kemungkinan permintaan menjadi nasabah pinjol ilegal juga masih akan tumbuh juga," kata Nailul.

Kemudian hal lain yang paling penting juga menurut Nailul adalah segera disahkannya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi untuk melindungi masyarakat dari praktik curang pinjol ilegal.

"Banyak sekali kasus pinjol ilegal yang menjebak masyarakat untuk pinjam di aplikasinya," ujarnya.

Guna memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjol ilegal, pada akhir pekan lalu, lima institusi lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) memberikan pernyataan bersama.

Tindak lanjut pernyataan bersama kelima institusi tersebut akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan memuat langkah-langkah dari masing-masing kementerian/lembaga yang terkoordinasi dalam Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI).

Nantinya, masing-masing institusi tersebut akan memperkuat tugas pemberantasan pinjol ilegal di bidang masing-masing baik dalam pencegahan, respon pengaduan, dan juga penegakan hukum.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, adanya kerjasama kelima institusi tersebut diperkirakan mampu membatasi gerak dari pinjol illegal yang menjamur. Namun, ia mengatakan satu hal yang perlu diperhatikan dari lembaga-lembaga tersebut lagi adalah modus operandi dari pinjol illegal, yang tidak lagi menggunakan penyedia aplikasi yang resmi seperti Play Store dan App Store sebagai basisnya namun dari Application Package File (APK) yang tersedia banyak dari internet.

"Menggunakan perangkat dari Kepolisian dan Kemkominfo, sangat mungkin APK dan situs penyedia jasa tersebut dilacak sehingga pinjol illegal dapat dicegah," ujar Josua.

Dari sisi OJK, lanjut Josua, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dapat menjadi bentuk kebijakan pencegahan agar masyarakat terhindar dari jerat pinjol illegal. OJK mungkin juga perlu melakukan penyuluhan kepada masyarakat awam karena bukan tidak mungkin masyarakat tertarik iming-iming pinjol untuk kredit konsumsi.

"Terkait dengan urgensinya, SWI mungkin dapat memprioritaskan dari sisi pengaduan masyarakat untuk mengurangi dampak negatif pinjol ilegal, seiring dengan luasnya dampak yang timbul akibat pinjol illegal, terutama dari sisi data pribadi masyarakat," kata Josua.

Sementara itu, pengamat perbankan Paul Sutaryono menilai, dari tiga poin utama pemberantasan pinjol ilegal, penegakan hukum menjadi upaya yang paling krusial.

"Penegakan hukum harus menjadi panglima untuk memberantas pinjol bodong sampai ke akar-akarnya," ujar Paul.

Namun demikian, ia juga menilai upaya pencegahan terus bermunculannya pinjol ilegal harus terus dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, walau hal tersebut tidak gampang mengingat banyak masyarakat yang terdampak dari lesunya ekonomi akibat pandemi COVID-19.

"Ini pun tidak mudah karena dalam kondisi ekonomi yang lesu saat ini, sebagian besar masyarakat menengah kecil mengalami penurunan daya beli atau purchasing power. Akhirnya mereka lari ke pinjol abal-abal untuk memperoleh dana pinjaman," kata Paul.

 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © 2021