Realisasi bantuan pemerintah triwulan I-2022

Rupiah Selasa pagi menguat 13 poin

IMF peringatkan risiko stagflasi di Asia, pangkas prospek pertumbuhan

Dolar AS menguat ke level tertinggi dua tahun, sementara yuan jatuh

MES Sulsel: Optimalisasi pengelolaan zakat dapat entaskan kemiskinan

Rupiah Senin pagi melemah 130 poin

PPATK sebut telah blokir ribuan transaksi investasi ilegal

Sri Mulyani paparkan kegiatannya di hari kelima di Washington DC

KSP: BLT minyak goreng sudah tersalurkan ke 17,2 juta keluarga

Sepekan, proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi hingga G20 soal Ukraina

PPATK katakan terus pantau transaksi platform investasi ilegal

3 pasar rakyat di Padang mulai sediakan pembayaran digital

Dolar capai tertinggi 2 tahun, ditopang prospek bunga Fed yang agresif

BRI kembali buka program rekrutmen pegawai baru

BI catat aliran modal asing masuk senilai Rp0,45 triliun pekan ini

Pemegang saham setujui Mitratel bagi dividen Rp966,7 miliar

BI: Perang Rusia-Ukraina perkuat kompleksitas G20 jaga pemulihan dunia

Rupiah Jumat pagi melemah 16 poin

Yuan anjlok lagi 498 basis poin menjadi 6,4596 terhadap dolar AS

Yen dan yuan menderita saat Fed akan naikkan suku bunga lebih cepat

Ketua bank sentral Rusia Nabiullina hadapi krisis di masa jabatan baru

Yuan terpangkas lagi 102 basis poin menjadi 6,4098 terhadap dolar AS

Sri Mulyani: KTT ketahanan pangan AS perkuat hadapi krisis

Rupiah Kamis pagi menguat 17 poin

Aksi “walk out” AS hingga Inggris, Sri Mulyani: G20 jaga kerja sama

BI sebut G20 dorong kebijakan moneter terintegrasi

Yuan tergelincir 276 basis poin menjadi 6,3996 terhadap dolar AS

Rupiah Selasa pagi menguat tipis 1 poin

Dolar AS sentuh puncak baru 2 tahun, dipicu prospek kenaikan bunga Fed

CORE sarankan pemerintah tingkatkan proporsi pembiayaan ekspor UMKM

Pengamat harapkan adanya integrasi data penerima bansos

Data itu harus betul-betul akurat, karena data yang amburadul jadi sumber korupsi paling empuk

Jakarta () – Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengharapkan adanya integrasi data penerima bantuan sosial (bansos) terbaru ke dalam Satu Data Indonesia untuk menunjang penyaluran melalui aplikasi finansial berbasis teknologi (fintech).

"Data itu harus betul-betul akurat, karena data yang amburadul jadi sumber korupsi paling empuk," kata Agus kepada di Jakarta, Senin.

Menurut dia, rencana penyaluran bansos melalui fintech membutuhkan data yang akurat mengingat pemerintah masih menghadapi persoalan terkait ketersediaan data yang memadai.

Ia mencontohkan kondisi di lingkungan rumahnya sendiri yang masih menggunakan data dari 2015 untuk penyaluran bansos, meski data dari pemerintah daerah itu sudah diperbarui pada 2020.

"Itu yang ketahuan di lingkungan saya. Saya lihat langsung, saya tanyakan pada ketua RW (Rukun Warga) saya," katanya.

Untuk itu, tambah dia, integrasi data ke dalam Satu Data Indonesia menjadi penting, apalagi penyediaan data itu sudah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

"Kalau nggak ada integrasi data, cleansing atau pencucian data benar-benar, ya akan tetap berpotensi dikorupsi," ujar Agus.

Sebelumnya Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan akan membuat aplikasi untuk penyaluran bansos yang akan diluncurkan pada 17 Agustus 2021 dengan menggandeng Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perusahaan-perusahaan fintech.

Mensos berharap aplikasi ini dapat mempermudah penerima bansos membelanjakan uang bansos, dengan tidak hanya berbelanja di e-Warong. Ia juga berharap penggunaan aplikasi ini mencegah penerima menyalahgunakan bansos, misalnya membelanjakan rokok atau minuman beralkohol.

Baca juga: Ekonom CORE dukung penyaluran bansos melalui "fintech"

Baca juga: Pengamat: penyaluran bansos melalui "fintech" harus jangkau masyarakat

Pewarta: Sanya Dinda Susanti/Satyagraha
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © 2021