IFAWG G20 bahas upaya perkuat dukungan pendanaan bagi negara miskin

Satgas BLBI sita aset barang jaminan obligor Santoso Sumali

LPS proyeksikan kredit perbankan tumbuh hingga 8,9 persen pada 2022

LPS yakin “tapering” Fed tak akan timbulkan volatilitas drastis

LPS pertahankan tingkat bunga penjaminan Bank Umum sebesar 3,5 persen

Yuan kembali anjlok 364 basis poin menjadi 6,3746 terhadap dolar AS

Rupiah Jumat pagi menguat 17 poin

Dolar AS hadapi minggu cerah, saat ekspektasi kenaikan suku bunga

Uang kripto Binance berharap Rusia bantu pertumbuhannya di regional

Dolar melonjak, bank sentral AS bersiap naikkan suku bunga lebih cepat

Rupiah Kamis pagi melemah 31 poin

Yuan anjlok 136 basis poin jadi 6,3382 per dolar setelah keputusan Fed

Dolar bertahan kuat di Asia, ketua Fed indikasikan kenaikan suku bunga

Fed kemungkinan naikkan suku bunga Maret, Powell janji perangi inflasi

Dolar menguat ke tertinggi lima minggu setelah keputusan kebijakan Fed

Rupiah Rabu pagi menguat 15 poin

IMF: Konflik Rusia-Ukraina akan dorong inflasi tinggi lebih lama

IMF: G20 harus dongkrak upaya bantu negara-negara pangkas risiko utang

IMF pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022 jadi 4,4 persen

Euro jatuh ke terendah satu bulan, investor lari ke dolar

Yuan turun tipis tujuh basis poin menjadi 6,3418 terhadap dolar AS

Emas datar, kehati-hatian jelang pertemuan Fed imbangi risiko Ukraina

Rupiah Selasa pagi melemah 16 poin

Korsel pertimbangkan perluasan perdagangan won ke pasar internasional

Bank sentral Singapura perketat kebijakan moneter terkait inflasi

Yuan terangkat 81 basis poin menjadi 6,3411 terhadap dolar AS

Rupiah Senin pagi menguat 24 poin

PNM buka kantor layanan baru di Maluku Tengah dan SBB

BNI salurkan bantuan untuk keluarga Pekerja Migran Indonesia

Kesenjangan di Indonesia menyempit

Pengamat hukum sebut kasus Indah Harini dapat disebut penggelapan

Jakarta () – Pengamat dan praktisi hukum Rinto Wardana menyebut kasus Indah Harini bila dicermati dari aspek hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan penggelapan.

"Upaya Indah yang tidak memiliki itikad baik dan enggan mengembalikan dana yang diterimanya bisa dikatakan sebagai tindakan penggelapan," kata Rinto Wardana dalam rilis di Jakarta, Selasa malam.

Rilis tersebut memaparkan, kasus Indah berawal ketika nasabah BRI itu mendapati adanya uang yang masuk dalam rekening BRI-nya pada November 2019 yang jumlahnya mencapai GBP 1.714.842 atau setara lebih dari Rp30 miliar.

Kendati demikian, Desember 2019 Indah memindahkan dana yang diterimanya ke rekening Deposito Berjangka dan memindahkannya ke bank lain. Kemudian, dana tersebut Indah gunakan untuk keperluan pribadinya pada periode 2019-2020.

Rinto menjelaskan penguasaan dana yang dilakukan Indah dapat dijerat pasal 85 UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Terlebih, papar dia, Indah secara sadar menerima dana yang bukan haknya tersebut. Itikad baik pun tidak ditunjukkan Indah untuk mengembalikan dana, meskipun pihak bank telah berupaya secara persuasif untuk melakukan pengembalian dana tersebut.

Seharusny,a Indah segera mengembalikan dana tersebut ketika bank memberitahukan kepada ybs bahwa dana tersebut bukan haknya.

"Jadi harus selalu diulang-ulang disampaikan kepada masyarakat bahwa itu bukan mengakibatkan uang yang masuk ke rekening mereka itu menjadi hak mereka," kata Rinto.

Rinto, yang mendapatkan gelar doktor hukum dengan Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji sekaligus aktif sebagai Anggota Dewan Pengawas KPK dan Guru Besar Pusdiklat Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa hal itu ada tindak pidananya lagi selain Pasal 85 UU No.3 Tahun 2011.

"Jadi pasal berlapis. Ini namanya penggelapan karena dia menguasai dana orang lain yang patut dia ketahui itu bukan uang dia," ungkapnya.

Karena masalah tersebut, Indah kemudian dilaporkan BRI ke kepolisian Polda Metro Jaya dan telah menjadi tersangka. Melalui kuasa hukumnya dari kantor Hukum Mastermind & Associates, Indah menggugat balik BRI sebesar hampir Rp1 triliun atas kerugian materiil dan immateriil akibat kasus tersebut menyebabkan dirinya dijadikan tersangka.

Melihat hal tersebut, Rinto menjelaskan Indah dapat diproses hukum karena dianggap telah melakukan tindak pidana pencucian uang atas upayanya menggunakan dan mengubah dana yang bukan haknya tersebut.

“Itu sudah berlapis. Jadi ini tidak bisa dianggap remeh. Karena memang tindak pidana pokoknya adalah masalah di Pasal 85 Undang-Undang No.3 Tahun 2011, kemudian tindak pidana penggelapan di dalam KUHP, ditambah dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi sepanjang dia tidak memberikan bukti bahwa uang itu adalah uang dia maka dia bisa dikenakan 3 pasal itu,” ujar Rinto.
 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © 2021