UpBots Launches Version 2.0 of its Crypto Trading Platform

Toyota pangkas produksi karena kekurangan suku cadang

Ombudsman: Baru lima daerah di NTT penuhi syarat uji kir kendaraan

Penjualan naik, Kemenperin dorong industri alat berat pacu produksi

Anggota DPR: Siapkan langkah antisipasi terkait potensi krisis energi

Peragaan busana batik Nusantara di Shanghai

Sentimen risiko “rebound”, dolar akhiri kenaikan lima minggu beruntun

Sri Mulyani tekankan transisi hijau dalam tangani perubahan iklim

UpBots Launches Version 2 of Its Crypto Trading Platform

Danabijak resmi kantongi izin OJK

BI perkirakan terjadi inflasi 0,08 persen pada Oktober 2021

StrongNode Partners with Blockpass for KYC Provision

BSI dorong kemitraan UMKM permudah akses pembiayaan

Toyota: Production Plans in November 2021, as of October 15

Teknologi injeksi uap tingkatkan produksi minyak di Lapangan Duri

BPS: Mobilitas penduduk di tempat belanja alami pemulihan

Dolar bersiap hentikan kenaikan 5 minggu, yen sentuh terendah 3 tahun

Mitsubishi Motors Reveals the Design of the All-New Outlander PHEV Model

IEA sebut krisis energi dapat mengancam pemulihan ekonomi global

Erick Thohir: Merger Pelindo realisasikan harapan besar Presiden

Menteri ESDM nilai Blok Rokan masih potensial produksi migas

Driving the Digital Economy – The 2021 Global Digital Trade Conference and Wuhan (Hankoubei) Commodities Fair thematic event “Digital Trade and Technology” held in Wuhan, Hubei

Loh Boon Chye, CEO of SGX: Strengthen market connectivity and capital flows, and support China’s internationalisation

Indonesia Develops Blue Economy to Boost National Manufacturing Industry Growth

AOTS, NTT DOCOMO and Mobile Innovation to Conduct Trial of 5G-Enabled Remote Technical Training

Topelia Australia launches US$25M Series A call for COVID-19 ATT Ziverdox

Spikes Asia Awards 2022 Announces the Integration of the Tangrams Awards and Launch of the Strategy & Effectiveness Spike

All-New Lexus LX Premieres as the 2nd Model of Lexus Next Generation Following NX

Minyak naik di Asia, harga gas tinggi dapat picu peralihan ke minyak

Menteri PUPR tekankan pentingnya hunian inklusif bagi semua masyarakat

Pengamat: UU HPP jadi penyempurna reformasi perpajakan

UU HPP bukanlah pengganti reformasi pajak lainnya namun pelengkap dan penyempurna reformasi pajak yang terus dilakukan oleh Pemerintah

Jakarta () – Pengamat perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai kehadiran Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan menjadi penyempurna dari reformasi perpajakan yang telah dilaksanakan pemerintah.

"UU HPP bukanlah pengganti reformasi pajak lainnya namun pelengkap dan penyempurna reformasi pajak yang terus dilakukan oleh Pemerintah," kata Fajry dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

Ia juga memastikan regulasi ini dapat memberikan rasa keadilan, tidak hanya kepada otoritas perpajakan, tetapi juga kepada Wajib Pajak maupun kondisi lingkungan melalui kehadiran pajak karbon.

"UU HPP ini memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak seperti pengaturan kembali pajak masukan dan penegakan hukum yang mengedepankan ultimum remedium," katanya.

Salah satu contohnya terlihat dari penambahan layer untuk Pajak Penghasilan (PPh) yang memberikan keadilan kepada masyarakat kecil dan kelas menengah, serta memberikan porsi tarif yang wajar kepada kelompok kaya.

Selain itu, lanjut dia, penerapan identitas tunggal melalui penyatuan NIK dengan NPWP dapat membenahi sistem administrasi yang selama ini belum optimal dalam membantu layanan publik.

"Penerapan identitas tunggal akan banyak bermanfaat dari segi perpajakan. Di sisi lain, manfaat ini juga dapat digunakan untuk kepentingan lainnya seperti data penerima bansos yang lebih akurat," katanya.

Terkait kebijakan pengungkapan sukarela Wajib Pajak, ia menilai rencana ini dapat berhasil meningkatkan kepatuhan jika pemerintah berjanji tidak melakukan kebijakan serupa di kemudian hari.

"Program pengungkapan sukarela dapat menyebabkan ketidakpatuhan jika output dari program ini adalah dorongan untuk mengadakan program pengampunan serupa di masa mendatang," ujar Fajry.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna yang digelar di Jakarta, Kamis (7/10).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi struktural di bidang perpajakan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Maju.

Menurut dia, pandemi COVID-19 justru memberikan momentum dan sudut pandang baru dalam menata ulang serta membangun fondasi baru perekonomian termasuk menata ulang sistem perpajakan agar lebih kuat.

Reformasi perpajakan diselaraskan dengan langkah pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi dan meningkatkan kualitas kebijakan fiskal sebagai instrumen kebijakan mendukung pembangunan nasional.

"Reformasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan tax ratio dan kepatuhan pajak agar menjadi lebih baik," katanya.

 

Pewarta: Satyagraha
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © 2021