Yuan hentikan reli, jatuh 101 basis poin jadi 6,3957 per dolar AS

Yen dan euro di bawah tekanan jelang pertemuan bank sentral

Rupiah Kamis pagi melemah 30 poin

El Salvador tambah 25 juta dolar Bitcoin ke kas negara

Kemarin, realisasi investasi hingga setor dana BLBI

Yuan kembali menguat 34 basis poin, menjadi 6,389 per dolar AS

Rupiah Selasa pagi melemah tipis 2 poin

Uang kripto catat arus masuk 10 minggu beruntun dipimpin Bitcoin

Sri Mulyani idolakan kedua orang tua sejak dahulu

Sri Mulyani sebut pembiayaan investasi melonjak 175,8 persen

Peneliti ingatkan pentingnya penguatan perlindungan nasabah tekfin

BI Papua sebut PON tingkatkan PDRB lebih dari Rp950 miliar

Dukungan Materazzi bantu BNI dan PBSI juarai Piala Thomas 2020

Lira anjlok ke rekor terendah setelah Erdogan usir 10 dubes barat

Bank BTN dorong pembangunan ekonomi berkelanjutan

Menanti hasil perang terhadap pinjol ilegal melalui upaya literasi

Erick Thohir apresiasi BRI dampingi UMKM jalani transformasi digital

Peneliti: Pengawasan Fintech perlu seiring edukasi literasi finansial

Dolar pangkas kerugian, Powell indikasikan pengurangan beli obligasi

Kemarin, pesantren ciptakan wirausaha hingga 22 bank terapkan BIFast

Hingga Oktober 2021, realisasi anggaran PEN baru capai 57,5 persen

Diluncurkan Desember, BI-Fast tetapkan biaya Rp2.500

Yuan berbalik melemah 142 basis poin menjadi 6,4032 terhadap dolar AS

Rupiah Jumat pagi melemah 25 poin

Bitcoin kembali cetak rekor, Indodax: Aset kripto sedang “bullish”

Dolar AS “rebound” setelah data pekerjaan dan perumahan membaik

Wamenkeu: Pemanfaatan EBT bukan lagi pilihan

UU HPP untuk rakyat

WamenBUMN harap Holding UMi percepat literasi keuangan masyarakat desa

Yuan melonjak 238 basis poin, jadi 6,4069 terhadap dolar AS

Perbankan diminta lindungi nasabah dari serangan siber

Kami memang belum punya basis hukum terkait perlindungan data nasabah. Tapi kami sudah menaruh pilar-pilar untuk itu, karena perlindungan konsumen jadi perhatian di OJK

Jakarta () – Sektor perbankan diminta dapat melindungi nasabahnya terhadap potensi serangan siber di era tren layanan perbankan digital dengan meningkatkan mitigasi risiko.

Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anung Herlianto mengatakan otoritas telah menerbitkan dua peraturan di sektor perbankan, yakni POJK Nomor 12 Tahun 2021 tentang Bank Umum Baru dan POJK Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

"Kedua peraturan itu belum memuat secara rinci tentang keamanan sebuah layanan bank digital," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis.

Namun, lanjutnya, OJK sedang menyiapkan peraturan baru yang lebih ketat memuat pengawasan, sehingga diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan siber.

“Kami memang belum punya basis hukum terkait perlindungan data nasabah. Tapi kami sudah menaruh pilar-pilar untuk itu, karena perlindungan konsumen jadi perhatian di OJK,” ujarnya.

Anung meminta masyarakat pengguna jasa layanan bank lebih cermat menilai setiap hal di dunia maya. Tidak mudah tergiur ketika seseorang mengarahkan untuk menuju link tertentu tanpa mengecek lebih dahulu kesahihannya.

Selain itu, nasabah tidak sembarangan memberikan akses rahasia berupa pin, kata sandi dan lainnya. Bank patut lebih aktif mengedukasi nasabahnya terkait literasi digital.

Kepala Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Dani Kustoni mengatakan nasabah bukan satu-satunya tujuan edukasi digital.

Aspek rentan lainnya adalah perangkat keras yang digunakan layanan digital tersebut, serta aplikasi untuk menjalankan layanan keuangan.

“Harapan kami, pertama, terkait perangkat harus di-update. Dua, aplikasi harus di-upgrade keamanannya secara berkala, dan rajin melakukan tes, kemudian IT support untuk sertifikasi keamanan digital informasi,” tutur Dani dalam diskusi daring bertajuk “Digitalisasi dan Penguatan Sistem Keamanan Perbankan”.

Selain mitigasi terhadap keamanan data dalam layanan perbankan, pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan, mengingatkan agar tidak melupakan sisi penegakan hukum.

“Selama ini pengawasan lemah, penegakan hukumnya juga lemah,” ujarnya.

Menurut Asep, keamanan data digital juga harus menjadi tanggung jawab institusi keuangan penyedia layanan. Masyarakat menaruh kepercayaan kepada layanan bank karena telah diatur dalam undang-undang.

Jika tanggung jawab itu tidak dapat dijaga, lanjutnya, lama kelamaan kepercayaan masyarakat bisa luntur.

Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Ary Zulfikar, meminta masyarakat tidak khawatir untuk menyimpan uang di bank. LPS dipastikan menjamin keamanan uang nasabah selama datanya tercatat dengan benar.

“Tugas LPS yakni memberi info bahwa dana nasabah aman. Maka, nasabah harus memahami agar jangan mengumbar data rahasia, pin dan password,” kata dia.

Dia menambahkan nasabah wajib memantau rekeningnya sehingga bisa tahu pergerakan uang dan menaruh curiga kalau melihat transaksi mencurigakan.

 

Pewarta: Subagyo
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © 2021