SWI minta masyarakat waspadai penawaran aset kripto tak terdaftar

OJK: TPAKD salurkan Kredit Melawan Rentenir senilai Rp1,25 triliun

Kemenko: Presidensi G20 bawa manfaat ekonomi dan strategis

Yen, franc Swiss menguat dipicu kekhawatiran Omicron dan kebijakan Fed

Ada pembebasan denda pajak di Aceh hingga tahun depan

OJK sebut stabilitas jasa keuangan di Jatim terjaga

BNI dan IPB University kolaborasi dorong Campus Financial Ecosystem

Asabri perbarui aplikasi guna optimalkan layanan saat pandemi

Rupiah Kamis pagi melemah 18 poin

Rand Afsel “menggelepar” saat Omicron menakuti investor

OECD sebut inflasi adalah risiko utama terhadap prospek ekonomi global

Dolar pulih dalam menghadapi Omicron, mata uang komoditas tergelincir

Anggota DPR soroti kesiapan rencana terkait penerbitan rupiah digital

Rupiah Selasa pagi menguat 8 poin

Dolar naik, yen dan franc tergelincir saat kekhawatiran Omicron surut

Sri Mulyani: Kenaikan konsumsi & produksi bekal pemulihan 2022

OJK dorong perbankan perkuat manajemen risiko TI

Kemenkop: Realisasi KUR UMKM capai Rp262,95 triliun

Rupiah berpeluang menguat seiring meredanya kekhawatiran Omicron

Menko Airlangga targetkan hasil kerja sama nyata di Presidensi G20

Kemenko Perekonomian: Sinergi pusat-daerah sukseskan Kartu Prakerja

Wagub Riau: Pandemi bukan alasan serapan APBD rendah

Bapenda Kota Malang dorong e-Tax dari pengusaha hotel & restoran

Evaluasi pembangunan, Pemkab Bangka gelar FGD

Luhut ingin ada peningkatan peran Indonesia melalui KTT G20

Kemarin, restorasi mangrove KTT G20 Bali hingga PLN raih modal

Bank Mandiri Taspen gandeng UGM beri fasilitas kredit untuk dosen

Yen dan franc Swiss menguat karena varian COVID kurangi selera risiko

OJK sebut penguatan struktur dan daya saing jadi tantangan perbankan

Harga aset kripto disebut ikut terdongkrak “hype” Metaverse

Serapan anggaran Pemkot Baubau capai 60 persen

Kenapa baru 60 persen lebih, itu sebenarnya yang pertama kita ada pinjaman Rp195 miliar tapi sampai sekarang belum ada serapan, apalagi (proyek) juga baru selesai lelang, jadi kemungkinan akhir tahun atau awal tahun baru mereka mau cairkan

Baubau () – Serapan anggaran Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, hingga memasuki akhir November ini baru mencapai kurang lebih 60 persen, kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Yulia Widiarti.

"Kenapa baru 60 persen lebih, itu sebenarnya yang pertama kita ada pinjaman Rp195 miliar tapi sampai sekarang belum ada serapan, apalagi (proyek) juga baru selesai lelang, jadi kemungkinan akhir tahun atau awal tahun baru mereka mau cairkan," kata Yulia, di Baubau, Rabu.

Menurut dia, dana pinjaman juga berpengaruh dengan capaian persentase serapan karena hal itu masuk dalam belanja, yang ketika dikeluarkan atau dicairkan otomatis dapat meningkatkan persentase serapan keuangan daerah.

"Bayangkan Rp195 miliar dengan belanjanya kita kan bisa berapa persen itu, dan harusnya dia cair tapi tidak cair sehingga berpengaruh dengan persentase juga, apalagi kan besar juga," ujar mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Baubau ini.

Kendala lain sehingga terlambatnya proses pencairan anggaran, kata Yulia juga salah satunya adanya pergantian nomenklatur OPD, seperti OPD yang dipimpinnya yang sebelumnya adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) berganti menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dimana pendapatan telah menjadi satu badan tersendiri.

Negitu pula pada beberapa OPD lainnya di nya Dinas Pertanian yang kini menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berubah atau bertambah menjadi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

"Makanya seperti kami di keuangan baru bisa melakukan proses pencairan itu nanti Oktober ini setelah perubahan karena pergantian nomenklatur. Jadi kita agak ragu-ragu untuk mengeluarkan anggaran BPKAD sementara anggarannya belum ada, karena otomatis kan DPA-nya berbeda, makanya kita tunggu perubahan baru kita mulai realisasikan. Termasuk dinas perumahan, dinas pertanian," katanya.

"Jadi kami dari keuangan memang tidak serta merta memproses, karena kita sendiri di keuangan seperti itu. Apalagi kita (Pemkot) yang besar itu dana COVID-19, BTT, insentif rumah sakit, kesehatan dan anggaran BNPB kita tidak cairkan, dan baru di bulan ini mulai kita cairkan semua," ujarnya pula.

Oleh sebab itu, kata Yulia, kenapa realisasi serapan anggaran terhitung masih kecil, karena di samping hal tersebut juga karena banyak kegiatan-kegiatan fisik baru mulai dan baru dilakukan permintaan oleh OPD-OPD untuk dicairkan.

Pihaknya optimistis persentase serapan anggaran semakin meningkat meski tidak mencapai 100 persen sebelum memasuki tahun berikutnya.

"Kenapa tidak 100 persen, karena di dalam SIPD ini kegiatan-kegiatan umpamanya ada kegiatan induk sudah kita kerjakan dan ternyata ada sisanya, maka tidak bisa kita anggarkan lagi diperubahan, itu sudah terhitung sisa," katanya.

Dalam mempercepat serapan itu, kata dia, pihaknya juga sudah mengirimkan ke masing-masing OPD batas waktu pencairan mengingat sudah memasuki akhir tahun.

"Jadi kita sudah ada batas-batas waktu dan sudah kita kasi batas-batasnya baik, TU-nya kapan, GU-nya kapan, LS-nya kapan. Kayak TU-nya terakhir itu 25 November ini," katanya.

 

Pewarta: Hernawan Wahyudono dan Yusran
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © 2021