Realisasi bantuan pemerintah triwulan I-2022

Rupiah Selasa pagi menguat 13 poin

IMF peringatkan risiko stagflasi di Asia, pangkas prospek pertumbuhan

Dolar AS menguat ke level tertinggi dua tahun, sementara yuan jatuh

MES Sulsel: Optimalisasi pengelolaan zakat dapat entaskan kemiskinan

Rupiah Senin pagi melemah 130 poin

PPATK sebut telah blokir ribuan transaksi investasi ilegal

Sri Mulyani paparkan kegiatannya di hari kelima di Washington DC

KSP: BLT minyak goreng sudah tersalurkan ke 17,2 juta keluarga

Sepekan, proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi hingga G20 soal Ukraina

PPATK katakan terus pantau transaksi platform investasi ilegal

3 pasar rakyat di Padang mulai sediakan pembayaran digital

Dolar capai tertinggi 2 tahun, ditopang prospek bunga Fed yang agresif

BRI kembali buka program rekrutmen pegawai baru

BI catat aliran modal asing masuk senilai Rp0,45 triliun pekan ini

Pemegang saham setujui Mitratel bagi dividen Rp966,7 miliar

BI: Perang Rusia-Ukraina perkuat kompleksitas G20 jaga pemulihan dunia

Rupiah Jumat pagi melemah 16 poin

Yuan anjlok lagi 498 basis poin menjadi 6,4596 terhadap dolar AS

Yen dan yuan menderita saat Fed akan naikkan suku bunga lebih cepat

Ketua bank sentral Rusia Nabiullina hadapi krisis di masa jabatan baru

Yuan terpangkas lagi 102 basis poin menjadi 6,4098 terhadap dolar AS

Sri Mulyani: KTT ketahanan pangan AS perkuat hadapi krisis

Rupiah Kamis pagi menguat 17 poin

Aksi “walk out” AS hingga Inggris, Sri Mulyani: G20 jaga kerja sama

BI sebut G20 dorong kebijakan moneter terintegrasi

Yuan tergelincir 276 basis poin menjadi 6,3996 terhadap dolar AS

Rupiah Selasa pagi menguat tipis 1 poin

Dolar AS sentuh puncak baru 2 tahun, dipicu prospek kenaikan bunga Fed

CORE sarankan pemerintah tingkatkan proporsi pembiayaan ekspor UMKM

Sesuaikan kondisi keuangan, Yogyakarta tunda bahas Raperda BPR Syariah

Yogyakarta () – Kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19 menjadi alasan pemerintah daerah setempat untuk menunda pembahasan Raperda Bank Perkreditan Rakyat Syariah tahun 2021 ini.

“Namun demikian, kami memastikan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dari sektor keuangan,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Jumat.

Hanya saja, lanjut dia, pandemi COVID-19 disertai dengan meledaknya kasus di Kota Yogyakarta sejak Juli menjadikan pemerintah daerah perlu menyusun kembali strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di kota tersebut.

“Pada tahun ini, pemerintah kota juga masih memiliki berbagai kewajiban yang harus dituntaskan khususnya penyertaan modal ke BPD DIY dan PDAM Tirtamarta. Nilai penyertaan modal yang akan diserahkan pun mengalami penyesuaian,” katanya.

Selain itu, Bank Jogja yang semula diharapkan dapat dijadikan sebagai embrio untuk mendirikan BPR Syariah kondisi keuangannya belum membaik usai diterpa kasus.

“Kami juga mendengarkan berbagai masukan terkait bank syariah yang tidak bisa lagi menjadi satu dengan bank konvensional. Harus bisa berdiri sendiri. Tentunya, bebannya akan semakin berat dan sulit jika dipaksakan beroperasi dalam kondisi sekarang,” katanya.

Oleh karenanya, Heroe mengatakan, komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendorong perekonomian syariah akan dialihkan dengan menyertakan modal ke bank syariah yang sudah ada dan beroperasi.

“Pilihan ini dirasa paling tepat. Memiliki bank syariah bukan lantas diartikan mendirikan bank baru, tetapi bisa juga dengan melakukan penyertaan modal ke bank syariah yang sudah beroperasi agar semakin kuat,” katanya.

Jika kondisi perekonomian sudah membaik bahkan pulih, rencana Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendirikan BPR syariah bisa kembali digodok. “Jadi, penundaan ini hanya masalah teknis saja karena kondisi perekonomian dan keuangan yang tidak memungkinkan. Komitmen tetap ada,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Yogyakarta Rifki Listianto mengatakan, langkah pemerintah daerah menunda pembahasan Raperda BPR Syariah telah mengingkari janji kampanye saat Pilkada 2017.

“BPR Syariah juga sudah masuk dalam RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta 2017-2022 yang seharusnya menjadi target untuk direalisasikan,” katanya.

Jika alasannya adalah kondisi perekonomian dan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka Rifki menyebut Raperda BPRS Syariah masih bisa memasukkan klausul untuk pembentukan bank syariah dimulai saat kondisi keuangan memungkinkan.

Baca juga: Menkeu: Keuangan syariah elemen kunci ciptakan stabilitas keuangan

Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © 2021