Realisasi bantuan pemerintah triwulan I-2022

Rupiah Selasa pagi menguat 13 poin

IMF peringatkan risiko stagflasi di Asia, pangkas prospek pertumbuhan

Dolar AS menguat ke level tertinggi dua tahun, sementara yuan jatuh

MES Sulsel: Optimalisasi pengelolaan zakat dapat entaskan kemiskinan

Rupiah Senin pagi melemah 130 poin

PPATK sebut telah blokir ribuan transaksi investasi ilegal

Sri Mulyani paparkan kegiatannya di hari kelima di Washington DC

KSP: BLT minyak goreng sudah tersalurkan ke 17,2 juta keluarga

Sepekan, proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi hingga G20 soal Ukraina

PPATK katakan terus pantau transaksi platform investasi ilegal

3 pasar rakyat di Padang mulai sediakan pembayaran digital

Dolar capai tertinggi 2 tahun, ditopang prospek bunga Fed yang agresif

BRI kembali buka program rekrutmen pegawai baru

BI catat aliran modal asing masuk senilai Rp0,45 triliun pekan ini

Pemegang saham setujui Mitratel bagi dividen Rp966,7 miliar

BI: Perang Rusia-Ukraina perkuat kompleksitas G20 jaga pemulihan dunia

Rupiah Jumat pagi melemah 16 poin

Yuan anjlok lagi 498 basis poin menjadi 6,4596 terhadap dolar AS

Yen dan yuan menderita saat Fed akan naikkan suku bunga lebih cepat

Ketua bank sentral Rusia Nabiullina hadapi krisis di masa jabatan baru

Yuan terpangkas lagi 102 basis poin menjadi 6,4098 terhadap dolar AS

Sri Mulyani: KTT ketahanan pangan AS perkuat hadapi krisis

Rupiah Kamis pagi menguat 17 poin

Aksi “walk out” AS hingga Inggris, Sri Mulyani: G20 jaga kerja sama

BI sebut G20 dorong kebijakan moneter terintegrasi

Yuan tergelincir 276 basis poin menjadi 6,3996 terhadap dolar AS

Rupiah Selasa pagi menguat tipis 1 poin

Dolar AS sentuh puncak baru 2 tahun, dipicu prospek kenaikan bunga Fed

CORE sarankan pemerintah tingkatkan proporsi pembiayaan ekspor UMKM

Stafsus Menkeu sebut PPN multitarif ciptakan keadilan

Jakarta () – Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah berencana menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang lebih dari satu atau multitarif, untuk membuat sistem perpajakan lebih adil.

"Dalam rangka meng-address isu keadilan memang tidak ada yang benar-benar adil, tapi sistem PPN multitarif yang diperkenalkan itu cukup memenuhi jawaban atas adagium, kalau sistem sederhana biasanya tidak adil, kalau ingin adil biasanya cukup kompleks," kata Prastowo dalam diskusi daring Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Jakarta, Jumat.

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), pemerintah berencana membuat tarif PPN umum sebesar 12 persen, tarif PPN rendah untuk barang atau jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak sebesar 5 sampai 7 persen, dan tarif PPN sebesar 15 sampai 25 persen untuk barang yang tergolong mewah.

Sementara itu, untuk barang pangan dasar yang dikonsumsi masyarakat banyak, pemerintah hanya mengenakan tarif 5 persen agar harga pangan tetap terjangkau. Sedangkan, jasa pendidikan dan angkutan penumpang hanya dikenakan tarif PPN 7 persen agar harga jasa tetap terjangkau dan berkualitas.

"Termasuk penghapusan pengecualian barang dan jasa, sebaiknya tidak langsung dimaknai sebagai memungut pajak secara serta merta, tapi upaya untuk mengintegrasikan transaksi yang dilakukan atas barang dan jasa tersebut ke dalam perpajakan," kata Prastowo.

Selain itu, menurut rencana, tarif PPN 15 sampai 25 persen dikenakan pada barang yang tergolong mewah dan sangat mewah, seperti rumah mewah, apartemen mewah, pesawat terbang, yacht, sepatu, dan jam tangan berharga mahal lain. Barang-barang ini biasanya hanya dibeli oleh masyarakat kelompok menengah ke atas.

Prastowo mengatakan pemerintah akan melanjutkan perbaikan administrasi perpajakan agar pemungutan PPN multitarif bisa dilakukan secara sederhana.

"Bagaimana kita menjaga keseimbangan, mencari titik temu, aspirasi keadilan dengan administrasi. Ini PR (Pekerjaan Rumah) otoritas supaya bisa menciptakan sistem administrasi yang lebih baik," imbuhnya.

Baca juga: DJP: Reformasi perpajakan untuk capai rasio pajak 14,4 persen PDB

Baca juga: Ini tantangan penarikan Pajak Penghasilan di Indonesia menurut DJP

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © 2021