KKP komitmen wujudkan 1.000 wirausahawan sektor perikanan 2024

Pertamina raih empat penghargaan terkait SDGs di ISDA 2021

Pemkot Bogor anggarkan Rp37 miliar untuk perbaikan 22 Sekolah Dasar

Penjualan SR015 BRI melonjak, capai Rp2,98 triliun

ExxonMobil apresiasi FOGM2 tampil kompetitif di kualifikasi Misano

Ketua DPR dukung RI jadi pusat produksi vaksin global

Produsen mobil gandeng komposer cari nada khas kendaraan listrik

VOOPOO : DRAG X PRO Global Release, TPP X POD Brings Highly Powerful Experience

SUV Tata Safari Gold Edition diluncurkan

Wamendag: Diperlukan sinergi bangun ekosistem sistem resi gudang

Gandeng Telkom, Peruri sediakan meterai elektronik

IndiHome cari bakat seni masyarakat untuk tampil di World Expo Dubai

Desa Devisa binaan LPEI akan ekspor kopi perdana ke Arab Saudi besok

Dolar menguat ke tertinggi 3 minggu, terkerek data baru ekonomi AS

Scout Gaming the Leading Provider of B2B Daily Fantasy Sports Enters US Market via Partnership with SCCG.

World’s Top Universities Look to Scale a Certified Blockchain Workforce

BI dan PP Muhammadiyah sepakati kerja sama perkuat ekonomi syariah

Shareschart Launches Its Online Proprietary Stock Analysis Software

TVS Motor Company Forays Into the Personal E-Mobility Business With a Majority Stake in European E-Bike Brand EGO Movement

Survei: Kredit baru perbankan pada Agustus banyak tersalurkan ke KPR

Kemenkeu paparkan kementerian dan lembaga dengan BMN paling besar

Kemenkeu: Aset negara masih aman dibandingkan kewajiban

Ni Hsin Signs MoU with Tailg for Electric Vehicles Collaboration

FULONGMA heralds Thailand’s EV sanitation equipment breakthrough

NovationWire Announces Job Openings for Top Media Click-Through Analysts and Promotion Managers

KKP kembangkan teknologi budi daya ikan bubara

Kemenperin: Kontribusi sektor industri agro lampaui 50 persen

Pemerintah resmi perpanjang diskon PPnBM hingga Desember 2021

Rupiah Jumat pagi melemah 15 poin

Makin kuat pascamerger Indosat-H3I, analis rekomendasikan saham ISAT

Stafsus Menkeu sebut PPN multitarif ciptakan keadilan

Jakarta () – Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah berencana menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang lebih dari satu atau multitarif, untuk membuat sistem perpajakan lebih adil.

"Dalam rangka meng-address isu keadilan memang tidak ada yang benar-benar adil, tapi sistem PPN multitarif yang diperkenalkan itu cukup memenuhi jawaban atas adagium, kalau sistem sederhana biasanya tidak adil, kalau ingin adil biasanya cukup kompleks," kata Prastowo dalam diskusi daring Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Jakarta, Jumat.

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), pemerintah berencana membuat tarif PPN umum sebesar 12 persen, tarif PPN rendah untuk barang atau jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak sebesar 5 sampai 7 persen, dan tarif PPN sebesar 15 sampai 25 persen untuk barang yang tergolong mewah.

Sementara itu, untuk barang pangan dasar yang dikonsumsi masyarakat banyak, pemerintah hanya mengenakan tarif 5 persen agar harga pangan tetap terjangkau. Sedangkan, jasa pendidikan dan angkutan penumpang hanya dikenakan tarif PPN 7 persen agar harga jasa tetap terjangkau dan berkualitas.

"Termasuk penghapusan pengecualian barang dan jasa, sebaiknya tidak langsung dimaknai sebagai memungut pajak secara serta merta, tapi upaya untuk mengintegrasikan transaksi yang dilakukan atas barang dan jasa tersebut ke dalam perpajakan," kata Prastowo.

Selain itu, menurut rencana, tarif PPN 15 sampai 25 persen dikenakan pada barang yang tergolong mewah dan sangat mewah, seperti rumah mewah, apartemen mewah, pesawat terbang, yacht, sepatu, dan jam tangan berharga mahal lain. Barang-barang ini biasanya hanya dibeli oleh masyarakat kelompok menengah ke atas.

Prastowo mengatakan pemerintah akan melanjutkan perbaikan administrasi perpajakan agar pemungutan PPN multitarif bisa dilakukan secara sederhana.

"Bagaimana kita menjaga keseimbangan, mencari titik temu, aspirasi keadilan dengan administrasi. Ini PR (Pekerjaan Rumah) otoritas supaya bisa menciptakan sistem administrasi yang lebih baik," imbuhnya.

Baca juga: DJP: Reformasi perpajakan untuk capai rasio pajak 14,4 persen PDB

Baca juga: Ini tantangan penarikan Pajak Penghasilan di Indonesia menurut DJP

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © 2021