Rupiah Selasa pagi menguat 24 poin

Mata uang “safe haven” melemah, tertekan harapan gejala Omicron ringan

IMF serukan kerja sama global atasi pandemi, dukung pemulihan ekonomi

Dolar menguat tipis, ditopang minimnya perkembangan negatif Omicron

Kanwil DJPb Papua: penyaluran dana otsus 2021 terserap 75 persen

SWI minta masyarakat waspadai penawaran aset kripto tak terdaftar

OJK: TPAKD salurkan Kredit Melawan Rentenir senilai Rp1,25 triliun

Kemenko: Presidensi G20 bawa manfaat ekonomi dan strategis

Yen, franc Swiss menguat dipicu kekhawatiran Omicron dan kebijakan Fed

Ada pembebasan denda pajak di Aceh hingga tahun depan

OJK sebut stabilitas jasa keuangan di Jatim terjaga

BNI dan IPB University kolaborasi dorong Campus Financial Ecosystem

Asabri perbarui aplikasi guna optimalkan layanan saat pandemi

Rupiah Kamis pagi melemah 18 poin

Rand Afsel “menggelepar” saat Omicron menakuti investor

OECD sebut inflasi adalah risiko utama terhadap prospek ekonomi global

Dolar pulih dalam menghadapi Omicron, mata uang komoditas tergelincir

Anggota DPR soroti kesiapan rencana terkait penerbitan rupiah digital

Rupiah Selasa pagi menguat 8 poin

Dolar naik, yen dan franc tergelincir saat kekhawatiran Omicron surut

Sri Mulyani: Kenaikan konsumsi & produksi bekal pemulihan 2022

OJK dorong perbankan perkuat manajemen risiko TI

Kemenkop: Realisasi KUR UMKM capai Rp262,95 triliun

Rupiah berpeluang menguat seiring meredanya kekhawatiran Omicron

Menko Airlangga targetkan hasil kerja sama nyata di Presidensi G20

Kemenko Perekonomian: Sinergi pusat-daerah sukseskan Kartu Prakerja

Wagub Riau: Pandemi bukan alasan serapan APBD rendah

Bapenda Kota Malang dorong e-Tax dari pengusaha hotel & restoran

Evaluasi pembangunan, Pemkab Bangka gelar FGD

Luhut ingin ada peningkatan peran Indonesia melalui KTT G20

Surga pajak yang segera hilang

pola baru ini bisa membuat negara-negara di mana korporasi asing besar beroperasi, memperoleh total pemasukan baru 150 miliar dolar AS (Rp2.148 triliun) per tahun

Jakarta () – Lima tahun silam dunia pernah diguncang skandal Panama Papers ketika orang-orang kaya yang rata-rata memiliki korporasi besar dan berkuasa, memarkir kekayaannya di wilayah yang menawarkan pajak rendah yang dikenal dengan tax haven atau surga pajak.

Awal bulan lalu kehebohan serupa muncul setelah untuk kesekian kali International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) menerbitkan bocoran dokumen pajak terbaru, Pandora Papers, yang menyingkapkan siasat licin 35 pemimpin dunia dan mantan pemimpin dunia termasuk mantan PM Inggris Tony Blair, 330-an politisi dan pejabat pemerintah di 91 negara, para buronan, penipu, dan penjahat, serta 130-an miliarder, dalam menghindarkan pajak guna menyembunyikan kekayaannya.

Yang istimewa dari Pandora Papers adalah skandal ini diekspos tidak lama dari tercapainya konsensus global yang beberapa pekan kemudian disepakati para pemimpin Kelompok 20 atau G20, mengenai minimal 15 persen pajak untuk korporasi besar.

Kedua peristiwa itu tak ada hubungannya, tetapi keduanya mengekspos surga pajak dalam perspektif yang bertolak belakang.

Bagi mereka yang disebut dalam Pandora Papers, surga pajak adalah tempat yang membuat mereka leluasa menyembunyikan kekayaannya di wilayah yang menerapkan pajak rendah yang kebanyakan melulu mementingkan arus modal masuk atau capital inflow tanpa mempedulikan asal dan bentuk kapital yang masuk itu.

Penikmat surga pajak bukan hanya individu-individu kaya dan berkuasa, tapi juga korporasi-korporasi besar yang biasa disebut perusahaan multinasional.

Sebaliknya, bagi bagian terbesar dari 136 negara yang menyepakati konsensus keuangan global itu, surga pajak adalah petaka yang mengikis kemampuan ekonomi nasional dan menciptakan ketimpangan dalam praktik bisnis karena bagian terbesar keuntungan mengalir kepada pemegang saham dan pemilik, bukan kepada pekerja.

Lain dari itu, pajak yang semestinya mengalir ke negara di mana perusahaan asing itu beroperasi, malah parkir di negara lain yang menawarkan pajak rendah yang mereka jadikan kantor pusat atau kantor cabang utama regionalnya.

Oleh karena itu, boleh dibilang konsensus minimal pajak 15 persen untuk perusahaan global itu adalah pakta ekonomi internasional paling penting abad ke-21 karena bisa mendorong perekonomian menjadi lebih berorientasi pekerja, selain mendistribusikan kembali secara adil pendapatan swasta ke wilayah di mana mereka mencetak laba, bukan lagi melulu ke wilayah atau sistem pajak lain di mana perusahaan yang mencetak laba itu berkantor pusat.

Yang lebih menggugah dari prakarsa itu adalah semangat kolektif dunia dalam menerapkan sistem pajak yang adil, bukan lagi mendorong terciptanya sebuah sistem ultra-nasionalistis di mana negara-negara berlomba menurunkan tarif pajak hanya demi capital inflow yang membuat satu negara beruntung di atas kerugian dan penderitaan negara lain.

Selanjutnya: Ketimpangan pajak global

  • 1
  • 2
  • 3
  • Tampilkan Semua

Oleh Jafar M Sidik
COPYRIGHT © 2021