Realisasi bantuan pemerintah triwulan I-2022

Rupiah Selasa pagi menguat 13 poin

IMF peringatkan risiko stagflasi di Asia, pangkas prospek pertumbuhan

Dolar AS menguat ke level tertinggi dua tahun, sementara yuan jatuh

MES Sulsel: Optimalisasi pengelolaan zakat dapat entaskan kemiskinan

Rupiah Senin pagi melemah 130 poin

PPATK sebut telah blokir ribuan transaksi investasi ilegal

Sri Mulyani paparkan kegiatannya di hari kelima di Washington DC

KSP: BLT minyak goreng sudah tersalurkan ke 17,2 juta keluarga

Sepekan, proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi hingga G20 soal Ukraina

PPATK katakan terus pantau transaksi platform investasi ilegal

3 pasar rakyat di Padang mulai sediakan pembayaran digital

Dolar capai tertinggi 2 tahun, ditopang prospek bunga Fed yang agresif

BRI kembali buka program rekrutmen pegawai baru

BI catat aliran modal asing masuk senilai Rp0,45 triliun pekan ini

Pemegang saham setujui Mitratel bagi dividen Rp966,7 miliar

BI: Perang Rusia-Ukraina perkuat kompleksitas G20 jaga pemulihan dunia

Rupiah Jumat pagi melemah 16 poin

Yuan anjlok lagi 498 basis poin menjadi 6,4596 terhadap dolar AS

Yen dan yuan menderita saat Fed akan naikkan suku bunga lebih cepat

Ketua bank sentral Rusia Nabiullina hadapi krisis di masa jabatan baru

Yuan terpangkas lagi 102 basis poin menjadi 6,4098 terhadap dolar AS

Sri Mulyani: KTT ketahanan pangan AS perkuat hadapi krisis

Rupiah Kamis pagi menguat 17 poin

Aksi “walk out” AS hingga Inggris, Sri Mulyani: G20 jaga kerja sama

BI sebut G20 dorong kebijakan moneter terintegrasi

Yuan tergelincir 276 basis poin menjadi 6,3996 terhadap dolar AS

Rupiah Selasa pagi menguat tipis 1 poin

Dolar AS sentuh puncak baru 2 tahun, dipicu prospek kenaikan bunga Fed

CORE sarankan pemerintah tingkatkan proporsi pembiayaan ekspor UMKM

Trenggono keluarkan 44 instruksi, tindak lanjuti rekomendasi BPK

Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi yang akan disampaikan BPK sebagai bahan perbaikan dalam pengelolaan keuangan KKP

Jakarta () – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan telah menerbitkan 44 Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan pada pemeriksaan laporan keuangan KKP tahun anggaran 2020.

"Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi yang akan disampaikan BPK sebagai bahan perbaikan dalam pengelolaan keuangan KKP," kata Menteri Trenggono pada acara Entry Meeting penerimaan surat tugas pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP tahun anggaran 2021 dari BPK di Jakarta, Rabu.

Trenggono memaparkan, berbagai instruksi tersebut di nya menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah NKRI, melakukan Audit Khusus terhadap Penatausahaan PNBP dan Piutang Jasa Pelabuhan Perikanan pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Sistem Pengendalian Internal pada BLU LPMUKP.

Selanjutnya menetapkan dan mengangkat Dewan Pengawas BLU LPMUKP, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan BLU LPMUKP. Kemudian menata pengelolaan Bantuan Sarana Prasarana agar pelaksanaan dan dokumen pertanggungjawabannya sesuai petunjuk teknis.

Terakhir, menarik dari rekanan dan menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan pekerjaan dan meningkatkan pengendalian serta pengawasan pekerjaan secara ketat.

Menteri Kelautan dan Perikanan berharap kerja sama yang baik dua belah pihak dapat terus berjalan untuk meningkatkan akuntabilitas KKP, terutama dalam pengelolaan keuangan.

"Upaya perbaikan terus dilakukan dalam rangka peningkatan dan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan di KKP," ujarnya.

Sementara itu, Anggota IV BPK RI Isma Yatun mengapresiasi KKP yang dinilainya responsif dalam menjawab rekomendasi yang disampaikan oleh BPK atas laporan keuangan tahun lalu.

Isma Yatun memaparkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) mencapai 80,24 persen dari target 75 persen yang telah ditetapkan BPK.

"Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih karena hasil TLRHP sudah mencapai 80,24 persen, capaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BPK yakni di atas 75 persen," paparnya.

Surat tugas pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2021 diserahkan langsung oleh Anggota IV BPK RI Isma Yatun. Menerima surat tugas itu, Menteri Trenggono menegaskan kesiapan lembaganya untuk diperiksa laporan keuangannya oleh lembaga pemeriksa tersebut.

Pemeriksaan secara terinci akan dilaksanakan hingga 31 Mei 2022. Laporan keuangan KKP tahun 2021 ditargetkan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), setelah tahun sebelumnya memperoleh opini wajar dengan pengecualian.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © 2022