FCQ Launches Global Blockchain Real Estate Platform

EQIFI Launches Suite of Decentralized Financial Products Powered by a Global, Licenced Bank

Mitsubishi Shipbuilding Concludes Technical Cooperation Agreement with Namura Shipbuilding on LPG powered Very Large LPG/Ammonia Carrier Construction

Mitsubishi Shipbuilding Begins Verification Testing of Marine-based CO2 Capture System

Singapore Cycling Federation Partners Singapore’s largest private physiotherapy group, Core Concepts for Sports Massages and Treatments for National Team Singapore Riders

Eisai Receives Award for Excellence in Corporate Communications at the 37th Corporate Communications Awards

Following Series A Financing, Scivita Medical Completes Series B Financing of Nearly RMB0.4 Billion to Accelerate the Strategic Layout of Globalization

Glasstech Asia x PERAFI Webinar Attracted Global Audience from 12 Countries

AsiaPresswire Launching Crypto Press Release Distribution Packages in Korea

Mentan pilih produk BUMN Pertani salurkan bantuan benih padi ke Bekasi

Kementerian BUMN dan BRI komitmen dukung UMKM untuk naik kelas

From Red Gold to Olympic Gold: Seedo Corp. Seeks Solutions for Athletes and More

Yuan China melemah ke 6,4691 per dolar AS Kamis

Membangunkan raksasa tidur sektor properti di tengah pandemi

Rupiah Kamis pagi melemah 17 poin

Wakil Ketua MPR dukung “marketplace” tutup akses barang impor

Habitat for Humanity to hold Asia-Pacific Housing Forum in Thailand for the third time

Kemarin, subsidi kuota internet hingga pengelolaan limbah medis

AsiaPresswire Launches Cryptocurrency PR Distribution Packages in Korea

The 26th edition of World AI Show shed light on the need to accelerating the adoption of AI in Malaysia

Moonstake to Host Joint Webinar with Partner IOST on 12 August 2021

Tiens Group Mengadakan Forum Industri Kesehatan Internasional – Menjelajahi jalur perkembangan industri kesehatan global

Menkeu sebut Rp2,3 triliun untuk kuota internet Kemendikbudristek

HKTDC Food Expo and five concurrent events open next week

Sri Mulyani: Bantuan subsidi kuota internet ringankan beban ekonomi

BI prediksi transaksi digital banking capai Rp35.600 triliun pada 2021

Bluewill U.S. Online Shopping Platform launch on August 4

Hitachi Rail Enters Agreement to Acquire Thales’ Ground Transportation Systems Business

Fujitsu AI Scoring Platform Powers New Galileo XAI Solution from LARUS for Financial Services

Spritzer Malaysia Offers Exclusive Promotions to Quench Thirst on Hot Days

Wakil Ketua Komisi IV tolak PPN bahan pokok dari sektor pertanian

Kalau produk pertanian itu dikenakan pajak 12 persen atau 5 persen, pada akhirnya produksi pertanian akan semakin ditekan harganya, dan petani akan semakin rugi

Karawang () – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah tidak mencari untung dari kebutuhan pokok masyarakat, karena itu ia menolak rencana penerapan Pajak Penambahan Nilai (PPN) sembako dari sektor pertanian.

"Kalau produk pertanian itu dikenakan pajak 12 persen atau 5 persen, pada akhirnya produksi pertanian akan semakin ditekan harganya, dan petani akan semakin rugi," kata Dedi Mulyadi, dalam sambungan telepon, Jumat.

Ia mengatakan selain merugikan petani, penerapan PPN tersebut juga bertentangan dengan fungsi negara yang harus menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan.

Menurut Dedi Mulyadi, komponen bahan pangan adalah komponen yang harus dilindungi oleh negara. Artinya negara harus melindungi proses penanaman, pemupukan hingga panen, karena itu menyangkut ketahanan kehidupan masyarakat.

"Namun dengan rencana kenaikan pajak itu, maka prinsip-prinsip negara menyediakan pangan sebagai bagian dari fungsi negara melindungi rakyat menjadi hilang," ujar Dedi Mulyadi.

Atas hal tersebut, pihaknya sebagai pimpinan Komisi IV DPR RI menolak rencana PPN untuk bahan pokok dari sektor pertanian.

Baca juga: Pemerintah diminta cari alternatif lain tingkatkan rasio pajak

"Saya tegaskan menolak pajak untuk bahan pokok produk pertanian. Negara tak boleh ambil untung dari kebutuhan pokok rakyat. Harusnya (negara) melindungi pengadaan dan ketersediaannya," kata Dedi Mulyadi.

Ia menyampaikan kalau negara bisa mencari alternatif lain untuk dikenai pajak.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengenakan PPN atas barang bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Padahal sebelumnya, produk dari sektor tersebut tidak dikenai PPN.

Baca juga: Ketua DPD RI imbau pemerintah tinjau ulang PPN sembako dan pendidikan

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © 2021