SWI minta masyarakat waspadai penawaran aset kripto tak terdaftar

OJK: TPAKD salurkan Kredit Melawan Rentenir senilai Rp1,25 triliun

Kemenko: Presidensi G20 bawa manfaat ekonomi dan strategis

Yen, franc Swiss menguat dipicu kekhawatiran Omicron dan kebijakan Fed

Ada pembebasan denda pajak di Aceh hingga tahun depan

OJK sebut stabilitas jasa keuangan di Jatim terjaga

BNI dan IPB University kolaborasi dorong Campus Financial Ecosystem

Asabri perbarui aplikasi guna optimalkan layanan saat pandemi

Rupiah Kamis pagi melemah 18 poin

Rand Afsel “menggelepar” saat Omicron menakuti investor

OECD sebut inflasi adalah risiko utama terhadap prospek ekonomi global

Dolar pulih dalam menghadapi Omicron, mata uang komoditas tergelincir

Anggota DPR soroti kesiapan rencana terkait penerbitan rupiah digital

Rupiah Selasa pagi menguat 8 poin

Dolar naik, yen dan franc tergelincir saat kekhawatiran Omicron surut

Sri Mulyani: Kenaikan konsumsi & produksi bekal pemulihan 2022

OJK dorong perbankan perkuat manajemen risiko TI

Kemenkop: Realisasi KUR UMKM capai Rp262,95 triliun

Rupiah berpeluang menguat seiring meredanya kekhawatiran Omicron

Menko Airlangga targetkan hasil kerja sama nyata di Presidensi G20

Kemenko Perekonomian: Sinergi pusat-daerah sukseskan Kartu Prakerja

Wagub Riau: Pandemi bukan alasan serapan APBD rendah

Bapenda Kota Malang dorong e-Tax dari pengusaha hotel & restoran

Evaluasi pembangunan, Pemkab Bangka gelar FGD

Luhut ingin ada peningkatan peran Indonesia melalui KTT G20

Kemarin, restorasi mangrove KTT G20 Bali hingga PLN raih modal

Bank Mandiri Taspen gandeng UGM beri fasilitas kredit untuk dosen

Yen dan franc Swiss menguat karena varian COVID kurangi selera risiko

OJK sebut penguatan struktur dan daya saing jadi tantangan perbankan

Harga aset kripto disebut ikut terdongkrak “hype” Metaverse

Wamenkeu: Realisasi dana tekan kemiskinan Papua capai Rp225,05 miliar

Papua masuk ke dalam salah satu provinsi yang akan difokuskan pengentasan kemiskinannya di akhir 2021 ini

Jayapura () – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menyebutkan realisasi anggaran untuk menekan kemiskinan di wilayah Papua mencapai Rp225,05 miliar hingga akhir triwulan III-2021, atau 33,52 persen dari alokasi yang dianggarkan pada 2021 yaitu Rp671,25 miliar.

Adapun pagu untuk menekan kemiskinan tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga senilai Rp256,71 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp414,54 miliar.

"Papua masuk ke dalam salah satu provinsi yang akan difokuskan pengentasan kemiskinannya di akhir 2021 ini," ujar Suahasil dalam acara bincang bersama media di Jayapura, Sabtu.

Ia menjelaskan jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan saat ini mencapai 27 juta orang. Dari angka tersebut sekitar empat juta orang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem atau yang paling bawah.

Berdasarkan arahan presiden dan wakil presiden, sebanyak empat juta orang tersebut harus bisa diatasi kemiskinannya dengan segera.

Maka dari itu, Suahasil mengatakan dalam sisa tahun ini diberikan program khusus pengentasan kemiskinan dengan memprioritaskan masing-masing lima kabupaten dari tujuh provinsi, yang di nya berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Sehingga total kabupaten prioritasnya ada 35 dan di wilayah tersebut kira-kira terdapat dua juta orang yang berada di garis kemiskinan ekstrem," katanya.

Dengan demikian, ia berharap sebanyak dua juta orang tersebut bisa diidentifikasi dengan lengkap agar diberikan bantuan khusus, yang kemudian akan diberi pula program lanjutan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

 

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © 2021