Bank Tanah Bantu Himpun Lahan Telantar

 

PEMBENTUKAN bank tanah yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai sebagai langkah negara dalam mengatur dan menghimpun tanah atau lahan telantar. Itu juga diharapkan dapat meminimalkan konflik agraria.

Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto menjelaskan bank tanah diperlukan karena saat ini BPN hanya berfungsi sebagai regulator, bukan sebagai land lord atau land manager.

“Sehingga saat tanah itu tidak ada haknya, telantar, negara tidak bisa mengambil langkah. Ini dapat mengakibatkan konflik agraria,” ujarnya kepada Media Indonesia di Kementerian ATR/BPN, belum lama ini.

Himawan mengatakan tanah merupakan sumber daya terbatas yang tidak bertambah. Karena itu, negara harus hadir untuk menjaganya.

“Kalau di negara lain, tanah semua dimiliki negara. Jadi, masyarakat enggak ada yang berani (menduduki) tanpa membeli. Di Indonesia, tanah habis (kepemilikan) bisa diduduki karena ketentuan tanah negara hanya disebutkan ‘tanah yang tidak diletakkan hak dan bukan tanah kawasan hutan’,” jelasnya.

Karena itu, Himawan menambahkan, sering kali sebuah tanah dinyatakan milik negara secara de jure, tapi secara de facto dikuasai siapa yang langsung menduduki. “Nah, sekarang begitu tanah x habis, tidak diperpanjang, itu akan masuk dulu ke bank tanah,” ucap Himawan.

Bank tanah, lanjutnya, memiliki fungsi intermediary (perantara). Oleh karena itu, bank tanah bukan bertindak sebagai pengguna melainkan menghimpun tanah-tanah.

Menurut dia, bank tanah sebagai land manager dari negara diperlukan untuk merencanakan kebutuhan pengadaan tanah seperti untuk pembangunan yang berhubungan dengan pemerintahan dan kepentingan umum.

Hal itu dapat mengurangi tekanan atas kebutuhan APBN dalam menyiapkan tanah dengan memanfaatkan kewenang­an Kementerian ATR/BPN yang mengatur hal tersebut.

Nantinya, kata dia, badan yang mengatur bank tanah tidak secara otomatis berada di bawah BPN. Bank tanah berada di bawah komite yang terdiri atas menteri-menteri yang ditunjuk presiden dengan menteri ATR sebagai ketuanya.

“Di samping itu, bank tanah bersifat nirlaba dan ditujukan untuk kesejahteraan dan keadilan pertanahan,” imbuh Himawan.

Industri properti

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menilai pembentukan bank tanah dapat menjamin ketersediaan lahan bagi pembangunan kawasan perumahan.

“Manfaat bank tanah tidak hanya digunakan untuk kepentingan umum, tetapi juga kepentingan sosial seperti perumahan rakyat. Imbasnya biaya pembangunan rumah di perkotaan bisa jadi lebih murah,” katanya seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, REI menaruh harapan besar pada UU Cipta Kerja untuk bisa mendorong sektor properti di Indonesia. ­Apalagi, industri perumahan dan properti memiliki efek berganda yang sangat besar terhadap 175 industri ikutan lainnya serta berkontribusi besar terhadap pajak pusat dan daerah.

“Melalui UU Cipta Kerja, diharapkan ada terobosan untuk kemudahan perizinan, termasuk penataan ruang yang ada, sehingga reforma agraria bisa dijalankan dengan baik. Semuanya kita saling membangun untuk Indonesia yang lebih baik di 2021,” pungkas Totok. (Ant/S-3)