Bansos Dorong Permintaan Pasar

 

STIMULUS berupa bantuan sosial (bansos) bisa segera mendorong permintaan pasar. Pasalnya, sisi permintaan akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara, terutama bansos untuk masyarakat terdampak yang kehilangan pekerjaan dan pekerja informal.

“Termasuk juga bansos untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui sejumlah relaksasi. Saat ini permintaan juga melemah, sehingga pemerintah mencoba meningkatkan permintaan melalui bansos itu,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam talkshow Tokopedia Play Fest secara virtual, kemarin.

Sebanyak 29 juta masyarakat, lanjutnya, sudah mendapatkan bansos sembako maupun bantuan sosial tunai (BST). UMKM juga sudah diberikan sejumlah relaksasi untuk keringanan cicilan dan bunga. Bahkan, tambah Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, segera diberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp2,4 juta kepada 12 juta pelaku UMKM. Diharapkan, bantuan itu menjadi modal baru untuk para pelaku UMKM.

“Kita harapkan bansos ini bisa meningkatkan permintaan. Jadi karena ada bansos, masyarakat bisa beli kebutuhan dari UMKM,” imbuhnya.

Secara terpisah, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan, mengakui pemerintah mulai menyalurkan program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres PUM) bertepatan dengan HUT Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2020.

“Bantuan uang tunai Rp2,4 juta itu dibagikan hingga September 2020. Kami mengawasi secara ketat dengan melibatkan beberapa pihak,” ujarnya.

Program Banpres PUM itu, menurut Rully, menyasar para pelaku usaha mikro dan ultramikro yang kesulitan di masa pandemi covid-19.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menegaskan dengan adanya Program Banpres PUM itu, para pelaku usaha mikro dan ultramikro dapat merasakan stimulus yang selama ini hanya bisa dijamah pelaku UKM.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat yang me-nyoroti pidato Presiden, mengatakan, alokasi RAPBN 2021 harus diikuti kesiapan birokrasi dalam merealisasikannya.

Dalam pidato tersebut, lanjutnya, Presiden menyampaikan bahwa pelaksanaan reformasi fundamental harus dilakukan dalam reformasi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan sistem penganggaran serta perpajakan.

“Sebaiknya pemerintah lebih dulu melakukan reformasi cara kerja birokrasinya,” pungkasnya. (Hld/Des/RO/X-7)